'nBASIS

Home » ARTIKEL » PENGUATAN KEDAULATAN DAN KEADILAN SOSIAL

PENGUATAN KEDAULATAN DAN KEADILAN SOSIAL

AKSES

  • 564,277 KALI

ARSIP


haedar-nashir-ketum-pp-muh-990x660

foto: http://www.suaramuhammadiyah.id/

Resolusi ini adalah hasil Sidang Tanwir Muhammadiyah yang diselenggarakan di Islamic Centre Ambon. Lima butir resolusi berisi koreksi atas kedaulatan Negara yang termehek-mehek dan keadilan sosial yang semakin jauh dari harapan.

Hal yang menjadi pemikiran sekarang bagi Muhammadiyah ialah bagaimana mengkomunikasikan resolusi ini kepada halayak agar menjadi milik bersama. Hal yang lebih penting, jika bisa, tanpa tekanan, bagaimana caranya agar Negara dan pemerintahan dapat dipengaruhi untuk mau mendengar, menerima dan melaksanakan isi resolusi.

Berikut isi lengkapnya:

Resolusi Ambon
Tentang Penguatan Kedaulatan dan Keadilan Sosial
Bismillahi al-Rahman al-Rahim

Dari Ambon, Negeri Para Raja, Sidang Tanwir Muhammadiyah menyampaikan Resolusi Penguatan Kedaulatan dan Keadilan sosial sebagai berikut:

  1. Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia menegaskan tekad bahwa kemerdekaan adalah Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, modal politik, dan awal untuk mewujudkan cita-cita ideal menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kedaulatan dan keadilan sosial adalah azas, nafas, dan tujuan yang menggerakkan bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian dunia, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  2. Kedaulatan berarti kemerdekaan, bebas dari belenggu perbuatan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan seperti penjajahan, penindasan, tirani, dan dominasi baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan bangsa lain. Kedaulatan berarti kemandirian menentukan nasib sendiri dalam sistem pemerintahan, hukum, politik, kebudayaan, dan kepribadian yang konstitusional. Kedaulatan adalah ketahanan, kemampuan mengelola dan mempertahankan negara, menjaga keutuhan wilayah daratan dan lautan, mengolah sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mengembangkan potensi sumberdaya insani tanpa diskriminasi, dan membentuk karakter bangsa yang kuat berdasarkan nilai-nilai spiritual, moral agama, sosial dan peradaban utama.
  3. Keadilan sosial berarti pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sempurna. Keadilan sosial berarti pemerataan kesejahteraan secara proporsional bagi seluruh rakyat, siapapun dan dimana pun mereka berada dengan tetap memberikan penghargaan kepada yang berprestasi, kesempatan yang terbuka bagi yang mau bekerja, pemihakan kepada yang lemah, dan perlindungan bagi yang tidak berdaya. Keadilan sosial berarti keseimbangan, tidak adanya ketimpangan yang menganga, dan dominasi oleh mereka yang digdaya.
  4. Cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan dan keadilan masih memerlukan perjuangan panjang dan komitmen yang tinggi oleh semua pihak baik Pemerintah, partai politik, masyarakat madani, dan seluruh komponen bangsa.  Semua pihak menyadari bahwa saat ini kedaulatan bangsa dalam pertaruhan dan seringkali dipertaruhkan oleh berbagai kelompok kepentingan yang dengan tamak sengaja menggerus pranata hukum, menguras kekayaan alam dan menggusur rakyat kecil demi mendapatkan tahta kekuasaan dan nafsu duniawi. Kesenjangan sosial yang terbuka antar kawasan, golongan, laki-laki dan perempuan, pekerjaan, dan etnis masih bahkan makin menjadi masalah yang serius. Jika tidak segera dilakukan langkah sigap maka kesenjangan sosial berpotensi memecah belah persatuan bangsa dan melumpuhkan gerak langkah bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita dan mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain.
  5. Pemerintah harus tegas dan percaya diri melaksanakan kebijakan ekonomi yang pro rakyat kecil, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, mengelola sumberdaya alam dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menata sistem kepartaian yang lebih aspiratif terhadap masyarakat, mencegah dominasi kelompok tertentu yang dengan kekuatan politik, finansial, dan jaringan mendikte praktik penyelenggaraan negara. Negara tidak boleh takluk oleh kekuatan pemodal asing maupun dalam negeri yang memecah belah dan memporak porandakan tatanan negara demi melanggengkan kekuasaannya. Untuk itu, Pemerintah harus mendorong masyarakat madani berperan lebih luas sebagai kelompok kritis, penyeimbang, dan kontrol atas jalannya pemerintahan dan mitra strategis dalam memperkuat kedaulatan negara dan mewujudkan keadilan sosial.

 

Ambon : 29 Jumadil Awal 1438 H (26 Februari 2017 M)

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Ketua Umum                                                   Sekretaris Umum
Dr H Haedar Nashir, M.Si                                  Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed.

Vidio Pidato Presiden Jokowi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: