'nBASIS

Home » ARTIKEL » PILGUBSU 2018

PILGUBSU 2018

AKSES

  • 550,950 KALI

ARSIP


16806791_10208480040540502_5814723361955335454_n

|Untuk saat ini saya tak mampu membayangkan money politic seminim pilkada kota Medan terakhir dengan konsekuensi minim partisipasi politik dalam Pilgub 2018 nanti|

Para ketua partai politik tingkat Sumatera Utara, terutama yang berpengalaman dalam pemerintahan daerah, diperkirakan akan dominan dalam rivalitas pilgubsu 2018. Mereka ialah HT Erry Nuradi sebagai petahana dari Partai NasDem dan kemungkinan besar majunya ketua-ketua partai (tingkat Sumatera Utara) lainnya seperti Gus Irawan Pasaribu (Gerindra), Ngogesa Sitepu (Golkar), Tuani Lumban Tobing (Hanura), dan JR Saragih (Demokrat). Semua mereka adalah pimpinan puncak partai di Sumut. Percumalah investasi besar merebut posisi itu jika tidak ada reward  yang ingin diraih di belakang.

Jika dilihat dari analisis kepartaian maka kemungkinan hanya ada peluang 4 pasangan atau agak sulit membayangkan 5 pasangan yang akan maju.  Kemungkinan akan ada suguhan politik baru, yakni akan masih adanya calon lain dari jalur perseorangan, tentu masih sulit dibayangkan. Kadar ketidak-percayaan publik terhadap proses politik Pilkada masih menjadi kendala besar sebanding dengan tiadanya figur yang memiliki kapasitas yang menjanjikan untuk perubahan, baik dlihat dari aspek modal keuangan maupun kemampuan manuever  dan kapasitas networking.

Pilgubsu 2018 ini sangat dekat jarak waktunya dengan perhelatan pemilu 2019. Karena itu semua partai papan atas yang sangat berambisi memimpin perolehan suara pemilu 2019 akan menjadikannya sebagai uji tarung penting memanaskan mesin partai seperti yang terjadi DKI sekarang ini. Nanti rivalitas yang sama juga akan terjadi di daerah-daerah besar lainnya di Indonesia (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur).

Di situlah pengendalian ketat partai dari Jakarta dapat membuat terjadinya pengabaian atas aspirasi rakyat hingga calon-calonnya bisa tak begitu disukai oleh rakyat di daerah.  Jarang ada partai yang berusaha menyelami aspirasi konstituennya seperti PKS melalui simulasi pilkada internal.

Hal lain yang begitu penting dibahas ialah posisi petahana HT Erry Nuradi dan figur yang akan muncul dari PDIP. HT Erry Nuradi adalah pucuk piminan NasDem di Sumut, tetapi sudah cukup lama belum dilantik untuk memangku jabatan itu. Saya mendengar selentingan-selentingan yang terasa masuk akal, yakni mungkin saja pimpinan pusat partai ini memiliki agenda lain berhubung salah seorang anggota DPR-RI dari Sumut ialah orang penting di partai ini, yakni Prananda Paloh.

Saya kira sudah umum dalam pikiran elit politik di Sumut bahwa HT Erry Nuradi itu dianggap kurang gesit memanfaatkan kesempatan tersisa yang diwarisinya untuk mengukir berbagai prestasi yang sebetulnya sangat mungkin dicapai. Karena penilaian itu dengan sendirinya muncul dorongan untuk lebih banyak orang yang berani maju. Hal itu saya kira sudah cukup lama menjadi salah satu perhitungan serius juga pada internal NasDem. Jika HT Erry Nuradi itu mampu berprestasi luar biasa, orang akan berhitung untuk maju melawan petahana seperti yang kita saksikan pada Pilkada Tebingtinggi Februari kemaren.

Tetapi meski pun demikian orang yang jeli akan berusaha mengambil posisi sebagai wakil HT Erry Nuradi dalam pilgubsu 2018 sambil menghitung secara rasional faktor-faktor apa saja yang harus ditambahkan untuk dapat meraih kemenangan bersama HT Erry Nuradi. Faktor petahana ini tentulah cukup menawan. Juga perhitungan kekuasaan pada periode berikut, karena jika menang dalam pilkada 2018 kekuasaan HT Erry Nuradi akan berakhir pada tahun 2023, dan sesuai ketentuan tidak dapat maju lagi karena ini adalah periode terakhir baginya. Berikutnya giliran mewarisi tongkat kepemimpinan dalam kapasitas sebagai petahana, meski tak dapat disebut sebagai kisah “makan pisang bakubak”.

HT Erry Nuradi sendiri kelihatannya juga akan berhitung memperbesar bargaining position-nya dari aspek itu. Memantau semakin banyaknya kemungkinan figur kuat lokal yang berpengalaman dalam pemerintahan daerah yang berusaha mencari perhatiannya, begitu penting baginya sekarang. Mereka ini akan menawarkan sumberdaya politik yang sekiranya dapat dimaknai untuk memperjelas peta kemenangan dalam pilkada 2018 di hadapan HT Erry Nuradi. Dalam kategori ini bisa saja disebut nama-nama seperti Bachrum Harahap, Bupati Paluta dua periode yang masa jabatannya segera akan berakhir. Juga Khairuddinsyah Bupati Labuhanbatu Utara, atau bahkan bisa saja Wildan Aswan Tanjung Bupati Labuhanbatu Selatan yang terpilih tahun 2015.

Mencari political benefit dari status kepetahanaan HT Erry Nuradi juga tentu saja dihitung cermat oleh partai-partai papan tengah lainnya. Tuani Lumbangtobing meski sebagai Ketua Partai Hanura bisa masuk kategori ini, tetapi tidak untuk Gus Irawan Pasaribu dan Ngogesa Sitepu. Bagaimana dengan JR Saragih? Tentu ia memiliki pertimbangan berbeda yang karenanya saya kira kini sedang berayun menimang dua posisi pilihan antara segugus Tuani Lumbangtobing atau Gus Irawan Pasaribu dan Ngogesa Sitepu. Dengan begitu jelas kelak akan terjadi perubahan peta yang dapat berujung kepada penciutan jumlah pasangan yang maju.

Sejumlah tokoh dari partai papan tengah di Sumut berkeinginan memajukan kadernya untuk posisi kedua, dan wakil HT Erry Nuradi bisa menjadi opsi prioritas. Tetapi HT Erry Nuradi akan tertarik tak hanya dari sumberdaya politik dan figuritas yang mendukung tingkat probabilitas kemenangan dalam pilkada 2018. Dengan melihat kasus Wakil Gubernur Sumatera Utara (Boru Marpaung) yang seyogyanya sudah menggantikan posisi lowong yang ditinggalkannya, yang hingga kini belum jelas statusnya meski sudah melewati proses pemilihan pada Paripurna DPRD Sumatera Utara, kelihatannya HT Erry Nuradi sangat menghindari orang yang tidak setipe dengan mantan wakilnya di Kabupaten Serdangbedagai, Soekirman. Saya kira Soekirman pun pastilah mulai mensimulasikan gambling saat ini, bergabung dengan HT Erry yang dapat melestarikan jabatan di pemerintahan secara eskalatif dalam struktural yang tersedia, atau berakhir sampai di sini dengan catatan terakhir sebagai Bupati Serdangbedagai.

Figur dari PDIP akan lebih mudah ditebak dengan melihat karakter demokrasi yang dikembangkan di partai ini, yakni sesuatu yang kurang lebih dapat disebut WDTKKM yang adalah akronim dari “Warna Demokrasi Terpulang Kepada Kehendak Megawati”. Berdasarkan pengalaman, jika ia belum berubah, partai ini tak hanya akan kurang berhitung tentang potensi kader lokal (ingat kisah pemecatan Ketua Rudolf Pardede yang bahkan berkedudukan sebagai petahana), dan rasanya memang kapasitas kader-kader partai ini umumnya kurang terlihat dalam pentas publik di luar internalnya. Ini adalah side effect (dampak sampingan) dari WDTKKM. Apa yang menjadi wilayah determinan pencermatannya kurang lebih adalah hal-hal lain sebagaimana menjadi penyebab kekalahan-kekalahannya pada dua periode pilkada sebelum ini.

Saya kira ada dua opsi yang akan dipilih PDIP kali ini. Pertama, mendorong tokoh pusat yang cukup dikenal di daerah dan memiliki hubungan baik dengan Megawati atau tokoh-tokoh terdekat Megawati. Dalam kategori ini nama Jenderal Edy Rahmayadi saya kira cukup berpeluang, kecuali ia sendiri terus-menerus bimbang dengan karirnya di militer. Jika ia berkesimpulan bahwa jabatan Pangkostrad inilah jenjang karir terakhir yang dapat diraihnya, saya kira ia akan memutuskan lebih baik mengurus Sumatera Utara dan itu tak menjadi hal yang membuat jabatannya yang lain sebagai Ketua Umum PSSI terlantar. Satu catatan lain yang harus diberikan tentulah bahwa ia tak harus dibayangkan punya jalur tunggal untuk masuk ke perhelatan mengingat hubungannya dengan partai-partai lain pun tak perlu dipermasalahkan paling tidak untuk saat ini.

Dalam peta pencalonan PDIP saya kira Ara Sirait akan ada dalam kategori ini, dan tak mungkin kembali mengajukan Efendy Simbolon yang hampir menang dalam pilkada sebelum ini. Tentulah pelajaran dari keseluruhan proses pilkada 2013 yang mencatat kekalahan Simbolon-Djumiran dan Pilkada 2008 yang mencatat kekalahan Tritamtomo-Benny Pasaribu akan benar-benar dicermati untuk menghindari kekalahan beruntun.

Opsi kedua ialah memandang posisi petahana HT Erry Nuradi sebagai modalitas politik yang penting  mengikuti jejak Pilkada Kota Medan yang cukup berhasil meski partai ini hanya menempatkan kadernya dalam posisi sebagai wakil. Tetapi, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, posisi ini juga sedang diincar oleh tokoh-tokoh lokal yang sangat matang dan memiliki sumberdaya politik yang besar. Tentu pembaca bisa membayangkan rasa nyaman dalam menjalankan pemerintahan jika diusung oleh the ruling party bukan? (ehem, ehem).

Daya gempur lapangan yang militan, terukur dan relatif tak boros anggaran tentulah keistimewaan buat PKS untuk saat ini. Karenanya ia akan menjadi pemasok penting calon Wakil untuk dipasangkan dengan figur yang mana pun asalkan beragama Islam, atau bahkan jika mampu meyakinkan partai papan tengah dan gurem lainnya, ia malah bisa tampil memimpin dengan pasangan (wakil) yang juga beragama Islam. Trauma kepemimpinan Gatot Pujonugroho tidak begitu signifikan di sini.

Dalam kemasan pencitraan diri nanti akan ada bahasa yang menonjolkan agenda bersih dan anti korupsi serta asa kebangkitan mengeksploitasi sumberdaya agar Sumut terhenti dari degradasi. Agenda bersih dan anti korupsi dikaitkan dengan fakta beberapa KDH sudah pernah dihukum di Indonesia. Tetapi rakyat secara mayoritas tak begitu percaya lagi cara berfikir seperti itu. Mereka tahu itu semua yang terjadi bersifat sangat politis. Bahkan jika tokoh besar seperti Abdillah atau Rahudman Harahap atau Syamsul Arifin memutuskan untuk maju, peluang menang cukup besar meski semua orang tahu mereka pernah dihukum karena kasus korupsi. Ini memang sebuah paradoks, tetapi sangat sesuai dengan proses pembelajaran yang dialami masyarakat tentang hakekat penegakan hukum di Indonesia yang tak memiliki visi yang jelas. Orang tak lagi begitu percaya definisi dan makna korupsi. Terlebih mereka yang melek informasi dan dapat membandingkan fenomena-fenomena Jakarta (DKI dan Pemerintahan Pusat) dengan daerah.

Saya yakin belum akan ada perubahan dalam demokrasi Indonesia yang dapat dipetik dari Pilgubsu 2018. Mainannya tetap berkisar pada determinan-determinan lama. Akhirnya nanti rivalitas itu akan dapat memilih pengarusutamaan modus-modus barbar, yakni money bombing. Akibatnya orang yang paling berhasil memainkan uang dan kecurangan lainnya, potensil beroleh peluang menang. Untuk saat ini saya tak mampu membayangkan money politic seminim pilkada kota Medan terakhir dengan konsekuensi minim partisipasi politik dalam Pilgub 2018 nanti.

Semua modus pemenangan berbau barbar itu akan kita saksikan makin leluasa karena kapasitas dan apalagi integritas penyelenggara yang begitu rendah, sedangkan KPK sendiri masih seakan berangan-angan tentang ini, begitu pun Ombudsman yang dalam mekanisme perhelatan sudah diikut-sertakan. Ini salah satu faktor yang sudah menjadi pakem dalam demokrasi Indonesia.

Perlukah menganalisis persukuan? Ya, politik tak bisa lepas dari primordialitas dan SARA. Bukankah puncak fenomena kenegaraan Indonesia sudah memperagakan itu dalam pilkada DKI? Efendy Naibaho mantan anggota DPRD Sumatera Utara dari PDIP misalnya sudah merancang sebuah Konvensi Batak untuk menginventarisasi dan mengerucutkan para peminat dari etnis Batak untuk diusung pada Pilgub 2018. Jika dapat Konvensi itu akan tiba pada sebuah keputusan politik yang terterima oleh semua orang Batak lokal, nasional dan bahkan internasional. Itu obsesi primordial Efendy Naibaho dan kawan-kawan sesama Batak, khususnya Toba, yang jika dilihat dari aspek peta demografis terasa tak realistis.

Khutbah Jum’at Habib Rizieq Shihab pada aksi Bela Islam 212 dengan tegas menyerukan Surah Al-Maidah ayat 51 tak hanya untuk kepentingan Pilkada DKI, tetapi wajib berlaku untuk seluruh tanah air yang berpenduduk mayoritas Islam. Rasanya ini jauh lebih realistis ketimbang obsesi Efendy Naibaho dan kawan-kawan. Hanya saja pemimpin umat di luar organ politik sudah sangat memerlukan konsolidasi.

Berusahalah membayangkan ruh demokrasi dari perhelatan yang dimotivasi oleh keluhuran ide agama. Jangan takut bereksperimen mengejewantahkan ajaran di lapangan.

Shohibul Anshor Siregar.
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA,
Medan, Senin, 27 Februari 2017, hlm B9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: