'nBASIS

Home » ARTIKEL » KOMUNISME BANGKITA LAGI

KOMUNISME BANGKITA LAGI

AKSES

  • 541,646 KALI

ARSIP


Slide1

“Komunis Bangkit Lagi” adalah tema Dialog Nasional yang diselenggarakan GAPAI Sumut, Jum’at 3 Maret 2017 yang lalu di kampus UINSU, Medan. Saya membagi dua fokus pembicaraan saya dalam forum ini. Pertama, Understanding The Revival of Communist Idelogy in Contemporary Indonesia” dan kedua, Some Suggestions to Moslem Community.

Saya kira sangat penting mengulas sub pembahasan Understanding The Revival of Communist Idelogy in Contemporary Indonesia. Kedudukannya sangat sentral. Saya memulai pembicaraan dengan berusaha menunjukkan bukti-bukti kebangkitan kembali komunis di Indonesia sebagai jembatan yang tepat untuk memahami masalah yang belakangan kerap membawa gaduh di negeri ini.

Pertama, apa sebetulnya ideologi itu dan bagaimana sifat dan karakteristiknya? Jika banyak orang menunjukkan bukti bubarnya komunis dengan kepercayaan atas bubarnya negara-negara komunis, saya merasa itu tak sepenuhnya benar. Ideologi tidak seperti itu. Ideologi itu malah kerap menjadi utopia dan disenangi mengulas dan mencita-citakannya betapa pun tak realistis (anachronis).

Agama apa yang dominan di dunia ini? Tunjuklah negara yang menjadi wadahnya secara resmi. Jika anda tak puas dengan data yang ada, itu tak sekaligus memperkenankan Anda untuk berkesimpulan bahwa agama sudah bubar karena bangkrut di permukaan bumi. Ideologi pun demikian, ada pasang surut ada pasang naik. Fenomenanya juga tidak tunggal, dan tak perlu terjebak dengan cara-cara amat sederhana dalam memahaminya.

Kedua, budaya politik dendam. Oleh peradaban Jawa negeri ini selalu berkutat pada dendam ke dendam yang waris-mewarisinya dan kelihatannya begitu pinasti. Ketika Soekarno akan menjadi “raja seumur hidup”, ingatlah apa yang dilakukan oleh Soeharto. Ketika sudah menggenggam kekuasaan, caci maki kepada Soekarno adalah salah satu modal besar meski belakangan teori mikul dhuwur mendem jero juga dikembangkan. Saksikanlah resistensi atas usulan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, tak berbeda dengan resistensi usulan yang sama untuk Soekarno.

Jadi kebudayaan politik Jawa telah memasilitasi, sadar atau tidak, keniscayaan balas dendam sejarah. Siapa yang akan dibalas kali ini? Korban kekerasan 1965 sedang bergerak. Jangan bayangkan PKI akan dihidupkan kembali melalui tandatangan Menhukam Yasonna Laoly. Bukan begitu bentuk yang diinginkan dan memang itu tak mungkin karena larangan tetap berlaku untuk itu sesuai Tap MPRS XXV tahun 1966.

Ketiga, keterbukaan politik masih belum dapat disikapi secara baik. Banyak yang gagap dan gagal faham. Nilai dan standar tingkah laku goyah. Anomali membuat yang salah bisa benar dan yang benar bisa salah.  Itu semua tergantung kepada pengendali opini. Bertanyalah serius: siapa pembuat hoax terbesar dan siapa pengendali opini. Periksa koran dan tv dan media online siapa punya. Ketika kepolisian menjadi “takut” menindak-lanjuti gerakan komunis hubungkanlah itu dengan pendapat pejabat yang lain bahwa palu arit itu trend dunia, dikatakan tak ada kaitannya dengan kebangkktan komunisme.

Tentara yang sejatinya paling tegas menyikapi penyimpangan ideologi negara (komunis itu dinyatakan musuh Pancasila lho), kali ini pun kelihatan semakin tak menemukan cara terbaik meski Menhan RI berkata siapa yang membantah komunis itu bahaya laten mungkin dialah salah satu komunis itu. Saya kira benar cara pandang Menhan, bahwa siapa yang kini menganggap ada ketakutan berlebihan atas kebangkitan kembali ideologi komunisme justru masalahnya mereka tidak sadar atau bahkan sengaja menutupi fakta-fakta besar kebangkitan kembali komunis. Mengapa mereka menutupi? Apa kepentingan mereka ya?

Keempat, Kabinet Kerja adalah penamaan yang diambil dari zaman Soekarno. Kalau saya tak salah empat kabinet di zaman itu dinamai Kabinet Kerja, yang kini dipakai Jokowi-JK. Trisakti adalah gagasan besar Bung Karno, dan kini direview kembali dan dianggap menjadi basis untuk derivasi teknis yang dirumuskan dalam bentuk dokumen Nawacita oleh Jokowi-JK. Nasakom itu ide Bung Karno, dan kini the ruling party sedang berbenah untuk itu. Pancasila 1 Juni ditegaskan, padahal bukan itu dan tak ada Pancasila 1 Juni. Pidato Mega yang terkenal anti Islam (kalo mau Islam jangan jadi Arab) tak mungkin diabaikan sebagai fakta. Doeloe ada poros Jakarta-Peking, kini bahkan orang “Peking” sudah bertanam cabai secara diam-diam dan gelap di Bogor selain mengangkut dalam jumlah besar tenaga kerjanya untuk modal yang ia investasikan di sini.

Upaya membalikkan catatan sejarah antara lain dengan memberi apresiasi atas kesalahan masa lalu juga gencar. Anda lupa Tjahjo Kumolo sudah menandatangani prasasti monumen Poh An Tui di Taman Mini Indonesia, meski belakangan ia berusaha membantah itu. Apakah ia tak tahu sejarah? Sebelum bertanya ke arah itu lebih bagus dimulai dulu dengan pertanyaan siapa Tjahjo Kumolo. Ia juga getol memperjuangkan agar status keagamaan seseorang penduduk di negeri ini tak ada dalam dokumen kependudukan. Apa ia tak sengaja berkata seperti itu? Apa betul identitas itu menjadi basis diskriminasi dan sumber intoleransi di tengah masyarakat?

Kelima, Yellow skin tetap eksis dan malah menjadi semakin kuat dalam bidang ekonomi dan politik. Dengan atau tanpa kekuatan politik resmi, sejak Belanda masih di sini mereka sudah berbuat banyak untuk kepentingannya sambil berteriak anti diskriminasi. Kasus Ahok adalah puncak gunung es yang menceritakan kompleksitas masalah. Pada tataran internasional tesis Samuel P Huntington begitu dahsyat dan menjadi semacam legitimasi untuk memusuhi Islam. Tak hanya Ba’ashir dan N.Noordin Top yang proses hukumnya begitu misteri. Itu sebuah keniscayaan internasional yang menjadi sesuatu yang penting untuk menyudutkan Islam di Indonesia dalam kaitan dengan pemenangan perebutan hak asuh atas negara.

Keenam, coba bayangkan, jika Islam sudah terpuruk dan dikubur di sini, siapa yang mendapat keuntungan? Surveyor-surveyor terkemuka di negeri ini selalu dengan gembira bertugas untuk stigmatisasi itu. Partai yang beruntung jelaslah beroleh peluang memegang mandat mengasuh negara, dan mereka pastilah sangat tak mungkin meraih itu jika Islam tetap kuat. Frustrasi itu yang kemudian membuat Soekarno melahirkan ide Nasakom dan Tan Malaka berfikir sama. Islam yang kaffah akan selalu melihat komunis sebagai bahaya, dengan atau tanpa kejadian-kejadian sebelumnya. Mengapa? Ajaran Islam sangat sempurna menjawab itu. Hitunglah partai-partai mana yang kemungkinan beroleh pertambahan pendukung jika ideology komunisme bangkit atau dibangkitkan kembali.

Ketujuh, konflik atas nama pro kontra komunis adalah sebuah komoditi dalam manajemen politik. Separah apa pun keadaan tak akan diperhatikan oleh rakyat karena mereka asik berkelahi di lapangan lain. Satu hal yang perlu dihitung di sini ialah komodifikasi, yakni adanya pihak-pihak yang memblow up untuk peluang pencptaan bisnis. Catat, bisnis itu bermacam-macam di sini. Tetapi itu tak menafikan bahwa komunis ingin bangkit.

Slide2

Some Suggestions to Moslem Community. Tak hanya karena penyelenggara dialog nasional ini adalah kalangan Islam, tetapi saya menilai ancaman pertama bagi komunis di indonesia adalah komunitas dominan, yakni Islam, yang dari konten ideologi dan doktrinnya memang sangat tak mungkin berdamai sesamanya. Maka karena itu saya ingin memberi dorongan kepada komunitas muslim di Indonesia sebagai berikut:

Pertama, berusahalah sekuat tenaga membumikan dan mengimplementasikan konsep NKRI sebagai darul ahdi wasysyahadah. Jangan ada lagi yang berdiam diri. Luruskanlah arah qiblat Negara. Jangan biarkan kesengsaraan rakyat dan ketidak-adilan meraja lela. Ini bukan provakasi, melainkan sebuah keprihatinan berdasarkan fakta-fakta mengerikan dalam catatan ketidak-adilan dan kemiskinan struktural yang massif di Indonesia saat ini.

Kedua, pada ulang tahun ke 44 PDIP Jokowi berpidato yang di antara ucapannya ialah tentang akan adanya kebijakan Ekonomi Pancasila untuk merombak tatanan ekonomi dan mencari jalan terbaik untuk keadilan. Percuma pertumbuhan tanpa keadilan. Secara ontologi, epstemologi dan aksiologi tentu gagasan itu masih belum pernah teruji. Umat Islam membantu Jokowi untuk merealisasikan itu. Sebagai perbandingan, ekonomi syariah semakin diterima di dunia (Negara berpenduduk Islam atau bukan) yang sudah lebih dahulu mengalami pertarungan dengan gagasan-gagasan mapan dalam ekonomi dunia. Sebagai alternatif sistem ekonomi Pancasila pasti akan membawa diskusi besar dan bahkan bisa berujung kekacauan jika kewibawaan Negara tak tegak.

Urusan dengan komunis secara formal sebetulnya berkedudukan sangat kuat oleh adanya Tap MPRS XXV Tahun 1966 dan belakangan diperkuat lagi. Orang bisa mengatakan MPRS sudah bubar dan mana mungkin kelembagaan sementara membuat hukum. Pendapat itu sangat keliru. Jangan ada yang menilai keterbukaan sudah mengharuskan kita toleran terhadap semua ideologi. Jangan sama sekali. Mengapa? Pancasila menolak ide apa pun kecuali Ketuhanan Yang Maha Esa. Titik. Kaku? Mana ada yang tak kaku dalam hal ideologi?

Ketiga, kembali ke UUD 1945 yang asli bisa menolong Pancasila kembali hidup sebagaimana dicita-citakan oleh para the founding father. Mengapa? Bukankah dengan rekrutmen pimpinan eksekutif yang membawa bala itu sebuah penentangan substantif terhadap Pancasila khususnya sila ke 4? Dengan kembali ke UUD 1945 yang asli Indonesia dapat terhindar dari jebakan yang membuatnya menjadi komoditi bagi neoliberalisme. Para negarawan tentu faham tidak ada yang sempurna, termasuk UUD 1945 yang asli. Namun ketimbang menjadi bala besar ke depan, kembali ke UUD 1945 itu tampaknya solusi terbaik yang dimiliki Indonesia.

Keempat, ide yang dijalankan pada saat pemerintahan Perdana Menteri Juanda yang disebut “ekonomi benteng” adalah affirmative action yang secara politik merupakan keniscayaan untuk melindungi mayoritas rakyat dari penjajahan gaya baru. Affirmative action itu mencakup bidang yang luas, termasuk jaminan pekerjaan (job guaranty) bagi warga Negara berikut jaminan pendapatan (universal basic income). Di Indonesia saat ini hanya ketentuan upah buruh yang sudah dijamin dan itu pun hanya merupakan bukti kemenangan diplomasi menekan dari para pengusaha belaka.

Seseorang berusaha membantah dengan mengatakan bahwa komunis akan bangkit kalau rakyat tidak sejahtera. Tidak ada teori seperti itu. Kesenjangan yang dimobilisasi, ya benar. Ketika seluruh rumah di sebuah wilayah sama-sama buruk, dan semua makan hanya satu kali satu hari, itu tak ada masalah. Ketika sebuah gedung mewah hadir di tengah kekumuhan itu, mulailah mereka merasa ada yang salah. Mereka juga harus dirasionalisasi agar tahu apa yang terjadi. Agitasi itu penting.

Dalam kasus Indonesia saat ini, terkait isyu kebangkitan komunis, kekuatan-kekuatan di baliknya tak ada sedikit pun bicara soal kesenjangan, ketidak-adilan dan seterusnya. Malah semua orang yang tadinya tegar sebagai kiri kini malah tiarap. Mungkin karena telah berkompromi. Karena itu saya melihatnya sebagai sebuah fenomena aneh, agendanya lain.

Seseorang juga berkata “hari ini pemerataan ekonomi yang segera dilakukan, maka hentikanlah mennohok gerbong yang banyak berisi orang kiri, atau salahkan Jokowi ketika investor Cina datang memberi uang”.  Orang ini sama sekali tidak sadar bahwa jika akan menelaah potensi bahaya laten kebanhgkitan kembali komunis di Indonesia memang mesti melihat kepada sarana mereka dan jaringan mereka. Bagaimana menghindari itu? Semua orang tahu, apalagi JK, Jokowi itu tak memadai kemampuannya menjadi Presiden. Karena itu kini sangat benar analisis jika menelaah siapa-siapa yang mengitarinya.

Kalau Jokowi tak bisa disalahkan atas kebijakan hutang dan investor asing terutama Cina, lalu siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban?  Saya ingin kita semua berusa melawan lupa. Saya ingatkan kembali desakan 15 organisasi pendukung Jokowi. Kekhawatiran mereka semakin hari semakin terbukti. Periksa satu persatu.

Pertama, mendesak perlunya konsolidasi politik dan konsolidasi birokrasi sesegera mungkin agar pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efektif.

Kedua, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung implementasi Trisakti dan Nawa Cita yang menjadi mandat bagi pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ketiga, mendesaknya kebutuhan untuk melakukan evaluasi dan penguatan terhadap kabinet agar dapat bekerja secara efektif dan sejalan dengan semangat Tri Sakti dan Nawa Cita.

Keempat, perlunya dipastikan agar pembangunan ekonomi dan percepatan proyek-proyek infrastruktur dilakukan dalam semangat berdiri di atas kaki sendiri. Dimana modal asing diletakkan sebagai pelengkap terhadap kekuatan modal nasional, bukan sebagai sumber utama. Kelima, perlunya sesegera mungkin dilahirkan berbagai kebijakan dan program yang mendorong produktivitas rakyat sebagai penyangga ketahanan ekonomi dan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Kelima pasal di atas itu adalah “Maklumat Cibubur” yang ditandatangani oleh 15 pendukung Jokowi pada tahun 2015. Mereka adalah Cemara 19, BARA JP, Prospera, Kawan Jokowi, Relawan Merah Putih, Gerakan Nasional Rakyat, Sekber Jokowi, Kebangkitan Indonesia Baru, Seknas Jokowi, Rakyat Merah Putih, Cakra Naga, Gerakan Relawan Indonesia, Arus Bawah Jokowi, Srikandi Jokowi,  dan EP For Jokowi.

Tetapi saya tak pernah dengar lagi ke-15 organisasi sayap itu berteriak.

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA
Medan, 13 Maret 2017, hlm B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: