'nBASIS

Home » ARTIKEL » SIMULAKRA

SIMULAKRA

AKSES

  • 557,706 KALI

ARSIP


duit turki 1

|Lalu apa yang dikhawatirkan oleh para koruptor (di Indonesia) terhadap KPK?|Menurut saya kekhawatiran terbesar adalah dari pihak yang merasa sangat terancam jika KPK itu mampu membuat peta korupsi nasional secara jujur sehingga jelas mana korupsi uang brankas (APBD dan APBN) yang jumlahnya jauh lebih kecil dan mana uang non-brankas yang jumlahnya jauh lebih besar (non-APBD dan APBN)|Semua jenis korupsi itu sama-sama menyengsarakan rakyat|Tetapi jika 0,2 % warga Negara istimewa di Negara ini menguasai 74 % lahan (tanah), untuk menyebut sebuah contoh saja, bayangkanlah itu|

Laporan Corruption Perceptions Index (CPI) tahun 2016 yang dibuat oleh Transparancy International (TI) diawali dengan kalimat “Let’s get straight to the point: No country gets close to a perfect score in the Corruption Perceptions Index 2016”. Tak ada Negara yang tak korup. Apa pun retorika yang mereka pilih untuk memperbaiki citra diri di mata rakyat mereka.

Dua pertiga lebih dari 176 negara dalam CPI tahun 2016 berada di bawah titik tengah (skor 43) dari skala yang dibuat TI (0=sangat korup; 100=sangat bersih) yang menunjukkan korupsi endemik pada sektor publik suatu negara. TI membagi tiga wilayah korupsional dunia. Negara top skor seperti Denmark dan Selandia Baru (90), Finlandia (skor 89), Swedia (skor 88), Swis (skor 86), Nowegia (skor 85) dan lain-lain diberi warna kuning.

Dalam kelompok Negara tengahan yang diberi warna oranye terdapat Perancis (skor 69) Polandia (skor 62), Spanyol (skor 58) dan lain-lain. Kelompok negara-negara yang diberi warna merah dinyatakan sebagai tempat penyengsaraan rakyat terdahsyat di dunia (karena korupsi) seperti Somalia (skor 10), Sudan Selatan (skor 11), dan Korea Selatan (skor 12). Meski tak seburuk 3 negara dengan skor terendah itu, untuk tahun 2016 Indonesia hanya beroleh skor 37 bersama-sama dengan 4 negara lainnya (Kolombia, Liberia, Maroko dan Makedonia). Dengan begitu Indonesia termasuk Negara yang cukup besar menyengsarakan rakyatnya.

Menurut catatan TI negara-negara dengan peringkat terendah memiliki masalah akut disebabkan oleh lembaga-lembaga publiknya tidak dapat dipercaya dengan fungsi penegak hukum yang buruk (tentulah tak hanya polisi dan pengadilan). Untuk sekian kali TI mencatat bahwa kondisi ini tak selalu terkait dengan keberadaan undang-undang anti-korupsi yang memang selalu diabaikan. Kemunafikan (double talk) selalu menjadi fakta tak terbantahkan, karena setiap pejabat sangat mementingkan kesan anti korupsi yang dengan senanghati dilakoninya dalam menjalankan tugas. Tak ada pengecualian di antara seluruh pejabat dalam sifat-sifat buruk ini di seluruh dunia.

Kalau begitu, meski sebagian kecil skandal terungkap ke publik seperti kasus Petrobras dan Odebrecht di Brasil atau kisah mantan Presiden Viktor Yanukovych di Ukraina, percayalah bahwa puncak gunung es seperti itu ada di semua Negara terutama sekali Negara yang dikategorikan merah oleh TI, tak terkecuali Indonesia.  Kasus Panama Papers tentu memberi catatan tersendiri. Korupsi itu selalu beriringan dengan kapasitas dan kapabilitas kekuasaan dan bagaimana mekanisme pengawasan terhadapnya. Kekuasaan itu beroperasi tak hanya dalam lingkup sebuah Negara, melainkan juga dalam kerjasama antar Negara.

Tidak ada jaminan kerjasama ekonomi antara Negara yang berkategori hampir nihil korupsi dengan Negara dengan status korupsi terparah akan sepi dari korupsi. Apalagi sesama Negara dengan indeks sangat rendah. Jenis-jenis korupsi seperti ini sangat tidak mudah untuk diendus dan lembaga-lembaga lokal suatu Negara akan merasa tak memiliki kemampuan untuk membaca itu sama sekali dan tentu saja mereka secara politik telah menerima kenyataan dipantangkan untuk melirik itu. Karena itulah koreksi atas konsep pemetaan CPI yang dibuat oleh TI terasa perlu dilakukan.

Satu lagi alasan penting mengoreksi konsep pemetaan CPI oleh TI adalah kasus pemilu. Analisis TI atas kasus sub-Sahara Afrika menunjukkan bahwa pemilu adalah salah satu alasan terbesar tindakan korupsi di wilayah itu. Pemilu di beberapa Negara terlihat menjadi kesempatan baik untuk menunjukkan ketidak-puasan warga terhadap catatan korupsi pemerintah yang tercermin dalam suara mereka di tempat pemungutan suara. Di Indonesia tentu saja hal itu sangat tidak mungkin terbaca dalam angka partisipasi politik. Karena setiap calon legislator dan calon pejabat eksekutif (Walikota, Bupati, Gubernur dan Presiden) tak akan pernah berani maju ke perhelatan tanpa uang sogok. Anehnya rahasia umum ini telah dianggap semacam bagian suci dari proses demokratisasi yang dijalankan.

Anehnya lagi legitimasi oleh para pemegang jabatan-jabatan sakral keagamaan di dalam negara dan juga masyarakat internasional tak pernah terhalang untuk itu. Ketidak-beresan juga terjadi merata sejak proses awal (pembentukan penyelenggara pemilu) hingga penentuan calon, pemberian suara dan perhitungan akhir suara untuk penentuan pemenang. Pemilu Indonesia tak dapat tidak, adalah proses-proses yang sangat tak terpercaya. Bayangkanlah ketika calon presiden, calon Gubernur, calon Bupati dan Calon Walikota bertarung. Mereka membayar perahu kepada partai politik. Jika lembaga penegak hukum merasa entry point korupsi nasional ini bukan sebuah masalah, maka cerita tentang pemberantasan korupsi adalah sebuah hayalan belaka yang cuma akan bekerja pada sektor remeh-temeh belaka sembari mengembangkan opini keberhasilan. Banyak orang akan percaya mereka. Dengan itu pula Negara akan semakin jauh dari perang terhadap koruptor, berbanding lurus dengan kebodohan rakyat di Negara itu.

Jangan lupa bahwa negara yang lebih tinggi-peringkat skor CPI-nya cenderung memiliki derajat yang lebih tinggi dalam kebebasan pers, akses ke informasi tentang pengeluaran publik, standar kuat integritas bagi pejabat publik (yang dimaksud bukanlah seremoni penandatanganan pakta integritas yang berbau pengelabuan-pengelabuan yang kerap dilakukan di Indonesia), dan sistem peradilan yang independen. Sekarang Anda bisa membayangkan kesempurnaan pengamanan terhadap praktik korupsi itu, bukan?

Beberapa pekan ini muncul keriuhan tentang hal remeh-temeh mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia, yakni revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dipersoalkan perlu tidaknya lembaga pengawas, prosedur penyadapan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan yang lainnya. Bagi yang menolak revisi menyebut ini pelemahan KPK yang berasal dari koruptor. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sendiri dalam pesan twitternya mengatakan “Kalau KPK tidak didampingi rakyat dan CSO putih bisa digulung karena serangan balik para koruptor. Tahu, kan, ada corruptors fight back?”

Sewaktu diadakan sosialisasi rencana revisi ini di Kampus USU, sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa persis di depan gedung tempat acara berlangsung. Saya kira ada yang terlupakan oleh para penolak revisi ini. DPR-RI yang sekarang sangat lemah. Terutama setelah dilemahkan secara sistematis melalui berbagai cara. Termasuk melalui powesharing  di antara parpol-parpol yang menjadi rumah induk para anggotanya. Turun naiknya Setya Novanto dari kedudukannya sebagai Ketua, tak mungkin tak berpengaruh besar. Masihkah masuk akal DPR itu ngotot-ngototan menunjukkan gertakannya kepada KPK melalui sosialisasi revisi UU KPK No 30 Tahun 2002 itu?

Mengukur-ukur kekuatan faksi yang berseberangan dengan Presiden sebagai ekspresi mekanisme check and balances dalam perilaku kenegaraan dan politik yang berlaku dalam sistem yang mirip trias politika, rasanya sangatlah kecil peluang DPR memenangkan pertarungan politik untuk melawan apa saja yang dapat diidentifikasi sebagai kepentingan Presiden. Maka jika kini muncul lagi upaya merevisi UU KPK, dan jika itu murni keinginan DPR-RI, rasanya seperti hayalan besar.

Kalau begitu apa tujuan sesungguhnya rencana revisi UU KPK ini? Ini makin pelik saja. Mengapa? KPK yang menurut saya sejak awal tidak pernah memiliki pandangan betapa pentingnya bagi pekerjaan mereka tak membedakan siapa pun di negara ini sebagai sasaran, atas dugaan perilaku korupsi para sasaran itu, tidak mungkinlah memiliki keberanian untuk berbeda ucapan dengan Presiden. Sumber kekuasaan KPK memang, dan tentu saja, bukanlah dari Presiden, melainkan dari  undang-undang. Tetapi itu tak membuat KPK ini bisa, berani dan bertega-tega memetakan korupsi dengan sungguh-sungguh dan memulai pekerjaan dari induk kekuasaan yang berkedudukan di istana sesuai teori power tend to corrupt.

Lalu apa yang dikhawatirkan oleh para koruptor (di Indonesia) terhadap KPK? Menurut saya kekhawatiran terbesar adalah dari pihak yang merasa sangat terancam jika KPK itu mampu membuat peta korupsi nasional secara jujur sehingga jelas mana korupsi uang brankas (APBD dan APBN) yang jumlahnya jauh lebih kecil dan mana uang non-brankas yang jumlahnya jauh lebih besar (non-APBD dan APBN). Semua jenis korupsi itu sama-sama menyengsarakan rakyat. Tetapi jika 0,2 % warga Negara istimewa di Negara ini menguasai 74 % lahan (tanah), untuk menyebut sebuah contoh saja, bayangkanlah itu. Padahal sangat jelas bahwa dalam revisi yang digaungkan tak ada rencana sebesar itu, meski bagi saya itulah yang sangat diperlukan jika keberadaan KPK dianggap masih perlu.

Pada hari yang sama, Jum’at, pekan lalu, di Medan ada sebuah acara besar yang dilaksanakan oleh sebuah tv swasta. Acara itu bertema Kita Antikorupsi. Di sana hadir salah seorang pimpinan KPK Saut Situmorang, Gubsu HT Erry Nuradi, Menteri Yasonna H Laoly, Trimedya Panjaitan, dan seorang aktivis dari UGM yang selama ini menyuarakan perang terhadap korupsi.  Ada dua hal yang lucu di sana. Pertama, di luar gedung penyelenggaraan acara ada demonstrasi yang menuntut kasus korupsi yang telah ditangani oleh KPK dituntaskan tak setengah-setengah. Kedua, nama Yasonna H Laoly sudah disebut dalam kasus e-KTP yang sedang diproses oleh KPK. Jika aktivis anti korupsi itu tak membaca koran hingga tak update informasi, tentu saja bisa dimaafkan satu forum dengan nama-nama yang dicurigai pelaku korupsi. Tetapi bagaimana dengan KPK yang memproses kasus-kasus itu?

Hampir saya lupa. Seorang narasumber dalam sosialisasi rencana revisi UU KPK yang diselenggarakan oleh USU secara mengejutkan memberi usul tak usah ada pembatasan nilai dugaan korupsi yang menjadi porsi KPK atau sama sekali masalah korupsi diserahkan saja kepada Kepolisian. Mungkin ia sudah tiba pada kesimpulan bahwa kini saatnya telah tiba KPK dibubarkan saja. Saya sependapat, dengan penambahan usul penyegeraan perbaikan lembaga penegak hukum konvensonal.

Itulah sesuatu yang tak pernah dilakukan selama ini. Selain itu, jika lembaga seperti KPK tetap diperlukan, wajibkan ada pembatasan kerja hanya pada skala besar yang sungguh-sungguh besar. Juga pembatasan waktu untuk dibubarkan. Jangan malah meminta pelebaran jaringan hingga seolah menyamai struktur jaringan Kepolisian. Itu aneh bin ajaib.

 

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini pertamakasli diterbitkan oleh Harian WASPADA
Medan, Senin, 20 Maret 2017, hlm B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: