'nBASIS

Home » ARTIKEL » PEMIMPIN SEKULER

PEMIMPIN SEKULER

AKSES

  • 535,235 KALI

ARSIP


waspada

|Jadi jika seorang pemimpin berkata agar agama dipisahkan dengan politik, sudah barang tentu lebih baik dan lebih beradab untuk mengatakan bahwa beliau sebetulnya taklah begitu faham masalah yang sangat serius itu|Diri beliau sebagai pribadi saya yakin tak bermaksud buruk|Pertanyaannya, bagaimana membuat pemimpin ini selalu terkawal agar lebih bijak dan tepat arah dan juga tak mencederai sesiapa pun dalam kebijakannya memasalahatkan Negara besar Indonesia|

Artikel ini bermaksud memberi sedikit keterangan tentang pemisahan agama dan politik dan semangat yang muncul melawannya hampir tanpa disadari. Studi ilmu sosial sangat alpa untuk ini. Tiga kasus berbeda dengan konsistensi yang sama dipaparkan serba ringkas, yakni Timur Tengah (Islam), Amerika (Kristen) dan Katholik. Saya akan memulai illustrasi dari sebuah Negara kecil Albania yang sekuler dan unik.

Tahun 2007 sebuah partai Katholik Albania mendukung pencalonan seorang ulama, Tomor Ballabani, sebagai Walikota di Rrogozhine.  Tamat madrasah di Kavaje, meneruskan pendidikan tinggi teologi dan bahasa Arab selama 7 tahun di Mesir. Tahun 2001 ia baru kembali dan menerima jabatan Mufti di Lehze. Meski 70 % dari 3,3 juta penduduk negaranya adalah muslim, tempat bertugasnya adalah sebuah kawasan dominan Kristen.

Partai yang mencalonkan Balbani berprogram dekat dengan kepentingan mendesak rakyat. Itu yang ia kemukakan ke publik. Partai ini berpandangan menempatkan keluarga sebagai inti dari masyarakat yang sehat. Ballabani yakin agamanya pun berpandangan sama. Dengan ringan ia menutup wawancara dengan media “saya pikir, lebih baik punya walikota yang percaya pada Tuhan daripada yang percaya pada hal lain, dan saya tidak akan mengubah keyakinan untuk apapun”,

Meski Negaranya sekuler dengan kelaziman perkawinan campur (Muslim, Kristen Ortodoks, Katolik), namun tak urung Ballabani diperdebatkan. Forum ulama meminta parlemen dan Presiden melarang keikut-sertaan partai pengusung Ballabani karena khawatir kelak akan timbul persoalan. Komunitas Katholik juga banyak menolak.

Masalah agama dan politik seperti yang dialami Albania adalah kajian yang untuk jangka panjang jatuh menjadi setengah serius dalam dunia akademik. Kemenangan sekularis yang sudah jauh sekali menyebabkan penganut faham yang berbeda dikesampingkan, dan ketegangan di antara keduanya bersifat asimetris. Tetapi Payam Mohseni dalam Organizing Politics: Religion and Political Parties in Comparative Perspective ( 2016) mencatat bahwa belum lama ini telah terjadi kebangkitan global. Mengacu kepada pikiran data dari Lipset and Rokkan (Party Systems, 1967), Payam Mohseni menerima bahwa awal persimpangan yang menginginkan secara kuat perpecahan agama dan pembentukan partai dalam demokrasi Barat terjadi sekitar pertengahan abad 20. Kemudian merambat ke Negara-negara non-Barat dan bahkan ke hampir seluruh dunia (Leah Gilbert & Payam Mohseni, 2011).

Fenomena di Timur Tengah misalnya  menggaris-bawahi pentingnya pertumbuhan baru dalam hal persimpangan agama dan partai politik ini dalam upayanya membentuk dunia kontemporer meski belum sepenuhnya mendapatkan finalitas. Jika dicermati kembali ke belakang, fokus baru pada kajian agama dan partai politik ini terjadi jauh lebih awal terutama sejak peristiwa tahun 1980-an yang mengingatkan para ilmuwan sosial tentang kekuatan agama dalam memengaruhi gerakan sosial di berbagai belahan dunia. Salah satu di antaranya ialah Iran yang kelak mencatat keberhasilan mendirikan partai agama yang revolusioner modern untuk menjalankan pemerintahan (Skocpol, 1982).  Selama ini orang terkecoh dan tak begitu sadar bahwa di Amerika Serikat yang dikenal bercitra besar sekuler, munculnya Kristen Kanan yang menunjukkan bagaimana gerakan-gerakan keagamaan dapat berkembang bersama dengan partai-partai politik (Carin Robinson and Clyde Wilcox, 2007), justru luput dari perhatian.

Nah, bagaimana dengan Katholik? Peran Paus dan Gereja Katholik dalam mendukung Solidaritas di Polandia, siapa yang bisa melupakan itu? Kasus ini boleh disebut sebagai contoh tipikal yang mendemonstrasikan kekuatan kelompok agama dalam kehidupan kenegaraan. Di Asia kejatuhan penguasa Filipina (Ferdinand Marcos) oleh desakan politik juga tak lain dari gerakan agama Katholik. Ternyata, sesuai pernyataan Byrnes dalam Transnational Catholacism (2001), telah muncul gejala yang menunjukkan peran yang lebih kompleks Gereja Katholik dalam kehidupan partai-partai politik pasca kemerdekaan di Polandia dan itu pasti sebuah fakta yang mengonfirmasi bahwa demokrasi tidak menyederhanakan hubungan antara Negara dan lembaga keagamaan.

Penting diingat bahwa paradigma sekularisasi telah menghambat studi agama dan politik dengan keyakinan kuat bahwa modernisasi dan sekularisasi itu secara optimistik diramalkan akan menurunkan pentingnya kehadiran dan apalagi peran agama dalam politik. Hal itu ternyata telah gagal menjelaskan kebangkitan agama di banyak sistem politik di dunia saat ini.

Pippa Norris dalam Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide(2011), Finke & Stark dalam The Churching of America 1776-2005: Winners and Losers in Our Religious Economy (2005) dan Jose Casanova dalam Public Religions in the Modern World (1994), saling menguatkan pendapat bahwa meskipun sekularisasi telah jelas terjadi namun ada gejala yang tak boleh dipandang sepele seiring terjadinya kebangkitan besar agama di banyak bagian dunia dan pastinya dampaknya terhadap politik tidak menurun. Hanya perubahan cara saja yang terjadi dan itu tentu saja lebih kompleks.

Pada tahun 2014 sebuah partai bermoral agama memenangkan mayoritas kursi di parlemen untuk pertama kalinya sejak tahun 1984 dan itu menjadi kekuatan yang mendorong pemimpin partai Narendra Modi ke posisi Perdana Menteri India. India yang kita maksudkan ialah India yang secara resmi mendeklarasikan diri sebagai Negara sekuler itu. Sebagaimana disinggung sebelumnya, Amerika Serikat yang dikenal sebagai Negara dengan pemisahan gereja dan negara, rupa-rupanya juga saat pilpres menampilkan fenomena perilaku politik bereferensi agama. Apa yang mereka lakukan di sana? Kandidat yang berhadap-hadapan pun membuat pidato dari mimbar-mimbar gereja. Kedua belah pihak berbicara secara terbuka tentang iman mereka dan implikasinya bagi kebijakan mereka. Mereka takut sekali tak terpilih jika dinyatakan oleh rakyat sebagai kurang religious.

Semua mengenal Turki sebagai negara sekuler, bukan? Dengan komposisi penduduk mayoritas Muslim, ini sebuah anekdot saja, di sana pihak yang kurang sekuler saja pun secara tradisional sebetulnya dilarang. Bayangkan itu. Partai yang berkuasa  adalah sebuah partai yang secara sederhana dapat disebut agak kental Islam dibanding yang lain tentu saja. Tetapi retorika untuk menjelaskan upaya menyeimbangkan agama dengan tujuan sekuler dalam cita-cita perjuangkan partai begitu banyak dilakukan oleh aktor-aktor nasional mereka. Bukankah belakangan ini para kritikus di dunia Barat yang sekuler tak segan-segan lagi menunjukkan ketakutannya atas kemungkinan merambatnya Islamisasi agenda oleh partai yang berkuasa dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, sebagaimana saat revolusi Iran dulu ditakuti akan menyebar ke segala penjuuru dunia?

Sekarang kita ke Belanda. Negara yang pernah menjajah Indonesia 350 tahun dan sampai sekarang masih saja terdapat komponen aktif yang memusuhi Islam dan Indonesia di sana. Pada tahun 2002, sebuah partai baru yang berfokus kemarahan terhadap imigran Muslim tampil mengusung platform kebebasan, yang sebetulnya adalah sebuah retorika belaka untuk memaksudkan anti-Islam, telah secara konsisten memperoleh kehadiran di parlemen yang kuat di negara itu. Hitungan-hitungannya bisa menjadi partai terbesar ketiga di parlemen pasca pemilu 2010.

Di Jepang, masyarakat sekuler khas dengan sinkretisme Buddhisme dan Shinto, salah satu faksi dari Partai Demokrat Liberal di sana, rupa-rupanya memiliki sikap sangat terbuka untuk nasionalisme Shinto. Jelas ide agama merambah ke ranah sekuler dan mereka menganggap hal itu keniscayaan belaka.

Memang ada variasi dari semua kasus yang dikemukakan di atas. Tetapi jelas dimensinya dapat dipertemukan dengan mudah dalam hal sekularisme yang memisahkan agama dan politik yang mulai goyah. Tentulah harus diakui secara jujur bahwa beberapa fenomena khas partai-partai keagamaan yang menonjolkan sikap anti terhadap agama lain tidaklah sesuatu yang tak wajib dikategorikan sebagai sikap penguatan iman dalam dunia yang diklaim sekuler itu. Bagaimana bisa ditafsirkan lain ketika fenomena penolakan partai dan Negara terhadap migran muslim di Negara tertentu karena berbeda agama? Itu tak lain dari penguatan agama dalam Negara dan kinerja serta kebijakannya.

Bagaimanakah gerangan persisnya cara agama dan partai politik dapat menjadi saling berpotongan, dan kemudian mempertimbangkan tiga set kasus (Kristen Demokrat di Eropa, agama dan pemimpin negara di Amerika Serikat, dan partai-partai Islam di Timur Tengah) yang telah memprovokasi semangat baru studi yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir? Sebetulnya studi mendalam terhadap agama-agama terutama agama-agama dunia sangat diperlukan. Di sanalah, dalam kitab-kitab, dalam terjemahan para pemimpin agama itu terhadap naskah-naskah keagamaan dan sejarah kepemimpinan di dalamnya, menjadi dasar yang tak boleh dihindari sama sekali. Sayangnya, karena keterbatasan, hal itu tidak dapat dipaparkan dalam tulisan ringkas ini.

Afrim Krasniqi dalam laporannya berjudul Political Parties and Religion in Albania: A Relationship in Transition (2013) menunjukkan bahwa hubungan antara partai politik dan lembaga-lembaga keagamaan selalu menjadi sasaran kritik dan salah satu faktor paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan (dan perilaku) politik. Ia yakin variable keyakinan agama berbagai partai memiliki peran signifikan selain struktur budaya pemimpin politik, apa yang dapat dianggap sebagai kepentingan bersama partai-partai politik dan lembaga-lembaga keagamaan, kebiasaan masa lalu, dan kadar mufakat atau perpecahan visi ketika berhadapan dengan topik penting terkait masa depan negara.

Kurangnya strategi kelembagaan dan kemitraan aktif menjadi masalah besar, termasuk kepentingan pemilu yang menyebabkan pergantian perilaku politik. Sebagaimana diketahui, untuk banyak praktik yang terjadi di dunia ini sepanjang sejarah, pemilu adalah legitimasi politik yang tak boleh dipertentangan dengan substansi kejujuran dan keadilan, bahkan harkat dan martabat, Inilah kealpaan by design demokrasi yang untuk bangsa-bangsa baru dipuja sedemikian tinggi.

Demokrasi yang dilakoni juga mencatat hubungan pribadi antara para pemimpin politik dan agama yang tak diindahkan. Tekanan ganda yang berasal dari partai-partai dan penganut agama tentu saja memiliki dinamika yang memengaruhi signifikansi ketegangan agaa dan Negara dalam arus turun naiknya sekularisi. Harus dibayangkan bahwa tekanan eksternal lainnya dalam suatu Negara masih selalu hadir dan tak selalu dapat diprediksi secara baik dan kalkulasi atas dampaknya juga demikian.

Keseluruhan variable itu sedang bekerja dalam proses pencarian bentuk yang hingga kini belum mencapai tahap institusionalisasi yang mapan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional di berbagai Negara sebagaimana ditunjukkan oleh kasus Albania. Bagaimana semua itu menjadi bagian inheren yang harus diakomodasikan oleh demokrasi yang dikembangkan, itulah rekomendasi Afrim Krasniqi.

Apa yang terjadi pada diri kita di Indonesia? Selama pandangan terhadap Islam, atau agama apa pun, ditekan untuk beroperasi sangat terbatas pada penonjolan sepihak urusan utamanya dengan atau tanpa melawan hakekat agama itu sendiri, maka konsekuensinya memang menjadi sekuler. Akarnya ada pada dua ufuk sekaligus:  yakni kaum sekuler dan kaum agamawan itu sendiri. Dalam Islam dahsyat sekali legitimasi sekularisme lewat kemasan titah dan praktik serta pandangan hidup keagamaan popular karena kebanyakan dari mereka merasa urusan beragama hanyalah ibadah khas yang berlangsung di ranah-ranah pribadi dan keluarga semata.

Ini sebuah illustrasi saja, barangkali bermanfaat untuk member penjelasan. Bagaimana, misalnya, di Indonesia, banyak muslim yang baru saja mengetahui bahwa kitab sucinya sungguh-sungguh memerintahkan penganutnya berpolitik dan menentukan pemimpin tak boleh selain dari kalangannya sendiri. Anda pernah pergi naik haji dan seseorang dari negara lain, katakanlah Nigeria, yang faham bahwa Indonesia itu adalah negara berpenduduk mayoritas muslim. Dengan senanghati dan gembira ia ingin berbincang dengan Anda yang dianggapnya saudara kandung pembawa harapan besar.

Tetapi kemudian ia sangat kecewa karena orang yang diajaknya bicara (Anda) tidak seperti yang smestinya dalam persepsinya bisa berbahasa Arab, karena paling tidak 5 waktu berbahasa Arab dalam sholat, dan kitab sucinya berbahasa Arab. Ia ingin mengganti bahasa pengatar.  Tetapi alangkah terkejutnya orang Nigeria itu ketika mengetahui bahwa saudara kandung dari Indonesia yang pernah dijajah Belanda selama 350 tahun itu pun tak bisa bilang hoe gaat het (apa khabar) dan orang yang pernah 3,5 tahun dijajah Jepang itu pun juga tak mampu bilang arigatto (terimakasih. Ketika memilih bahasa lain sebagai pengantar, Inggeris, memang bisa sedkit saja, hanya Yes dan No.

Tidak ada orang yang memberitahu kepada orang Nigeria itu bahwa masjid di Indonesia misalnya umumnya hanya untuk kepentingan sangat terbatas peribadahan 5 waktu. Padahal biayanya sangat besar untuk sebuah bangunan yang akhirnya kerap menjadi penonjolan simbol belaka.

Meski dengan dasar persepsi dan pemahaman yang berbeda diametral, bagi sekuler bobot pandangan juga sama bahwa agama itu ialah urusan akhirat dengan ibadah khas seperti sholat 5 waktu dan puasa. Keduanya tak pernah mampu mendudukkan pemahaman bahwa agama itu kompatible dengan urusan lain (sacred and profane worlds sekaligus).

Sebetulnya jika disadari, agenda Islam jauh lebih dahsyat karena agama ini tak pernah mengakui pemisahan pintu surga dan pintu kekuasaan plus pintu rezeki. Agama lain boleh gagal faham, tetapi lucu rasanya jika Islam merenda dunianya dengan memungut tradisi agama-agama pendahulunya yang sudah lama menyerah, dan kelihatannya ia mencoba berdamai untuk nyaman dengan tradisi tasabbuh (adposi faham dan pandangan hidup) itu.

Jadi jika seorang pemimpin berkata agar agama dipisahkan dengan politik, sudah barang tentu lebih baik dan lebih beradab untuk mengatakan bahwa beliau sebetulnya taklah begitu faham masalah yang sangat serius itu. Diri beliau sebagai pribadi saya yakin tak bermaksud buruk. Pertanyaannya, bagaimana membuat pemimpin ini selalu terkawal agar lebih bijak dan tepat arah dan juga tak mencederai sesiapa pun dalam kebijakannya memasalahatkan Negara besar Indonesia.

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA,
Medan, 3 April 2017, hlm B9 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: