'nBASIS

Home » ARTIKEL » PERADABAN

PERADABAN

AKSES

  • 550,948 KALI

ARSIP


peradaban

 

|Hegemoni peradaban Barat begitu gencar dalam berkehendak menciptakan tata dunia tunggal bagi masyarakat dunia, termasuk masyarakat Islam di Indonesia| Kebangkitan kesadaran umat Islam Indonesia terhadap doktrin-doktrin agamanya untuk membangun tata dunianya sendiri yang ternyata menimbulkan ancaman bagi Barat | Sudah barang tentu akar interaksi peradaban Barat dan Islam juga mempengaruhi hubungan Islam dan Kristen di Indonesia |


ARTIKEL ini penulis sarikan dari makalah Seminar “Peradaban Islam di Nusantara dan Kilometer Nol di Barus” yang diselenggarakan oleh Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) bekerjasama dengan Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (PUSSIS-UNIMED), Sabtu, 8 April 2017, akhir pekan lalu. Dalam makalah itu penulis berusaha memaparkan pandangan tentang tantangan peradaban Islam Indonesia kontemporer dilihat dari aspek politik dan ekonomi.

Tiga kisah (Buya Bela Ahok, Ke Surga Lebih Penting, dan Universitas Lafran Pane) yang penulis nilai dapat mewakili living reality yang oleh setiap orang dapat bertemu dengannya dalam kehidupan sehari-hari, digunakan untuk memulai pembahasan. Pertanyaan pokok yang ditawarkan ialah bagaimana sebuah peradaban tanpa kekuatan ekonomi dan dalam proses marginalisasi yang tak terperikan?

Buya Bela Ahok. Tidaklah mengejutkan jika Buya Ahmad Syafi’i Ma’arif diberitakan tak yakin Ahok telah menista Islam dalam kasus Al-Maidah ayat 51 itu. Tetapi sangat menarik jika ia akhirnya bersedia mengaitkan semua keriuhan ini dengan fakta dominasi ekonomi dan politik serta pentingnya sorotan atas 9 naga yang dinilai bertanggungjawab atas kesenjangan parah di Indonesia, yang sebetulnya juga sudah berusia lama itu. Urusannya kini tak lagi sekadar penting bergeser ke arah seharusnya, yakni menjawab pertanyaan “siapa yang akan mencerahkan (enlightment) warga” yang terus menerus mengalami marginalisasi. Itu saja tentu tidak juga cukup. Karena kita akan bertanya juga, siapa yang akan memperbaiki tatanan ekonomi, yang terus-menerus mengabdi kepada tujuan paling primitif, yakni pertumbuhan (growth). Tentu itu urusan kebijakan (struktural) yang terletak di tangan kekuasaan. Tak akan ditemukan jawabannya secara memuaskan dalam tataran kultural belaka.

Pandangan-pandangan yang sefaham dengan David McClelland (1977), yang lazimnya hanya akan merasa benar memberi hardikan semisal “kerja, kerja, kerja”, dan seruan semisal “revolusi mental”, sama sekali tidak relevan di sini. Kecuali warga memang dianggap tak memiliki hak atas fitrahnya sendiri,  sebagaimana Belanda memandangnya dahulu (bodoh, miskin, dan tidak boleh merdeka. Sesudah merdeka pun masih datang lagi membawa bala tentara untuk memiliki kembali Indonesia).  Situasi kini adalah kemiskinan struktural yang diabadikan oleh, meminjam analisis Sri-Bintang Pamungkas (2014), tiga gurita raksasa yakni tekanan asing, penjajahan oleh bangsa sendiri dan dominasi etnis Cina Indonesia (ECI).  

Di antara catatan sejarah pembangunan di Indonesia tentulah kelihatan memiliki keberangsuran untuk pada akhirnya menjadi sangat neoliberal, menjauh dari watak asli yang digariskan oleh konstitusi, yakni ekonomi berbasis kekeluargaan (kebersamaan) yang mungkin dengan wadah koperasi sebagai sokoguru.  Gagasan-gagasan globalisasi malah semakin memastikan ketersingkiran rakyat mayoritas, dan tak beruntungnya, Indonesia berada pada posisi at the point of no return untuk program yang dikendalikan oleh Negara-negara besar itu. Ini tak lain dari brutalitas kapitalisme yang memaksa mayoritas rakyat Indonesia kembali menjadi budak di negeri sendiri. Dengan alasan keterbelakangan teknologi dan modal, Indonesia menjadi Negara yang sangat tergantung kepada asing. Ini sesuatu yang sangat berbeda dengan ungkapan go to hell with your aids yang diucapkan Bung Karno dalam menilai neo-imperialisme dan neo-kolonialisme yang dibalut halus oleh kerjasama-kerjasama bilateral dan multilateral terkait teknologi dan permodalan.

Kisah Kedua: Ke Surga Lebih Penting. Dalam diskusi pada social media seseorang memberi data lama kepada penulis, tentang 10 orang terkaya. Kemudian ia berkata tegas, bahwa peringkat ke-1 paling kaya ternyata adalah orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jumlah kekayaannya melebihi dunia dan seluruh isinya. Ia bertolak dari sebuah hadits riwayat Muslim dan Turmuzi: “dua rakaat shalat sunnah fajar, lebih baik daripada dunia dan segala isinya”. Penulis sama sekali tak mengabaikan dalil sangat kuat yang mengatakan bahwa memang penghujung (keabadian setelah mati) jauh lebih baik ketimbang awal (hidup di dunia ini).

Tetapi bagaimana tak merebut dunia untuk tiba di akhirat dengan selamat? Siapa berkehendak sukses duniawi, jalanilah dengan sepenuh hati dan dengan ilmu. Juga jika ingin berbahagia di akhirat nanti. Keduanya dapat dicapai (atas izin Allah) dengan ilmu pula. Penulis hanya tak setuju logika perbandingan yang tak benar itu, dan khawatir memunculkan fatalisme dalam beragama. Jangan pula dimunculkan (lagi) pendapat bahwa dunia ini adalah tempat bersenang-senang bagi kafir, dan akhirat untuk “kita” yang beriman.

Diskusi berkembang hingga marginalisasi umat dilihat dari persepektif sejarah dan politik. Kesenjangan menjadi ciri umum yang dapat menjurus sebuah perasaan massif relative deprivation (perasaan keterampasan). Ketika keadaan ini dikelola oleh orang-orang yang memiliki ketajaman visi justru bisa melahirkan kekacauan besar, orang-orang tak berdaya di grass root level adalah kekuatan besar.  Penulis menikmati indoktrinasi dan tuduhan-tuduhannya itu, malah justru benar-benar beroleh keterangan tentang tipikal model keberagamaan (keislaman) yang cukup marak di Indonesia saat ini. Penulis juga merasa tak perlu mengatakan kepadanya bahwa dalam kerangka rahmatan lil alamin, rasulmu Muhammad SAW juga pergi ke medan perang.

Kisah Ketiga: Universitas Lafran Pane. Usul mendirikan universitas Lafran Pane di Tabagsel penulis kemukakan ketika didaulat berceramah tentang ancaman komunisme di Indonesia di hadapan warga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Madina, satu hari sebelum kunjungan Presiden Joko Widodo ke sana akhir bulan lalu. Harapan penulis mereka mengajukan surat resmi dan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Bukan tak bagus usul Lafran Pane menjadi pahlawan nasional, tetapi penulis ingin sebuah wacana untuk dipertimbangkan, yakni bagaimana jika nama beliau diabadikan sebagai lembaga yang mengurusi peradaban (PTN)? Penulis tidak tahu mengapa HMI Cabang Madina akhirnya tak setuju usul saya itu.

Kita tahu di Sumut hanya 3 PTN milik Kemenristek-Dikti, sedangkan daerah Kabupaten dan kota saja di Aceh sudah ada. Menurut penulis negara memang cukup absen hanya berusaha menutupi kebutuhan itu dengan prioritas yang timpang. Sumatera Utara memerlukan PTN baru masing-masing satu di wilayah Tabagsel, eks Tapanuli Utara, di Sibolga untuk memenuhi kebutuhan Tapteng, daerah eks Kabupaten Nias.  Juga di eks Labuhan Batu, di Siantar, di Stabat dan di Kabanjahe. Penulis tidak mampu membayangkan jalan damai untuk mereduksi kesenjangan sosial yang parah ini kecuali melalui tindakan affirmative termasuk pemerataan akses pendidikan.

Selain masalah pemerataan dan akses, pendidikan di Indonesia menghadapi masalah peningkatan mutu, yang bagi banyak kalangan kritis dinilai gagal disikapi oleh Negara meski secara konstitusional jaminan untuk pembiayaan telah dimasukkan sebagai bagian dari konstitusi. Isyu-isyu baru seperti world class university disikapi dengan gegap gempita dengan pengabaian serius atas jebakan-jebakan neoliberalisme sebagaimana dikritik keras oleh Revrisond Baswier, Dawam Rahardjo dan Sri-Edi Swasono.

Peradaban. Cukup banyak sumber yang menjelaskan bahwa istilah peradaban  umumnya merujuk pada penggambaran untuk setiap masyarakat yang kompleks yang ditandai kehidupan perkotaan, stratifikasi sosial, bentuk-bentuk komunikasi simbolik dan pemisahan yang dirasakan dari dan dominasi atas lingkungan alam oleh elite budaya.  Ada kerangka berfikir linear di sini, bahwa secara historis peradaban itu adalah hanya yang disebut “maju”, yang berbeda jauh dengan perikeadaan masyarat berbudaya kurang maju atau bahkan primitif.

Peradaban juga tak hanya berdimensi  penyebaran tetapi juga tragedi-tragedi sejarah pengambil-alihan wilayah. Proses “menjadi manusia” bagi orang-orang yang tadinya dianggap (oleh pemegang supremasi budaya) tak beradab juga termasuk di dalamnya. Sebagai hegemoni, peradaban telah disebarkan oleh penjajahan, invasi, konversi agama, perpanjangan kontrol birokrasi dan perdagangan, dan lain-lain yang menggambarkan dominasi.  Karena itu sejarah selalu mencatat bahwa benturan tidak selalu dapat dihindari atas nama dan demi peradaban itu sendiri.

Perebutan “Hak Asuh Atas Negara”. Setiap kepala Negara dari Indonesia umumnya sangat bekepentingan mengemukakan kepada dunia bahwa Negara dan bangsanya yang berpenduduk mayoritas muslim tidak bermasalah dengan demokrasi. Islam dan demokrasi dapat bangun bersama karena keduanya ternyata dapat kompatibel. Tetapi pernyataan-pernyataan ini tidak begitu identik dengan kenyataan empirik. Tikai tak terdamaikan sebagai lanjutan tikai atas rumusan dasar negara telah berlangsung sepanjang usia Indonesia dan itu membawa pasang surut posisi umat Islam. Dibubarkannya konstituante dan dimulainya demokrasi terpimpin mencerminkan pertikaian puncak tak hanya antara Mohd Natsir dan Soekarno.

Hari ini orang dapat saja mengatakan bahwa ide Negara Islam adalah sebuah ilusi, tetapi itu tak sekaligus bisa menjadi legitimasi atas penghidupan kembali gagasan Soekarno yang memoderasi berbagai ufuk diametral dalam konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme). Dialektika ini akan terus-menerus berlangsung tanpa henti, karena merupakan fungsi dari peta dialog yang dinamis dalam peradaban dunia dan dinamika perebutan kuasa secara internal di Indonesia. Ketika mendiskusikan tesis Clash of Civilization dari Samuel P Huntington (1996) mengenai interaksi peradaban antara Islam-Barat dalam perspektif ketahanan nasional di Indonesia dan Interakasi peradaban yang diteorisasikannnya itu, khususnya antara Islam dengan Barat,  Ustadzi MZ keluar dengan satu kesimpulan bahwa semua itu memang masih dapat diperdebatkan. Namun dalam kenyataannya dalam dekade belakangan ini, justru di Indonesia menunjukkan hubungan antara Islam, khususnya Islam dengan globalisasi Barat,  berada dalam skala konflik.

Beberapa faktor penyebabnya ialah hegemoni peradaban Barat yang berkehendak menciptakan tata dunia baru tunggal bagi masyarakat dunia, termasuk masyarakat Islam di Indonesia. Disusul oleh kebangkitan kesadaran umat Islam Indonesia terhadap doktrin-doktrin agamanya untuk membangun tata dunianya sendiri yang ternyata menimbulkan ancaman bagi Barat. Sudah barang tentu akar interaksi peradaban Barat dan Islam juga mempengaruhi hubungan Islam dan Kristen di Indonesia. Masih merebaknya kekerasan yang dilakukan oleh sebagian kecil umat Islam dan Kristen di beberapa daerah Indonesia menjadi bukti bagi Ustadzi MZ (2011).

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA,
Medan 10 April 2017, hlm B9
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: