'nBASIS

Home » ARTIKEL » PERADABAN: PARADIGMA ISLAM

PERADABAN: PARADIGMA ISLAM

AKSES

  • 545,455 KALI

ARSIP


map20-20islamic20expansion20to201500

|Pentinglah menjadi catatan di sini, bahwa peradaban Islam yang bersifat terbuka, global, kosmopolit dan merupakan mata rantai penting peradaban dunia telah mengalami penyempitan dan stagnasi dalam bentuk budaya-budaya lokal dalam kaitan agrarisasi itu|

Keadaan yang dilukiskan oleh Ustadzi MZ (2011) ketika menganalisis ancaman ketahanan nasional dengan menggunakan pendekatan teori clash of civilization dari Samuel P Huntington (1996) masih dapat digunakan untuk menganalisis kondisi saat ini dengan, tentu saja, menambah pentingnya variable baru dalam kehidupan politik dan kenegaraan selama dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Barangkali dapat dikatakan bahwa demokratisasi yang berlangsung telah tiba pada sebuah puncak yang mencemaskan bagi mayoritas ketika mereka merasakan bahwa demokrasi hanyalah legitimasi untuk sesuatu yang sunggguh berbeda dengan harapan mereka. Harap dicatat heavy demokrasi di Indonesia hanyalah perebutan hak asuh atas Negara, tanpa dimensi semestinya: kesejahteraan (ekonomi).

Demokrasi dan Politik. Mari kita ambil contoh tentang SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Demokrasi Indonesia sengaja membunuh karakter genuine yang pada masyarakat yang secara budaya memiliki catatan terkedepan dalam demokrasi nilai-nilai ini pun masih dilestarikan. Di Amerika perbandingan jumlah penduduk dewasa dengan afiliasi keagamaannya adalah salah satu bahan perbincangan populer demokrasi untuk kajian kadar representasi di Kongres. Jadi di sana mereka tetap berfikir adalah naïf jika rakyat tak terwakili oleh orang yang tepat sesuai karakteristik yang diwakili, yang untuk Indonesia gagasan-gagasan seperti itu kurang lebih dianggap terbelakang. Tuduhan-tuduhan pejoratif (menghinakan) dengan kesukaan mengaitkan posisi secara serampangan dengan ISIS, global terrorism, kelompok intoleran dan lain-lain, yang tak jarang diikuti tindakan represif yang sukar dipertanggungjawabkan di depan hukum, dan tindakan bipolar and segmentary process (politik belah bambu) keseluruhannya lebih dari cukup mendeskripsikan demokrasi cacat Indonesia.

Demokrasi Indonesia selalu dievaluasi untuk menghasilkan apa yang disebut sebagai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Tetapi secara filosofis dan metodologis pekerjaan ini adalah sebuah kesian-siaan belaka karena dua hal utama. Pertama, variable demokrasi yang diukurnya adalah 100 % fenomena daerah, padahal dilihat dari sentralisme Indonesia saat ini, jika dikuantifikasi, kadar demokrasi itu hanya dapat ditemukan sekitar 15 % di daerah dan selebihnya ada di pusat kekuasaan. Kedua, demokrasi dan ekonomi tidak dianggap sesuatu yang penting dalam misi membangun Indonesia. Para petugas di balik kajian yang melahirkan dokumen IDI setiap tahun memberi alasan bahwa hal ihwal ekonomi sudah dikaji oleh lembaga-lembaga lain. Itu sebuah apologi yang menghindari kajian sesungguhnya terhadap manfaat demokrasi bagi kesejahteraan sebuah Negara.

Perebutan “hak asuh atas Negara” akan terus berlangsung. Bagaimana nasib peradaban Islam di dalamnya? Ada baiknya kita mereview pemikiran Kuntowijoyo (1991). Ia dan para ahli lain pada umumnya bersepakat bahwa Islam yang masuk ke Indonesia telah mengalami agrarisasi, selain dari persinggahannya sebelum tiba di Indonesia sudah campur baur menjadi sinkretik seperti belakangan ini ingin dihidupkan besar-besaran oleh Kapolri Tito Karnavian. Setelah Presiden Joko Widodo “khilaf” ingin memisahkan agama dan politik, kini Kapolri terkesan menghadap-hadapkan sesama umat di tataran datar (Kapolri Dorong Islam Sinkretis untuk Tangkal Paham Radikal, Harian Republika, 8 April 2017).

Paradigma Islam. Pentinglah menjadi catatan di sini, bahwa peradaban Islam yang bersifat terbuka, global, kosmopolit dan merupakan mata rantai penting peradaban dunia telah mengalami penyempitan dan stagnasi dalam bentuk budaya-budaya lokal dalam kaitan agrarisasi itu. Tentu saja sangat perlu dihitung bagaimana pembonsaian Barat khususnya Eropa, teristimewa Belanda dengan VOC-nya berbuat menistakan Indonesia beratus tahun. Secara moral Indonesia mestinya menuntut Negara penjajah yang jahat ini.

Dalam pandangan Kuntowijoyo, sama seperti ideologi-ideologi lain, salah satu kepentingan terbesar Islam dalam pengembangan peradaban tentulah bagaimana cara merubah masyarakat sesuai cita-cita dan visinya sendiri dalam suatu mekanisme transformasi. Mengubah masyarakat dari satu ke kondisi lain mendekati tatanan idealnya memerlukan elaborasi (pengembangan) untuk melahirkan teori-teori sosial profetik yang berfungsi menjelaskan kondisi empiris masyarakat dan sekaligus memberikan  “insight” mengenai perubahan dan transformasinya.

Arena peradaban, untuk sederhananya, kali ini penulis coba ambil dari tema kebangkitan (revival of Islam). Ternyata tak luput dari agenda yang semakin pelik yang di antaranya menunjukkan kesulitan memberi respon terhadap tantangan masa depan yang cenderung mereduksi agama dan menekankan sekularisasi dan teknokratisasi yang melahirkan moralitas baru dengan penekanan rasionalitas ekonomi, pencapaian perorangan dan kesetaraan. Dialog keras dan berkepanjangan tak terhindari dalam ranah ini.

Karena itu semua Kuntowijoyo tiba pada sebuah kesimpulan bahwa saat ini terasa ada kekosongan rumusan teori ilmu-ilmu sosial Islam dengan analisis-analisis sosiologis tentang struktur budaya, struktur sosial dan struktur teknik. Ia sefaham dengan Weber yang meragukan manfaat teori Barat untuk bangsa-bangsa lain yang bertelekan pada nilai, budaya dan filosofi yang berbeda. Paradigma Islam, meminjam istilah dari Kuntowijoyo, meniscayakan interpretasi Alquran yang dimaksudkan sebagai mode of thought dan mode of inquiry yang menghasilkan mode of knowing sehingga bias demi bias selalu tereduksi karena dari Alquran dapat dihasilkan suatu konstruksi pengetahuan yang memungkinkan memahami realitas sebagaimana Alquran itu sendiri memahaminya. Program reinterpretasi untuk dapat menjadikan Alquran sebagai paradigma dan kemudian merumuskan nilai-nilai normatifnya ke dalam teori-teori sosial, menurut Kuntowijoyo, diperlukan lima program reinterpretasi.

Pertama, pengembangan penafsiran sosial struktural lebih daripada penafsiran individu ketika memahami ketentuan-ketentuan Alquran. Ketentuan larangan berfoya-foya misalnya, bukan diarahkan kepada individunya, tetapi kepada struktur sosial yang menjadi penyebabnya. Kedua, reorientasi cara berpikir dari subyektif ke obyektif. Ketiga, mengubah Islam yang normatif menjadi teoritis, misalnya konsepi teori-teori sosial. Keempat, mengubah pemahaman yang a-historis menjadi historis, kisah-kisah dalam Alquran yang selama ini dipandang a-historis, sebenarnya menceritakan peristiwa yang benar-benar historis, seperti kaum tertindas pada zaman nabi dan lain-lain. Kelima, merumuskan formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi yang spesifik dan empiris.

Dalam hal konsep umum tentang kecaman terhadap sirkulasi kekayaan yang hanya berputar pada orang kaya, menurut Kuntowijoyo, harus dapat diterjemahkan ke dalam formulasi-formulasi spesifik dan empiris, ke dalam realitas yang kita hadapi sekarang. Lihat Kuntowijoyo. Pancasila dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa-nya tentu tak melarang Islam mengembangkan pemikiran untuk membangun peradaban Indonesia dan memperbaiki kualitas umatnya dalam partisipasi untuk memiliki bersama Indonesia.

Positive Discrimination. Melalui Keppres No. 12/2014 tertanggal 14 Maret 2014  Presiden SBY telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Ini sebuah keputusan yang sangat politis dan diduga bermaksud untuk merebut perhatian ECI kepada partai yang dipimpin Presiden SBY.  Tetapi meski pun telah diubah oleh Presiden SBY, istilah Tionghoa tidaklah serta-merta akan menghilangkan catatan-catatan ketegangan pribumi dengan ECI. Kecuali kebijakan yang mengarus-utamakan kepentingan mayoritas berdasarkan konstitusi dapat dihadirkan untuk mereduksi ketimpangan ekonomi yang disusul dengan peluang dominasi politik berdasarkan kalkulasi sekaitan dengan demokrasi transaksi yang dibudayakan. Juga, meskipun persyaratan menjadi Presiden RI di dalam UUD sudah menghapuskan kalimat “Warga Negara Indonesia Asli”, loncatan kemajuan perlakuan terhadap ECI tak serta-merta akan menutup agenda pembicaraan mengenai keadilan dan nasib mayoritas.

Pertama-tama sangat diperlukan memperbaiki cara pandang terhadap pribumi. Mitos pribumi malas itu adalah bagian dari strategi penjajahan. Asian Drama, An Inquiry into the Poverty of Nations karya orang Nordic bernama Gunnar Myrdal (1968) adalah tipikal yang memuat pandangan-pandangan merugikan oleh dunia asing setelah mereka meluluh-lantakkan negeri-negeri terbelakang ini dengan ambisi mereka (perampasan besar-besaran bertema glory, gospel, gold). Tak heran sosiolog seperti Murshid Sam menjelaskan “perkelahian asimetris” ini dengan mengatakan:

it is possible for a Nordic to write on Asia and be accepted seriously but it is not possible, because it is not permissible, for an Asian to write on the Scandinavian or North European lands to be accepted seriously, yet.

Di Negara-negara terbelakang seperti Indonesia dan yang model masyarakatnya tetap mengacu kepada pentingnya replika peran penguasa lama (kolonial) dan pengawetannya dalam berbagai bentuk, tuduhan-tuduhan pejoratif  (menistakan) selalu dimenangkan. Mereka menguasai media untuk tujuan itu. Konsentrasi kepemilikan media di Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia. Dalam kaitan itu kritik Rocky Gerung sangat tepat, siapa sebetulya produsen hoax terbesar dan terkuat di Indonesia. Keterbelakangan dianggap atribut orang belaka, bukan atribut situasi dan struktur sosial yang berinduk kepada tangan kekuasaan.

Dalam sejarah kebijakan Negara terkait ekonomi, Ekonomi Banteng adalah sesuatu yang sangat tipikal, sebuah langkah positive discrimination yang didasarkan pada kepentingan nasional. Banyak orang sejak awal mengatakan sifat dual economy dengan dua sektor yang terpisah dalam satu negara, dibagi dengan tingkat perkembangan yang berbeda, teknologi, dan pola permintaan. Konsep ini awalnya diciptakan oleh Julius Herman Boeke (1953) untuk menggambarkan koeksistensi sektor ekonomi modern dan tradisional dalam ekonomi kolonial (Lindblad, 2011). Dalam bahasa lain disebut ekonomi firma (modern) dan ekonomi bazzar (tradisional) yang dalam kebijakan resmi kemudian memosisikan sesamanya menjadi bersifat antithetical.

Itulah sebabnya Indonesia yang sesungguhnya super-agraris terpaksa menangis berurai air mata menyaksikan pemerintahnya mengimpor cangkul dari China. Mati kita, jang.

 

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada
Medan, Senin, 17 April 2017, hlm B9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: