'nBASIS

Home » ARTIKEL » KHILAFAH

KHILAFAH

AKSES

  • 568,980 KALI

ARSIP


Ajaran neolib, Washington Concensus, MEA dan kerjasama-kerjasama lain semisal pemasokan modal asing yang bergerak dengan rencana sistematis penjajahan model baru itu adalah “khilafah” jahiliyah yang dipuja oleh para komprador. Penguasa ‘khilafah” jahiliyah itu tak respek sama sekali terhadap Pancasila, begitu pun secara terpaksa para komprador itu akhirnya bermuka dua mengkhianati rakyat dan menyimpan Pancasila sebatas dokumen sakral yang tak berdaya sama sekali. 

Berbilang juga terpelajar Islam Indonesia yang dengan senanghati memberi apresiasi atas rencana membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diumumkan Menkopolhukam Wiranto pekan lalu. Gagasan kepemerintahan internasional HTI (khilafah) dipandang sebagai salah satu pasal kuat untuk dukungan itu. Terlebih belakangan memang ada penguatan semangat mengkonfrontasikan gagasan internasionalitas Islam seperti yang melekat pada karakter HTI dengan gagasan lokalitas Islam (Indonesia). Padahal keduanya mestinya dapat seiring dan sejalan.

Agaknya apresiasi atas rencana pemerintah membubarkan HTI semakin menemukan pembenaran manakala mengetahui informasi (yang mungkin saja benar, namun masih perlu diklarifikasi rasionalitas alasan politiknya) bahwa di beberapa Negara tertentu HTI pernah dinyatakan terlarang. Negara-negara yang dimaksud antara lain ialah Mesir, Suriah, Rusia, Tajikistan, Pakistan, Kakhstan, Jerman, Perancis, Spanyol, Bangladesh, Malaysia, Denmark, Turki, Yordania, Arab Saudi, Libya dan Cina.

Terminologi transnasionalitas yang tersemat dalam karakteristik HTI rupanya begitu ditakuti. Ada apa di balik internasionalitas dan bahkan kesejagatan eternal itu? Dosa apa dia terhadap gagasan lokalitas yang dibangun oleh kalangan tertentu membingkai keislaman Indonesia? Dosa apa dia terhadap Nasionalitas dan lokalitas yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 itu?

Jika internasionalitas HTI itu sebuah dosa besar di mata negara, maka cobalah kita konfrontasikan dengan gagasan lokalitas paling berhak dari komponen yang kita miliki dalam berkebangsaan di Indonesia. Saya, misalnya, sudah pernah  tanyakan kepada Parmalim, sebuah kelompok sprituali dari Toba, ketika saya meneliti komunitas mereka pertengahan tahun 1990-an lalu. Bagi mereka agama-agama yang diakui negara di Indonesia semuanya adalah agama transnasional. Di Indonesia, semua agama itu berstatus impor. Pandangan itu benar adanya.

Mungkin tak berbilang orang yang memikirkan kira-kira apalah kata Parmalim ketika membaca berita yang mewartakan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo meresmikan sebuah monumen bersimbol Dalihan Na Tolu di Barus, yang menjelaskan catatan tentang titik awal peradaban Islam Nusantara? Konstruk nusantara yang diklaim selama ini oleh kelompok mana pun, nyatalah tak bisa diterima oleh Parmalim. Apalagi jika ada indikasi keseiringan masuknya agama-agama impor itu dengan peran kolonialisme Eropa, makin tak mungkin termaafkan bagi Parmalim. Dari Parmalim yang lembut itu tentu tak mungkin diperoleh tuduhan “pengkhianat” kepada siapa pun. Namun, tanpa mereka ucapkan, hal itu kokoh dalam pendirian mereka dalam interaksi dengan agama-agama impor yang terindikasi bergandeng tangan dengan kolonial itu.

Jadi, masalahnya bukan dalam hal lokalitas, nasionalitas dan transnasionalitas ketika Anda berkomentar miring tentang khilafah. Anda tidak jujur sama sekali. Bukankah semua itu hanya soal interpretasi belaka atas sumber yang sama (Islam)?

Saya sudah mendengar argumen yang begitu menoreh kuat ke dalam pemahaman saya tentang syari’ah. Sebuah penjelasan yang penuh keyakinan berjuang untuk tegaknya Syari’ah. Rupanya memang banyak yang salah faham selama ini, tak sadar bahwa boleh jadi 98 % dari elemen-elemen syari’ah itu malah taklah menuntut regulasi oleh negara. Jadi apa yang ditakutkan oleh Negara? Dalam keawaman dan phobia itu mereka merasa hero meneriaki syari’ah. Mereka itu mungkin tak sadar sedang dibonekakan oleh siapa.

Saya juga sudah mendengar argumen tentang khilafah dari orang yang teruji kepakarannya. Ia tak lain dari keniscayaan Islam. Bila ada domestikasi Islam, khilafah boleh jadi taklah menghalanginya berpancasila, misalnya, dan domestikasi Islam itu pun harus dianggap tak benar menyertakan larangan berqurban hanya karena syari’ah ini datang dari Nabi Ibrahim yang tak bermarga (Batubara, Gultom, Sitompul). Juga tak usah anti naik haji karena ritual transnasional ini tak mungkin diabaikan meski sudah merasa sukses berislam domestik. Transnasionalitas kewajiban berhaji itu memiliki catatan tersendiri dalam sejarah Indonesia dan sekaligus menjelaskan mengapa pengakuan atas kemerdekaan Indonesia lebih dahulu diperoleh dari Timur Tengah. Dalam berhaji mereka berbicara kemerdekaan dan merencanakan pembebasan. Jangan lupa itu.

Tumbuh dalam pikiran saya, meski 100 % merasa anti transnasionalitas agama, tumbuhkanlah pencarian nalar Anda tentang hakekat risalah. Di sini Anda tetap Indonesia sambil tak diperkenankan menyembah tuhan secara regular dalam bahasa lokal. Tuhan Anda itu, Allah Subhanahu Wa Ta’ala, pastilah faham bahasa Anda yang mungkin sangat sukar dipelajari oleh suku yang berdiam di benua lain, tetapi Anda tak usah bertakbir mengawali sholatmu dengan “Debata Na Sun Balga” (Allahu Akbar).

Khilafah tak berdefinisi tunggal dan tak berhenti pada satu bentuk yang ditakuti para orientalis dan kewaswasan ignorance beriring rasa takut di Negara-negara nasional baru yang terbentuk pasca perang dunia kedua setelah “khilafah” kejahiliyahan mereka diterpa perubahan demi keadilan universal.

Ada orang yang merasa khilafah adalah pengkudetaan. Seterbatas itu mereka berwacana seolah besok pagi akan ada sebuah rezim baru yang duduk di istana pusat dan lokal memegang puncak pemerintahan sambil mencambuk pencuri dan memotong tangan para koruptor.

Teks-teks qath’i tentang zakat misalnya sudah begitu terpatri dengan hal-hal yang lebih agraris, namun ternyata ijtihad para fuqaha mampu menyeberangkan perkuatan sistem modern.

Dalam pengembaraan pemikiran mengkompromikan lokalitas dan internasionalitas Islam di Indonesia, hingga hari ini saya masih menagih keras Negara-negara pendiri “khilafah” jahiliyah yang pernah menghisap darah Negara-negara bile tondi (bernasib sial, pecundang) seperti Indonesia. Tuntutan saya, kembalikan harta nenek moyang kami yang dulu kalian jajah dan eksploitasi tanpa perikemanusiaan. Pulihkan martabat kami. Hargai hak-hak kami.

Ajaran neolib, Washington Concensus, MEA dan kerjasama-kerjasama lain semisal pemasokan modal asing yang bergerak dengan rencana sistematis penjajahan model baru itu adalah “khilafah” jahiliyah yang dipuja oleh para komprador. Penguasa ‘khilafah” jahiliyah itu tak respek sama sekali terhadap Pancasila, begitu pun secara terpaksa para komprador itu akhirnya bermuka dua mengkhianati rakyat dan menyimpan Pancasila sebatas dokumen sakral yang tak berdaya sama sekali. Siapa yang akan bicara soal ini? Pancasilais yang mana? Ayolah tampil. Saya ingin bersahabat sedekat-dekatnya dengan orang itu.

Pengembaraan pemikiran saya juga tiba pada sebuah tuntutan ekonomi Pancasila direalisasikan. Saya juga masih tetap menuntut trisakti dihadirkan. Saya masih menuntut konsep mendayung di antara dua karang dari Mohammad Hatta dirujuk membangun peradaban. Saya masih menuntut affirmative action ala Mohd Natsir dengan Ekonomi Bentengnya dirujuk kembali sebagai terapi damai atas kesenjangan dahsyat yang menyiksa rakyat ini. Di mana semua konsep jitu itu dikubur oleh “khilafah” jahiliyah modern?

Saya juga berfikir keras untuk kemudian mengatakan kepada diri saya sendiri, bahwa jika kalian memang ingin Islam itu hanya dipraktikkan terbatas dalam urusan-urusan pribadi (seperti sholat dan zikir), dan tidak boleh berbicara kebijakan sebuah negara, maka membubarkan organisasi seperti HTI adalah salah satu jalan yang tepat. Tapi yakinlah, dunia pasti menyebut Anda termasuk dalam salah satu dari dua kategori ini: anti Islam atau sama sekali tak faham Islam. Sebetulnya yang paling parah itu ialah gabungan keduanya, yakni selain memang Anda anti Islam, juga sama sekali tak faham Islam. Karena itu sadarilah bahwa Anda sedang berurusan dengan sebuah masalah yang amat serius. Amat serius.

Alkisah JE Sahetapy dalam sebuah video berdurasi 6 menit lebih, yang diupload oleh Guntur Prakosa tanggal 21 Maret 2016, dan yang hingga kini masih dapat disimak pada tautan https://www.youtube.com/watch?v=WA96sKEjAKg, menuturkan kisah perubahan pasal 6 UUD 1945. Pasal ini berisi syarat menjadi Presiden RI yang diamandemen pada tahun 2000. Pada waktu itu saya usul agar pasal 6 UUD 1945 dihapus kata “asli”-nya, kata JE Sahetapy. Ia tak lupa mengingatkan penentangan keras yang dilakukan oleh Patrialis Akbar dari Fraksi PAN terhadapnya waktu itu, karena memintanya mencabut kata-katanya. Saya usul kata “asli” itu dihapus. Jadi sekarang tidak ada lagi “asli”, hanya Presiden Republik Indonesia ialah warga Negara Indonesia. Titik.

Karena itu, lanjut JE Sahetapy, banyak orang peranakan (dan saya maksud orang peranakan itu orang keturunan Tionghoa, yang menanya percuma, pak, kapan kita bisa dapat kedudukan. Saya bilang “oh ya?” Anda pernah baca Al-kitab apa enggak? Dalam penghotbah 3 itu dikatakan, ayat 1, semua itu ada waktunya. Jadi kalau sekarang pak Ahok sudah jadi Wakil Gubernur dan mudah-mudahan kalau nanti jadi Gubernur maka firman Tuhan itu telah digenapi.

Saya mau kasih tahu kepada Anda Matius 28 ayat 16 sampai 20 bukan saja, bukan saja pergilah ke seluruh bumi. Tidak. Saya sudah baca kitab-kitab, macam-macam kitab. Kalau Anda baca dengan kacamata apologetika, maka disitu dikatakan “segala kuasa telah diberikan kepada Jesus Kristus baik di langit mau pun di bumi. Saya anggap itu adalah proklamasi kekuasaan. Tidak ada satu agama mana pun di muka bumi ini yang mengatakan secara tertulis bahwa segala kuasa di langit dan di bumi diberikan kepada Jesus. Jangan ragu-ragu.

Karena dalam Matheus 28 juga dikatakan “aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman”.  Kalau proklamasi pertama itu segala kuasa diberikan kepada Kristus, maka proklamasi kedua itu ialah “aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman”. Ada dua proklamasi saudara-saudara. Proklamasi kekuasaan dan proklamasi kesetiaan. Jangan lupa, Tuhan berkati Anda sekalian.

Dalam https://www.bibliaonline.com.br/kjv/mt/28 bunyi Al-kitab yang dijelaskan oleh JE Sahetapy selengkapnya demikian: “And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: {teach…: or, make disciples, or, Christians of all nations}. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, {even} unto the end of the world. Amen”.

Dengan argumen ini apakah gerangan kita dapat menyebut bahwa penjelasan JE Sahetapy di atas bukan sebuah rencana besar tentang “khilafah” yang sepak terjangnya di Indonesia sudah mencatat keberhasilan besar? Rencana ini masih sedang berlangsung, belum selesai, dan sebagaimana ditegaskan JE Sahetapy, kitab suci secara imperatif memang memerintahkannya. Lalu mengapa Negara tidak pernah merasa terancam oleh rencana besar itu?

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada,
Medan, 15 Mei 2017 hlm B 9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: