'nBASIS

Home » ARTIKEL » PILGUBSU 2018 (2)

PILGUBSU 2018 (2)

AKSES

  • 538,714 KALI

ARSIP


Pilhgubsu 2018

Pada tulisan pertama yang terbit tanggal 27 Februari 2017 pada harian ini (Opini, hlm B9) saya telah menegaskan keyakinan saya atas keberuntungan posisi para ketua partai politik tingkat Sumatera Utara dalam rivalitas pilgubsu 2018. Rivalitas itu dimaknai tak hanya sebatas masuk dalam bursa pencalonan. Tetapi juga peluang memenangkan pertarungan. Mengapa tidak? Mereka memiliki sumberdaya umum yang kurang lebih berada di atas para bakal calon lain untuk satu tahapan, yakni tahapan pencalonan. Saya berpandangan, percumalah melakukan investasi besar merebut posisi ketua partai jika tidak ada reward yang ingin diraih. Bukankah untuk menjadi ketua partai itu tak pernah cuma-cuma bagi hampir semua partai modern Indonesia?

Tetapi berbilang juga orang yang dalam posisi jabatan puncak partai (Ketua) pada levelnya, tereliminasi dalam rivalitas perebutan mandat partai. Malah bukan saja usahanya untuk menjadi calon (Gubernur, Bupati, Walikota) pupus sama sekali. Bahkan nasib buruk pun menimpa, dipecat sebagai ketua partai. Semua itu sudah tercatat dalam sejarah politik kita era reformasi. Selain kemungkinan peluang 4 pasangan atau agak sulit membayangkan 5 pasangan yang akan maju (jika dibayangkan hadirnya sesuatu yang begitu sulit, yakni adanya calon perseorangan), pada tulisan pertama itu juga saya singgung bahwa pilgubsu 2018 yang sangat dekat jarak waktunya dengan perhelatan pemilu dan pilpres 2019. Perhelatan lima tahunan ini akan memiliki cerminan uji tarung merancang pemerintahan nasional 2019-2024, selain yang akan terjadi juga di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Masalah lain yang mendapat perhatian dalam tulisan pertama itu ialah tentang pesan khutbah Jum’at Habib Rizieq Shihab pada aksi Bela Islam 212 yang dengan tegas menyerukan Surah Al-Maidah ayat 51 tak hanya untuk kepentingan Pilkada DKI, tetapi wajib berlaku untuk seluruh tanah air yang berpenduduk mayoritas Islam. Rasanya ini cukup realistis. Hanya saja pemimpin umat di luar organ politik sudah sangat memerlukan konsolidasi dan pesan-pesan mereka kepada partai dan masyarakat sangat perlu diperjelas dan dipertegas dengan kewibawaan yang kuat.

Beberapa pekan lalu beberapa pemimpin mewakili organisasi-organisasi sosial keagamaan di Sumatera Utara telah bertemu di sebuah tempat. Meski terasa agak kaku pada awalnya, tetapi akhirnya mereka tiba pada sebuah kebutuhan yang disepakati, yakni membangun sebuah peta politik berdasarkan akumulasi data semua organisasi. Kelihatannya semua organisasi tak selalu berbeda dalam tradisi memandang kekuasaan, dan yang terpenting mereka sama-sama mengakui bahwa arus kekuasaan selama ini tak selalu ramah kepada umat hanya karena mereka tak memiliki pandangan yang pas terhadap kekuasaan dan proses pembentukannya. Mereka telah membiarkan semua itu menjadi fenomena seberang yang jauh dari jangkauan. Posisi tawar mereka pun selalu disepelekan oleh kekuasaan.

Ini pastilah sebuah warisan nilai dari sebuah sejarah yang panjang dan cerita tentang bagaimana kekuasaan memperlakukan mereka dari satu ke lain rezim. Daripada berletih-letih mengurusi politik dan kekuasaan, lebih baiklah menyendiri dan bersunyi-sunyi bersama Allah dan mengurusi jama’ah agar senantiasa pula dekat dengan Allah. Kurang lebih begitulah pakem yang terbentuk. Politik yang ada dalam lukisan mereka hanyalah institusi kejam penuh dosa dan tak jarang menjadi wahana peragaan penentangan kepada akhlaqul-karimah.

Praktis tak lagi dapat ditemukan pada zaman ini karakter guru bangsa sekelas Mohammad Natsir yang dapat mewartakan melalui perilaku keseharian dan sepak-terjang perjuangannya bahwa politik itu sesungguhnya ibadah. Agama lain mungkin memisahkannya secara tegas, dan itu tak boleh menjadi rujukan bagi komunmitas Islam. Sekularisasi yang gencar menerpa dengan perancangan mekanisme perubahan (modernisasi) linear yang dikendalikan oleh hegemoni negara-negara adidaya melalui saluran-saluran berbasis tradisi dan nilai Yudeo-Christian, tak ayal membuat mereka merasa telah menemukan dirinya terbentuk dalam keadaan awam dan sinis politik.

Tak pula jarang di antara mereka yang menerjemahkan kondisi umat seperti itu sebagai examplaar tatanan Islam yang rahmatan lil alamin itu. Perhatikanlah hampir semua tokoh yang beroleh panggung di dunia internasional selalu bekata bangga atas kompabilitas pemahaman keislaman umatnya dengan demokrasi di Indonesia yang selanjutnya memberanikan mereka untuk berkata gagah bahwa Indonesia adalah negara demokrasi berpenduduk Islam terbesar di dunia. Terasalah pernyataan kosong itu jika fakta-fakta keumatan diaudit secara objektif.

Kaderisasi politik adalah agenda terlantar dalam komunitas umat, karena itu mekanisme interaksi tokoh-tokoh politik dengan umat tidak dapat dibangun secara organik. Tokoh-tokoh politik itu hanya datang dan pergi, berdiri sejenak di tengah umat saat-saat diperlukan, dan kemudian kembali ke habitatnya. Ia memang tak perlu merasa berhutang sesuatu apa kepada umat yang mana pun, karena dalam situasi dan bangunan demokrasi Indonesia kontemporer hal seperti itu tidak menjadi lazim, sebab pada awalnya sudah diwarnai oleh transaski-transaksi kecil dalam dagelan-dagelan yang memperalat recehan. Insidentalitas keterkaitan umat dengan urusan politik seperti itu sudah terlanjur dianggap pas dan tak aneh. Terutama pada era demokrasi pilihan langsung, lazimnya umat hanyalah angka-angka statistik belaka yang siap dikomodifikasi secara serampangan.

Tragedi pertentangan Soekarno dan kawan-kawan pada satu pihak dengan Mohammad Natsir dan kawan-kawan pada pihak lain dalam merancang weltanschauung dan ideologi politik negara pasca kemerdekaan adalah perulangan dialog tak sukses antara kaum sekular dan Islam setelah penghapusan tujuh kata dari sila pertama Pancasila (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya). Apa yang belakangan dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa agama tak boleh disangkut-pautkan dengan politik hanyalah ekspresi lebih awam dari pertikaian panjang sejak perumusan Piagam Jakarta. Pandangan keliru yang menkonfrontasikan kepancasilaan dengan keislaman juga sebuah tragedi yang memilukan. Ketika orang merasa benar berkata bahwa dengan Pancasila maka aspirasi politikmu tak lagi mendapat tempat sesuai keyakinan agamamu, sesuatu paling substantif dalam kehidupan telah sengaja diabaikan.

Anehnya pada awal reformasi semua komunitas agama yang merasa dirinya pantas memperjuangkan aspirasinya melalui perjuangan politik tak urung membentuk partai. Tetapi dalam perjalanan sejarah hingga kini yang tersisa hanyalah partai berbasis ideologi dan pendukung Islam. Amatlah tidak fair menuduh umat Islam tak pluralis dan tak berkebhinnekaan serta anti NKRI hanya karena survive mengarungi perjuangan politik yang keras menjalankan keyakinannya (agama) dalam berpolitik. Lagi pula, siapa berkata agama tak berpengaruh dalam pilihan politik? Hanya saja orang-orang tertentu begitu taktis dan mahir memainkan peran sehingga dengan bersembunyi-sembunyi tetap berusaha sekuat tenaga menyalurkan prinsip my faith is my vote sembari mencaci maki umat Islam yang berkeinginan merealisasikan prinsip ajaran yang terkandung di dalam surah Al-Maidah ayat 51 dan ayat-ayat lain yang senada dalam Al-qur’an.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat religious. Sejak awal komunitas agama yang ada sangat berkeinginan menanamkan nilai-nilai agamanya kepada generasi penerus. Perhatikanlah lembaga-lembaga pendidikan yang diperuntukkan bagi persemaian kader itu, bahkan sebelum kemerdekaan. Sejak masa taman kanak-kanak semua sudah ditempa sesuai ajaran agama masing-masing. Begitu pun pada tahap pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi. Rivalitas keagamaan juga tak sepi dalam peta persaingan pendidikan, dan negara mengakomodasi hasrat itu dengan sangat baik.

Lalu apa hasil yang diharapkan dari semua perencanaan dan usaha sungguh-sungguh kaderisasi itu? Tidak lain kecuali kemenangan atas nama dominasi politik, ekonomi, budaya dan sosial. Lembaran-lembaran seperti inilah yang harus dibuka secara terang-terangan agar rivalitas semakin fair dan interaksi sesama pihak yang berbeda ideologi dan tujuan dapat semakin dewasa dan adil. Asosiasi-asosiasi yang mempersatukan semua tokoh agama, berdasarkan pengalaman selama ini, adalah sebuah proyek pelemahan Islam yang melogikakan kuota berimbang bagi semua agama atas berbagai sistem sumber. Berkedok kebhinnekaan dan harmoni, asosiasi-asosiasi campuran ini hingga saat ini tetap dianggap sebagai role model.

Padahal itu tak sama dengan kemanfaatan dialog antar iman seperti yang lazim diprakarsasi oleh beberapa badan dunia yang prihatin atas kecelakaan-kecelakaan kemanusiaan akibat perbedaan agama. Prakarsa Zakir Naik yang beberapa waktu lalu berada di Indonesia juga bukan sesuatu yang menentang fitrah agama mana pun, karena dialog-dialog yang mencatatkan reputasinya di dunia Barat dan Timur hanyalah sebuah upaya besar abad ini untuk menemukan hakekat kebenaran iman di antara komunitas agama dunia.

Potret pilgubsu 2018 sudah mulai tergambar pasca kekalahan Ahok di Jakarta. Gerakan protes atas keputusan pengadilan yang diwarnai oleh papan bunga dan lilin serta upaya-upaya lain yang bermaksud menekan negara sembari mencerca hukum positif yang berlaku di NKRI, telah menancapkan kesan yang tak mungkin difahami sebagai keluhan semata oleh umat Islam. Otak gerakan ini dengan sendirinya telah memaksa umat Islam mempergiat konsolidasi untuk menentukan pilihan yang tak boleh lari dari kehendak imperatif Al-Maidah ayat 51.

Bagi umat Islam pembenahan pelembagaan hubungan dengan politik memerlukan ijtihad baru, melampaui produk-produk pemikiran zaman lampau yang alergi terhadap urusan merebut kekuasaan dan sumberdaya. Pencerahan harus terus digelorakan, sebagaimana tercermin dari pidato shilaturrahim Sandiaga Salahuddin Uno dalam upacara upah-upah di rumah kediaman tokoh umat Islam Maslim Batubara di Medan pekan lalu. Sejak awal, kata Wakil Gubernur DKI terpilih ini, saya menyadari bahwa lawan saya bukanlah Basuki Tjahja Purnama. Lawan saya adalah kemiskinan. Lawan saya adalah kebodohan, tegasnya, sambil mengungkap data bahwa 4 kilometer dari istana, hanya 50 % rakyat yang mampu menyelesaikan pendidikan SLTA. Jakarta Barat mencatatkan data 40 %, dan Kepulauan Seribu yang namanya sudah mendunia itu rumah sakit hanya memiliki 65 tempat tidur dan tingkat penyelesaian studi SLTA hanya 35 %. Kita bicara tentang mayoritas yang tak beroleh proporsi yang adil akibat kebodohan yang berakumulasi dengan kemiskinan (struktural) yang sudah menjadi warisan sejak era kolonial itu.

Karena itu urusan pilgubsu bukanlah sekadar membantu si fulan beroleh jabatan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023. Mudah-mudahan si fulan itu pun sadar sesadar-sadarnya atas kondisi ini.

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini untuk pertamakalinya diterbitkan oleh Harian WASPADA,
Medan, Senin, 22 Mei 2018, hlm B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: