'nBASIS

Home » ARTIKEL » PIDATO LBOdB

PIDATO LBOdB

AKSES

  • 538,714 KALI

ARSIP


lebodp

Lebih Banyak Omong daripada Bekerja (LBOdB)? Itukah gambaran bangsa Indonesia saat ini? Ini tentu hal yang amat serius, terutama karena diucapkan oleh Presiden RI Joko Widodo.

Sebagaimana disiarkan oleh media, saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016  di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5/2017), Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa “tujuan utama kita jelas ingin menciptakan kesejahteraan umum. Kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena kalau enggak kita ingatkan, kita ini lupa tujuan utama bernegara,”

Ada beberapa bagian penting dari pidato Presiden Jokowi saat itu. Bagian yang ini saya kira lebih tepat jika dianggap ditujukan khusus kepada setiap aparat pemerintahan yang mendapat giliran berkuasa saat ini. Jika sebuah rezim melupakan tujuan pemberian mandat oleh rakyat, apalagi mereka terjerumus dalam praktik abuse of power (menyeleweng), memang tujuan Negara dapat terbengkalai.

Kecuali itu Presiden Joko Widodo juga berkata “kita banyak omong ketimbang bekerja di akhir-akhir ini. Banyak berdebat ketimbang bekerja. Banyak saling menghujat ketimbang bekerja. Banyak demo-demo yang enggak bermanfaat ketimbang bekerja. Banyak saling menjelekkan ketimbang bekerja. Banyak saling menyalahkan ketimbang bekerja”.

Kepada siapakah gerangan ungkapan ini lebih ditujukan oleh Presiden Joko Widodo? Mengapa orang di Indonesia dalam pandangan beliau lebih banyak omong? Mengapa banyak berdebat? Mengapa pula banyak hujatan? Mengapa ada demo-demo? Mengapa saling menjelekkan? Mengapa saling menyalahkan?

Benarkah orang Indonesia menganggap semua perilaku itu lebih baik daripada bekerja? Dengan pertanyaan terakhir itu saya berpendapat bahwa semua tuduhan sesungguhnya lebih ditujukan kepada orang di luar pemerintahan, khususnya orang yang selama ini bersifat kritis.

Mudah-mudahan sikap kritis (omongan, debat, demo) tidak dipersamakan dengan hujatan, dan menjelekkan. Sikap kritis itu tetap sangat diperlukan bahkan di negeri yang tak mengenal demokrasi sama sekali, karena dengan kritiklah orang sesungguhnya dapat mengetahui kekurangannya yang perlu diperbaiki. Begitu kan?

Dengan begitu sebetulnya ada dua hal menarik dari event ini. Pertama, tentang LKPP 2016 itu sendiri dengan predikat yang terasa seakan dipaksakan yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Harap diingat, predikat ini diklaim merupakan sebuah prestasi besar yang memecahkan rekor selama 12 tahun terakhir.

Kelihatannya opini yang menawarkan status jempol pencitraan dan pengabaian diskusi substansinya begitu menonjol. Padahal di dalamnya terdapat sejumlah masalah besar yang termuat dalam temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua, tentang kehidupan sosial dan politik kita saat ini yang terus-menerus mengalami gonjang-ganjing.

Untuk menjadi lebih jelas, sebelumnya, 19/05/2017, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (saya sendiri baru menyadari bahwa Ketua BPK Harry Azhar Azis sudah dilengserkan tanggal 24 April 2017), sebetulnya telah mengungkapkan adanya sejumlah temuan penting dalam LKPP tahun 2016 yang kelihatannya cukup serius, yakni:

  1. sistem informasi penyusunan LKPP tahun 2016 yang belum terintegrasi.
  2. pelaporan saldo anggaran lebih (SAL) serta pengendalian piutang pajak dan penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga atau denda yang belum memadai, serta adanya inkonsistensi tarif Pajak Penghasilan (PPh) migas.
  3. penatausahaan persediaan, aset tetap, dan aset tak berwujud belum tertib.
  4. pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai.
  5. pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik kereta api yang belum jelas.
  6. penganggaran dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang sarana prasarana penunjang dan tambahan DAK yang dianggap belum memadai.
  7. tindakan khusus penyelesaian aset negatif dana jaminan sosial kesehatan yang dianggap belum jelas.
  8. pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan piutang bukan pajak pada 46 kementerian dan lembaga (K/L) yang belum sesuai ketentuan.
  9. pengembalian pajak tahun 2016 senilai Rp 2,25 triliun yang tidak memperhitungkan piutang pajaknya senilai Rp 879,02 miliar.
  10. pengelolaan hibah langsung berupa uang, barang dan jasa senilai Rp 2,85 triliun pada 16 Kementerian dan Lembaga yang tidak sesuai ketentuan.
  11. penganggaran pelaksanaan belanja senilai Rp 11,41 triliun tidak sesuai ketentuan dan penatausahaan utang senilai Rp 4,92 triliun belum memadai.

Memang, menurut Moermahadi Soerja Djanegara, temuan-temuan kelemahan atas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang dikemukakan di atas tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP Tahun 2016. Bagi saya yang awam pernyataan ketua BPK ini mengundang pertanyaan: seserius apa kriteria penyimpangan agar dapat berpengaruh terhadap predikat pengelolaan anggaran Negara WTP?

Predikat cacat WTP makin jelas ketika Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara hadir dan juga angkat bicara dalam jumpa pers bersama pimpinan KPK di gedung KPK pada hari Sabtu tanggal 27/5/2017 yang lalu soal kasus suap yang melibatkan dua pejabat BPK (pejabat Eselon I BPK Rochmadi Saptogiri dan Auditor BPK Ali Sadli) yang ditetapkan menjadi tersangka.

Kedua pejabat BPK ini diduga menerima suap dari pihak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tersangka Inspektur Jenderal Kemendes Sugito dan seorang pejabat Eselon III Jarot Budi Prabowo. Pihak KPK sendiri menegaskan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait opini WTP.

Dengan kasus ini tentu tak salah jika dibangun sebuah anggapan bahwa suap yang terungkap oleh KPK untuk beroleh predikat WTP hanyalah sebuah puncak gunung es belaka di antara kementerian dan lembaga pemerintahan. Agaknya ini adalah sebuah tragedi pencitraan di tengah ketidak-beresan.

Ungkapan Presiden Joko Widodo “kita banyak omong ketimbang bekerja di akhir-akhir ini. Banyak berdebat ketimbang bekerja. Banyak saling menghujat ketimbang bekerja. Banyak demo-demo yang enggak bermanfaat ketimbang bekerja. Banyak saling menjelekkan ketimbang bekerja. Banyak saling menyalahkan ketimbang bekerja”, akhirnya semuanya terasa menjadi sangat hambar.

Bukan hanya itu. Bahwa dengan semangat membanggakan predikat WTP dalam pengelolaan anggaran Negara itu, bukankah terasa adanya paradoks besar jika dibandingkan dengan sejumlah temuan BPK plus status tersangka Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli (pejabat BPK) dan Sugito dan Jarot Budi Prabowo (pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)yang oleh KPK kedua pihak ini diduga terkait dengan predikat opini WTP?

Bagaimana semua itu bisa diterima sebagai kejadian biasa oleh masyarakat dan bagaimana pula cara untuk meminta mereka tak berbicara kritis? Atau semua kesalahan dalam perilaku pemerintahan harus diterima apa adanya dan melihatnya sebagai hal biasa saja dan karena itu pula sebaiknya dipendam sendiri saja sambil memenuhi permintaan memberi pujian?

Mungkin ada baiknya membaca kembali dan meresume karya cendekiawan Kuntjaraningrat berjudul “Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan” yang menuturkan pemikiran-pemikirannya tentang kebudayaan yang tumbuh di Indonesia.  Salah satu pokok bahasannya dalam buku kecil itu ialah “mentalitas pembangunan” yang menegaskan keyakinannya bahwa yang terbaik ialah bahwa sebelum benar-benar mengerti apa itu mentalitas pembangunan terlebih dahulu harus diketahui dengan jelas bentuk masyarakat seperti apa yang ingin dicapai oleh pembangunan. Sayangnya inilah yang tak pernah jelas itu.

Negara kita, katanya antara lain, belum mempunyai konsepsi nasional yang jelas mengenai masyarakat seperti apa yang ingin dituju, dan ingin dibawa ke manakah sebetulnya demokrasi kita sambil menyesalkan tragedi tak henti-henti mengalami pengikisan nilai-nilai hidup rohaniah.

Saya juga menjadi teringat bahwa dalam sebuah pidato yang kemudian terkenal sebagai “Pidato Kebudayaan” yang disampaikan di Tamai Ismail Marzuki Jakarta, pada tanggal 6 April 1977, sasterawan Mochtar Lubis mengidentifikasi enam ciri manusia Indonesia. Hal yang pertama menonjol dalam ciri manusia Indonesia di mata Mochtar Lubis ialah hipokrit dan munafik. Ciri kedua, enggan bertanggungjawab atas perbuatannya. Seterusnya ialah berjiwa feodal, sangat percaya klenik atau tahyul, artistik, dan berwatak lemah.

Rasanya pemikiran kedua tokoh Indonesia yang menjelaskan kepada kita tentang banyak hal mengenai diri kita itu masih tetap perlu dihadirkan saat ini. Seberapa stagnan keadaan ini dari masa ke masa. Seberapa parah keadaan kita saat ini dibandingkan dengan ukuran-ukuran yang mereka gariskan tempo hari.

Menyimak pidato Presiden Joko Widodo ini saya juga menjadi teringat nama sejumlah tokoh Indonesia masa lalu. Mereka yang semestinya selalu hadir dalam ruang ijtihad, mereferensi langkah dan meneguhkan semangat.

Soekarno yang sangat rajin berpidato mengobarkan revolusi dan berjuang Negara dan bangsanya berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari), apa pun taruhannya. Moehammad Natsir yang religious dan tak berhenti menentang kebathilan. Hadji Agoes Salim sang autodidak yang arif menabur kebajikan.

Mohammad Hatta yang lembut dan berpendirian kuat membentang arah. Soetan Sjahrir yang cendekia tanpa dendam. AH Nasoetion yang teguh dalam kesederhanaan dan selalu tak habis pikir bagaimana orang bisa memadukan agama dengan komunis? Hamengku Buwono IX yang pada awal kemerdekaan menegaskan sikapnya tak memberi hak penguasaan tanah kepada etnis Tionghoa sampai kapan pun.

Masih banyak tokoh Indonesia masa lalu yang meninggalkan legacy (warisan berharga dan membanggakan) yang kuat, berupa pemikiran dan ketauladanan yang bermanfaat untuk kita saat ini.

Tetapi Anhar Gonggong, seorang sejarawan, yang belum lama ini berbicara di forum ILC, benar-benar menyengat ketika ia berkata  “Selama kita merdeka kita mengatakan kita punya Pancasila, tapi ada gak pemerintah yang pernah menjalankan pemerintahannya dengan Pancasila? Apa benar kita semua terima Pancasila?”

Jangan-jangan itulah masalah pokok paling serius dalam diri Negara dan bangsa ini. Bagaimana menurut Anda?

 

 

Shohibul Anshor Siregar.
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh harian WASPADA
Medan, 27 Mei 2017, Hlm B9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: