'nBASIS

Home » ARTIKEL » PILGUBSU 2018 (3)

PILGUBSU 2018 (3)

AKSES

  • 568,912 KALI

ARSIP


19059427_10209348407489133_5120847445731154825_n

|Kini sejumlah nama telah menorehkan catatan sebagai calon kompetitor|Karena hanya satu gubernur dan satu wakilnya kelak yang akan menjadi pemenang, maka apa yang akan dipikirkan oleh mereka yang tersisih?|Catatkanlah nama pada sejarah pembangunan daerah ini melalui karya yang meski bukan sebagai gubernur atau wakil gubernur|Anda tidak boleh cengeng di hadapan rakyat yang sudah semakin nalar|

JIKA saya tidak salah memilih dan menggunakan sumber, sekitar pertengahan tahun 2018 nanti, 171 daerah akan mengikuti Pilkada serentak di Indonesia, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Selain Sumatera Utara, provinsi-provinsi yang akan melaksanakan Pilkada itu ialah Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua dan Maluku Utara. Sedangkan di antara 39 kota itu Kota Padangsidimpuan adalah satu-satunya daerah di Sumatera Utara yang dijadwalkan ikut dalam perhelatan suksesional itu. Delapan dari 115 kabupaten yang ikut perhelatan suksesi tersebut di atas ada di Sumatera Utara, yakni Kab Padang Lawas Utara, Batu Bara, Padang Lawas, Langkat, Deli Serdang, Tapanuli Utara dan Dairi.

Beberapa catatan umum yang dapat diberikan tentang rencana perhelatan ini antara lain ialah bayang-bayang ancaman serius kualitas demokrasi yang tidak sudi naik kelas. Diperkirakan masalah-masalah klasik seperti kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), money politic bertahap. Tiga tahap ini dapat terdiri dari saat merebut dukungan resmi partai, saat membujuk untuk perolehan dukungan komunitas-komunitas yang diyakini menjadi simpul penentu, dan saat membujuk para pemilih individual dan keluarga untuk menentukan pilihan menjelang hari pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lazim dikenal dengan serangan fajar. Jangan lupa, mobilisasi pemilih yang tidak berhak selalu dapat dianggap sebagai ancaman yang belum memiliki modus antisipasi teknis yang efektif.

Tentang proses perolehan dukungan partai tentulah sebuah rahasia umum transaksi politik tak bermartabat yang tetap diabadikan. Bahkan lembaga penegak hokum yang ada di negeri ini, yang menurut pemikiran normal tak mungkin tak mampu meminimalisasinya, kelihatan cenderung memilih pembiaran begitu saja. Padahal jika penegak hukum itu konsisten dengan pandangan-pandangannya, tentulah akan diupayakan mengantisipasi salah satu faktor penyebab korupsi bersasaran kas daerah ini. Banyak hutang karena besarnya modal pilkada, pada waktunya wajib dibayar ke kanan dan ke kiri (yang umumnya pemodal yang akan mendikte jalannya pemerintahan) yang sumber pembayarannya adalah hitungan potensi keuangan daerah yang akhirnya tersandera.

Tentulah masalah integritas komponen-komponen penyelenggara masih tetap menjadi masalah serius, bukan cuma profesionalitas orang-orang yang duduk di dalamnya. Secara totalitas konstruk demokrasi yang lahir dari perhelatan demi perhelatan serupa di Indonesia rasanya belum dapat dinafikan bobot pengaruhnya terhadap rendahnya partisipasi politik. Ada catatan korelasi kuat antara praktik money politic dengan tingkat partisipasi politik. Semakin langka praktik ini (kasus Pilkada Kota Medan terakhir), semakin rendah tingkat partisipasi politik. Jika ini dapat dianggap representasi nasional, maka daerah-daerah dengan catatan partisipasi politik yang cukup tinggi tak terbebas dari signifikansi perngaruh money politic.

Konstruk demokrasi prosedural ini terbangun karena masalah legal frawork yang buruk, rekrutmen penyelenggara yang tak menghasilkan orang-orang beritegritas, lembaga-lembaga demokrasi yang bermazhab pragmatisme sehingga standar tingkah laku kacau, dan tentu saja kadar penegakan hokum yang tak bersemangat keadilan dan kejujuran, berakumulasi merendahkan kelas demokrasi yang rendah tak bermartabat.

Money politic dan semacamnya sebetulnya bukanlah sesuatu yang sukar diendus oleh orang awam sekali pun. Selain berkembang dengan berbagai modus, termasuk pola-pola trading in influence (perdagangan pengaruh) yang hampir tak mungkin tak diandalkan oleh setiapincumbent, money politic pun kini semakin dianggap sebagai bagian integral dari demokrasi. Di sadari atau tidak, rendahnya partisipasi politik dalam setiap perhelatan telah ditentukan sejak awal, yakni dengan praktik money politic oleh orang-orang terdahulu yang menemukan disan demokrasi memang menghendaki praktik itu.

Tetapi ada sebuah fenomena baru. Mungkin pilkada DKI yang baru lalu dapat memberikan informasi lain, bahwa pada tingkat tertentu pemilih tak lagi dapat digempur dengan money politic. Kecurigaan ke depan, hal serupa akan dapat terulang di hampir seluruh Indonesia dan bahkan untuk pileg dan pilpres juga. Faktor penentu dalam rasionalitas pemilih begitu drastis berubah di Jakarta sehingga atas nama identifikasi diri berbasis ideologi dan agama, pemilih umumnya menemukan dirinya terpilah pada hanya dua ufuk diametral dan antagonis. Sebetulnya tidak ada sesuatu yang benar-benar baru dalam fenomena ini, sebab kadar toleransi sebagian yang sebelumnya tak begitu peduli kaitan agama dengan pilihan politik, dalam kasus DKI akhirnya menemukan sebuah pola dasar.

Selain semua yang digambarkan di atas diperkirakan akan diulangi lagi dalam pilgubsu 2018, posisi Sumatera Utara sebagai salah satu daerah terbesar yang pengaruhnya demikian signifikan dalam penentuan arah politik Indonesia ke depan, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah lumbung lain penentu kekuasaan Indonesia setelah era pilihan langsung. Elit politik melalui tangan-tangan partai kini sedang membaca peta dan dengan cara apa pun ingin menancapkan kekuasaannya di daerah-daerah penyumbang suara terbesar ini. Waktu mereka sudah tak banyak lagi. Referensi pengalaman DKI begitu penting.

Membandingkan pilkada di Sumut, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur di satu pihak dengan Pilkada DKI di pihak lain, bukan saja civil society yang sedang berubah begitu penting untuk dianalisis. Pola-pola kolaborasi kepartaian memang akan mengawalinya, dan sekali melakukan kesalahan, kelihatannya begitu sukar untuk menghindari akibat yang sama dan sebangun dengan hasil yang diperoleh dalam Pilkada DKI.

Jauh dari maksud memprovakasi, Pilkada DKI telah memberi sebuah suguhan baru yang mungkin saja telah melatar-belakangi sikap dan ucapan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu di Barus saat meresmikan monument kilometer Nol Peradaban Islam Nusantara. Drive yang semakin besar dan pembenahan teknis yang semakin menukik pada pemunculan peta-peta politik yang tak bersesuaian dengan sikap dan ucapan Presiden Joko Widodo kelihatan semakin mengkristal di tangan orang-orang yang bergerak lincah justru di luar sistem. Konsolidasi yang menjamin durasi gerakan juga mencerminkan sebuah janji perubahan besar dalam dinamika politik Indonesia ke depan.

Pilgubsu memerlukan sebuah rancang bangun yang setidaknya ingin kesepakatan tak hanya dari elit. Bagaimana menghentikan degradasi bukanlah sebuah urusan sederhana, dan itu hingga kini belum memiliki gambaran yang jelas. Gambaran terbaik kelak diharapkan muncul dari peta persaingan dengan hadirnya tokoh-tokoh capable dan tak diragukan integritasnya. Sayangnya partai tak seluruhnya bertekad sama. Tak pula ada dirigen yang efektif mengendalikan irama.

Apakah masalah terpenting yang mendesak pengagendaannya di Sumatera Utara selain hal-hal yang tak terpusat pada kepentingan pada bakal calon? Itulah aspirasi rakyat yang tak selalu dapat terdengar melalui seluruh sistem demokrasi yang sudah dibangun. Jawablah mengapa setiap periode gairah mendatangani TPS hanya karena motif ingin diganjar uang? Jawablah mengapa tak ada kebanggaan lagi menjadi orang Sumatera Utara pada hampir setiap diri warga daerah ini? Sudah sejak kapan fakta itu melekat pada jati diri Sumatera Utara?

Di sinilah penting menyebut sejumlah nama dari masa lalu. Masih ingatkah orang-orang berprestasi dan memiliki legacy yang amat kuat di Sumatera Utara seperti SM Amin Nasution (Gubsu pertama, 18 Juni 1948-1 Desember 1948 dan 23 Oktober 1953-12 Maret 1956), Abdul Hakim Harahap (Gubsu ke 3, 25 Januari 1951-23 Oktober 1953), Marah Halim Harahap (Gubsu ke 10, 31 Maret 1967-12 Juni 1978), EWP Tambunan (Gubsu ke 11, 12 Juni 1978-13 Juni 1983), dan Raja Inal Siregar (Gubsu ke 13,  13 Juni 1988-13 Juni 1998)? Mereka tercatat begitu tangkas mengerjakan pembangunan tonggak-tonggak tradisi pemerintahan dan pemupukan patriotism bangsa, membangun infrastruktur, mendorong kemajuan melalui human investment dalam bidang pendidikan, olah raga, transparansi dan pengembangan model pembangunan lokal bertema community development dan community organization?

Kini sejumlah nama telah menorehkan catatan sebagai calon kompetitor. Karena hanya satu gubernur dan satu wakilnya kelak yang akan menjadi pemenang, maka apa yang akan dipikirkan oleh mereka yang tersisih? Kepada mereka perlu disodorkan bahasa kebangsaan. Dengan uang dan kemampuan (kapasitas) yang mereka miliki hendaknya jangan pergi meski telah kalah. Tetaplah beri perhatian. Bangun Yayasan yang bekerja untuk kemanusiaan, kemasyarakatan, ekonomi dan pembangunan lainnya.

Catatkanlah nama pada sejarah pembangunan daerah ini melalui karya yang meski bukan sebagai gubernur atau wakil gubernur. Anda tidak boleh cengeng di hadapan rakyat yang sudah semakin nalar.

 

 

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA
Senin, Medan, 12 Juni 2017, hlm B9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: