'nBASIS

Home » ARTIKEL » PILGUBSU 2018 (4)

PILGUBSU 2018 (4)

AKSES

  • 550,950 KALI

ARSIP


Di Indonesia rasanya kurang begitu menarik untuk membahas kenyataan bahwa partai politik itu kerap memiliki semacam agenda tetap konflik internal yang menggambarkan rapuhnya tingkat kematangan dan soliditas orang-orang yang menyatakan diri bergabung dalam partai itu.

Agenda tetap konflik internal itu ialah saat mereka menentukan pengurus untuk semua level, saat mereka mementukan calon untuk legislatif, saat mereka beroleh kesempatan untuk promosi tertentu yang sifatnya terbatas (scarcity, seperti rekrutmen sangat terbatas di kalangan kader untuk menjadi menteri dan atau pejabat tertentu atau untuk pejabat pada BUMN), dan saat menentukan figur eksekutif (Walikota, Bupati, Gubernur dan Presiden).

Tetapi konflik terbesar dan berdampak luas yang bisa melahirkan perpecahan yang parah adalah agenda konflik penentuan pengurus untuk semua level dan penentuan figur untuk pencalonan pada pilkada dan pilpres.  Khusus pencalonan pilkada, tidak ada jaminan lebih kecil atau lebih besar dampak konfliknya ketimbang dampak pencalonan untuk pilpres. Namun yang jelas konflik yang bersumber dari kedua agenda itu sangat besar.

Untuk sekadar menyebutkan beberapa contoh, ketika Wiranto menjadi pemenang dari konvensi calon Presiden oleh Partai Golkar (Golkar), maka yang lain kelihatan begitu canggung memberikan dukungan untuk pencapresannya. Kemana pak Akbar Tandjung ketika itu, sungguh tak mudah dijelaskan, tentu saja.  Ketika Pilgubsu 2008 menampilkan pasangan H Ali Umri (Ketua DPD Tingkat I Golkar Sumut) dan Maratua Simanjuntak (salah seorang di antara banyak ulama yang “digarap” Golkar sejak tahun 1980-an bersama tokoh intelektual lainnya seperti Ridwan Lubis, Saleh Harahap, Mustafa Siregar, HM Solly Lubis, MPL Tobing, dan lain-lain) dari Golkar, tokoh senior Partai Golkar Dato Lilawangsa Haji Syamsul Arifin Silaban Sahabat Semua Suku justru maju dengan dukungan partai-partai lain bersama Gatot Pujo Nugroho. Mereka menang.

Bukankah kepemimpinan Golkar setelah itu akhirnya malah jatuh pula ke tangan Dato Lilawangsa Haji Syamsul Arifin Silaban Sahabat Semua Suku yang menentang arus itu? Malah belakangan H Ali Umri mantan Walikota Binjai 2 periode dari Golkar pindah partai. H Ali Umri tidak sendirian dalam kasus serupa, karena kita tahu Erry Nuradi adalah kader Golkar yang hengkang karena ingin maju menjadi calon Wagubsu berpasangan dengan Gatot Pujo Nugroho (Ganteng) pada pilkada lalu, dan menang.

Jangan lupa kisah yang menimpa Rudolf Matzuoka Pardede saat menjadi Ketua PDIP Sumut dan akan mendaftar sebagai cagubsu dalam status sebagai incumbent  berhubung Gubernur Rizal Nurdin meninggal karena kecelakaan penerbangan Medan-Jakarta hanya beberapa saat setelah take off  dari Bandara Polonia. Bisalah kita segarkan ingatan kita jika orang terdekat Rudolf Matzuoka Pardede seperti Ramses Simbolon (kini menjadi anggota dan legislator dari partai Gerindra) mau bercerita.

Dalam kasus Gubernur Rudolf Matzuoka Pardede, bahkan di KPU Sumutlah kepastian ia tak menjadi calon gubernur (untuk digantikan oleh Tritamtomo Panggabean, mantan Pangdam I/BB, yang berpasangan dengan Benny Pasaribu), sekaligus melemparkan dirinya dari jabatan Ketua partainya.

Tahun 2008 kita juga ingat dedengkot Golkar dari jalur Birokrasi “Abah” Haji Abdul Wahab Dalimunthe (mantan Ketua DPRD Sumut dari Fraksi Golkar) memastikan diri menjadi anggota Partai Demokrat (PD) dan maju melalui partai itu bersama pasangannya Haji Romo Raden Muhammad Syafii yang waktu itu bukan kader dari partainya yang sekarang. Hingga kini “Abah” masih di parlemen (Senayan). Fenomena Kabupaten Batubara tentu lain lagi, bahkan Golkar yang dipimpin oleh OK Arya Zulkarnaen ditinggal begitu saja untuk maju melalui perseorangan.

Kalau tak salah Ketua PD Kota Medan tahun 2010 adalah Deny Ilham Panggabean. Apa yang terjadi dengan diri beliau ketika Rahudman Harahap akhirnya menjadi calon Walikota Medan dari partai itu? Saya ingat pemakzulan Rudolf Matzuoka Pardede diikuti penunjukan care taker Panda Nababan, dan itu berlangsung bahkan hingga Panda Nababan “bersekolah”. Akhirnya pengganti Deny Ilham Panggabean “sekolah” pula, dan itu menjadi dasar peralihan kepemimpinan PD Kota Medan ke care taker lain yakni Ramadhan Pohan yang memuluskan dirinya sebagai calon Walikota Medan berpasangan dengan Edy Kusuma melawan incumbent Eldin-Achyar.

Tragedi yang lazim mutakhir ialah adanya calon pasangan tunggal seperti yang terjadi di Kota Tebingtinggi. Bagaimana pun juga ini menunjukkan pertanyaan besar atas peran dan fungsi partai yang sangat jauh terdegradasi. Pilkada itu proses seleksi tetapi dipangkas oleh hegemoni menjadi semacam “penunjukan” ala non demokrasi, hanya karena partai merelakan wataknya yang asli menjadi (mohon maaf) tak lebih dari sekadar komoditi politik belaka.

Satu hal yang perlu diingat dari kasus-kasus seperti yang digambarkan di atas tentulah masalah kesenyawaan aspirasi konstituen dengan pimpinan partai di pusat maupun di daerah agar kedua belah pihak tak berjalan sendiri-sendiri. Partai inginnnya figur A sedangkan konstituen tak menginginkannya. Saya catat partai sesolid PKS juga mengalami “looses” (dibandingkan suara pileg) saat pilkada 2010 (ketika Sigit Pramono Asri maju berpasangan dengan seorang perempuan untuk perebutan jabatan Walikota Medan).

Pada pilkada serentak terakhir jumlah partai yang dinyatakan oleh KPU sebagai telah memberikan dukungan ganda (kepada dua pasangan) tercatat telah melahirkan konflik yang sama sekali tak indah untuk catatan perkembangan demokrasi, dan kelihatannya hal seperti itu masih akan berlanjut ke depan di seluruh Indonesia.

Memang kurang lebih dapat disimpulkan bahwa orientasi memperebutkan kekuasaan sebagai tujuan terpenting berpartai tak urung melahirkan dinamika yang demikian liar meski akhirnya tak jarang juga menemukan modus resolusional atau semacamnya. Tetapi pada level nasional konflik bisa melahirkan partai baru (ingat kan partai apa saja itu?).

Baik di Negara-negara maju mau pun di Negara-negara danga-danga, tujuan terpenting pendirian partai itu pastilah merebut kekuasaan dan menggenggam kekuasaan itu di tangannya. Akan ada narasi ideal yang dibuat oleh partai hampir tanpa cacat-cela sebagai reason de’etre partai yang dirumuskan dalam setiap Negara. Rumusan itu akan menghindari tereksposenya hal-hal pragmatis dalam batang tubuh maupun konsideransi serta penjelasan perundang-undangan, begitu pun dalam dokumen-dokumen kepartaian (platform, AD & ART). Misalnya lazim disebut bahwa partai politik itu bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa sebagaimana dimaksud dalam konstitusi negara.

Partai politik juga akan disebut sebagai institusi penting dalam menjaga dan memelihara keutuhan Negara, mengembangkan kehidupan demokrasi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Partai politik sejatinya menjalankan tugas dalam pemerintahan. Tidak hanya dengan merekrut orang-orang, tetapi juga mendidik kader dan masyarakat luas sambil berusaha sekuat tenaga memperjuangkan aspirasi rakyat.

Itu semua masih sebatas bagian-bagian dari idealitas yang dinukilkan untuk fungsi dan peran partai politik yang dinyatakan secara formal (manifest function). Jangan lupa, karena partai juga membawa orang-orangnya untuk memastikan kendali atas pemerintahan, mengembangkan kebijakan yang menguntungkan kepentingan mereka atau kelompok yang mendukung mereka, dan mengatur dan meyakinkan pemilih untuk memenangkan kandidat mereka pada pemilihan periode berikut, maka taklah menjadi hal yang sulit menunjukkan penyimpangan idealitas partai (latent function).

Berkuasa memang begitu penting, dan itulah alasan pembentukan partai. Dengan berkuasa partai secara teoritis akan memiliki kesempatan luas untuk merealisasikan cita-cita politiknya. Cita-cita partai menjadikan atau merombak sebuah Negara sesuai dengan haluan dan cita-cita politiknya, hanya mungkin jika ia berkuasa. Ini jika kita bayangkan bahwa partai-partai itu adalah institusi demokrasi yang memiliki raison d’être (hakekat dan tujuan pendirian) yang jelas dan yang menjadi perekat bagi seluruh kadernya.

Selanjutnya dengan berkuasa, paling tidak, sebagaimana banyak terjadi di Negara-negara danga-danga di dunia, partai politik itu secara sembarangan dapat memasukkan orang-orangnya ke institusi-institusi terpenting yang dapat mendatangkan banyak uang tanpa harus terlalu takut diributi oleh siapa pun. Partai-partai yang berkuasa selalu memiliki kesempatan terluas untuk memanipulasi opini dan bahkan untuk tujuan itu Negara yang dikendalikan oleh partai dan itu dapat merubah partai menjadi institusi kebohongan terbesar.

Eksploitasi berbagai sistim sumber yang diarahkan oleh partai penguasa dengan mekanisme seperti tersebut di atas dimaksudkan untuk membesarkan partainya sendiri sekaligus untuk memperkaya para kadernya sebagai pelaku atau ujung tombak di lapangan. Sejarah korupsi politik berasal dari mekanisme ini, dan ini sudah menjadi rahasia umum yang tidak terbantahkan. Tetapi sambil melakukan praktik abuse of power (penyelewengan kekuasaan) itu partai akan tetap berusaha memengaruhi jalan pikiran semua orang, tak terkecuali di lembaga legislatif dan yudikatif serta mengendalikan alam berfikir semua rakyat.

Lazimnya akan ada praktik yang disebut bipolar and segmentary process, yakni sebuah mekanisme memperbanyak pendukung melalui insentif politik dan uang di tengah rakyat sembari menekan dan menghabisi orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah karena mereka kritis.  Memang Negara yang menganut demokrasi memiliki kebutuhan sangat besar untuk merubah opini rakyat dan untuk itu sangat diperlukan tindakan-tindakan membujuk (termasuk dengan memberi uang dan alokasi kebijakan lainnya) dan menindas (atau paling tidak menakut-nakuti) dengan mengerahkan alat-alat kekuasaan yang dapat dikendalikannya.

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu yang lazim menjadi agenda tetap partai ialah saat menentukan siapa yang akan diorbitkan untuk pencalonan pada eksekutip melalui pemilihan langsung (baca pilkada). Ternyata banyak duka yang tercatat di sini.  Bagaimana dengan Pilgubsu 2018?

Rivalitas dalam perhelatan ini memang selalu mempermainkan tiga variable utama (figuritas, budget dan network). Siapa yang paling lihai memainkannya, lazimnya beroleh peluang lebih besar sejak proses paling dini (yakni berebut dukungan partai) hingga proses penentuan pemenang oleh hasil pemilihan (suara TPS) dan pleno KPU dan bahkan jika main lagi di MK.

Kekuasaan tidak berada di ruang vacuum yang karena itu faktor-faktor non demokrasi seperti money politic  acap terpantau luas diterapkan secara signifikan dalam penentuan pengurus partai. Tradisi ini dapat semakin kuat seperti yang kini menjadi bagian dari budaya demokrasi Indonesia yang dengan mekanisme tersendiri telah menularkan tradisi buruk ini di dalam pemerintahan terutama oleh partai berkuasa. Rusaklah Negara dibuatnya, dan hampir tak ada yang menunda kerusakan Negara mengingat tujuan pragmatis partai lazimnya berada di atas segalanya. Partai-partai yang tak memiliki kekebalan sistemik dalam berkonflik dapat memecah diri menjadi partai-partai baru.

Saya belum melihat ada perubahan dalam pola yang menempatkan faktor kedekatan dan uang untuk penentuan akhir siapa yang akan diorbitkan untuk didukung maju dalam rivalitas pemilihan langsung (Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden). Ini bolehlah menjadi sebuah catatan pilu demokrasi Indonesia yang melarikan diri dari hakekat dan jatidirinya (sila ke-4 Pancasila).

 

Shohibul Anshor Siregar.
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada,
Medan, Senin, 3 Juli 2017, hlm B7.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: