'nBASIS

Home » ARTIKEL » TERORISME: ISIS (4)

TERORISME: ISIS (4)

AKSES

  • 545,772 KALI

ARSIP


isis 4

|Dominasi, terutama dalam bidang ekonomi, yang diikuti oleh dominasi politik dan budaya, lambat laun melahirkan rasa ketidak-adilan dan bahkan rasa keterampasan (relative deprivation) | Mungkin ada orang atau golongan yang sangat mahir dan sudah sangat terlatih bersandiwara untuk memenangkan persaingan atas nama agama yang disamarkan sedemikian rupa, sedangkan yang lain tak terlatih untuk itu dan dengan demikian selalu akan menjadi korban yang potensil dikukuhkan dalam logika generalisasi yang sangat simplistis |

Menurut laporan PBB Seventieth session Agenda items 16 and 117 Culture of peace The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy Plan of Action to Prevent Violent Extremism, selama dua dekade terakhir masyarakat internasional yang dikendalikan melalui unit negara-negara telah berusaha mengatasi apa yang disebut sebagai violent extremism terutama dalam konteks tindakan anti-terorisme berbasis keamanan.

Hal itu tak lain dari upaya yang secara langsung diadopsi sebagai tanggapan atas apa yang dinyatakan sebagai ancaman yang timbul secara ekskalatif oleh kelompok-kelompok yang dinyatakan sebagai kelompok teror. Di sini ada catatan penting yang harus diberikan, bahwa violent extremism itu kelihatannya dianggap mencakup kategori manifestasi yang lebih luas dan ada risiko bahwa pembenaran penerapan tindakan kontra-terorisme yang terlalu luas itu telah dijadikan tameng untuk menyembunyikan sebuah agenda jahat untuk tujuan menyudutkan Islam. Ini dapat dilihat secara jelas dari tingkah-tingkah Negara-negara dan aparat yang mereka persiapkan untuk menghadapi apa yang disebut sebagai bahaya teror, meski selalu mendapat kecaman. Tetapi sebagian besar mereka tidak bersedia merevisi tindakan, apalagi cara pandang.

Dalam resolusi 2178 (2014) kelihatannya Dewan Keamanan telah sedikit berusaha membuat secara eksplisit kaitan antara violent extremism dan terorisme, sembari menekankan sesuatu untuk sekadar menggarisbawahi pentingnya tindakan yang sesuai dengan norma internasional dan mengakui perlunya tindakan pencegahan. Ada norma internasional yang sengaja diabaikan, dan lembaga internasional kelihatannya memilih lebih baik menonton saja atas penyimpangan-penyimpangan serius itu. Inilah yang diabaikan begitu saja sambil berusaha beretorika, menyembunyikan niat jahat yang sebetulnya sangat diinginkan.

Aneka bentuk dan skala violent extremism, yang dapat menjadi pemicu bagi munculnya situasi kondusif bagi pertumbuhan subur segala bentuk terorisme, nyata benar membutuhkan upaya bersama, termasuk mungkin harus lebih mengutamakan upaya mencegah radikalisasi, rekrutmen dan mobilisasi individu ke dalam berbagai kelompok teror dan menjadi tokoh-tokoh diehard di sana.

Menyadari berbagai penyimpangan yang terjadi meluas di hampir seluruh Negara, maka dalam resolusi Dewan Keamanan PBB ini diserukan agar Negara-negara anggota secara serius meningkatkan upaya melawan, dengan mengakui bahwa kerja sama internasional dan tindakan yang diambil untuk mencegah dan memberantas terorisme harus sepenuhnya mematuhi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PBB pun kelihatannya membiarkan diri sebagai institusi kebodohan besar yang sangat kejam. Bahwa untuk diketahui, hingga kini, untuk perumusan definisi terorisme dan violent extremism itu saja adalah sesuatu yang dianggap sebagai hak prerogatif Negara-negara anggota. Betapa pun itu bisa saja sangat bertentangan dengan semangat dan standar humanisme internasional. Meski PBB tak lupa menegaskan keniscayaan adanya konsistensi dengan kewajiban menerapkan seluruh tindakan yang berdasarkan hukum internasional, khususnya hukum hak asasi manusia internasional, tetapi semua itu sangat terasa sebagai retorika double talk (munafik) belaka.

Majelis Umum PBB memang telah mengambil pendekatan praktis untuk melawan terorisme melalui adopsi konsensus Strategi Penanggulangan Terorisme Global PBB. Tetapi Rencana Aksi yang digariskan justru menerapkan pendekatan amat praktis berdasarkan subjektivisme tertentu yang bisa tak bertepi, untuk alasan mencegah berbagai hal yang dianggap ekstremisme dan kekerasan, tanpa merasa berkewajiban menusahakan untuk menjawab pertanyaan tentang definisi yang benar tentang terorisme itu sendiri.

Dalam resolusi 2178 (2014) memang telah ditegaskan adanya kebutuhan untuk mengambil pendekatan yang lebih komprehensif. Hal ini mestinya mencakup tidak hanya tindakan kontra-terorisme berbasis keamanan yang berkelanjutan, tapi juga prioritas tindakan-tindakan pencegahan sistematis yang secara langsung menangani faktor-faktor luas yang pendorong violent extremism yang telah melahirkan kemunculan bentuk-bentuk kelompok baru yang dapat saja lebih ganas. Tetapi hingga kini resolusi ini tak berdaya atau dibiarkan tak berdaya sama sekali.

Dalam Piagam PBB, Negara-negara anggota sebetulnya telah memutuskan untuk mengambil tindakan kolektif yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian. Prinsip ini sudah benar adanya. Mestinya siapa pun dan Negara mana pun, wajib menjadikannya sebagai prioritas untuk memberi energi kembali pada tindakan-tindakan pencegahan yang rasional, termasuk dalam agenda pencegahan konflik bersenjata, kekejaman, bencana kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, dan kekerasan seksual terkait konflik, dan inisiatif-inisiatif khusus untuk menempatkan hak asasi manusia di atas segalanya.

Ada sejumlah rujukan yang menekankan perlunya membangun komitmen kolektif untuk melakukan pencegahan.

  • Pertama, Laporan Panel Independent untuk Operasi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2015 (A/70/95-S/2015/446).
  • Kedua, laporan Kelompok Penasehat Pakar mengenai tinjauan arsitektur peacebuilding Perserikatan Bangsa-Bangsa (A/69/968-S/2015/490).
  • Ketiga, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan.

Jika semua itu diperhatikan, maka semestinya apa yang dimaksud membangun komitmen kolektif untuk tujuan-tujuan melakukan pencegahan haruslah diletakkan pada prioritas yang tak boleh ditawar. Hanya dengan begitulah pencegahan penyebaran violent extremism menjadi semakin relevan.

Boleh jadi dapat diidentifikasi sebagai sebuah progress yang penting dicatat, bahwa Strategi Penanggulangan Terorisme Global PBB telah diadopsi dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB dengan resolusi 60/288.

Dokumen kesepakatan ini secara eksplisit membahas pencegahan dan perkiraan implementasi yang seimbang pada keempat pilarnya, yakni: pertama, menanggulangi kondisi yang kondusif bagi terorisme; kedua, mencegah dan memberantas terorisme; ketiga, membangun kapasitas negara untuk memerangi terorisme dan memperkuat peran sistem PBB di dalamnya; dan keempat, memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk semua dan peraturan hukum saat melawan terorisme.

Tetapi PBB mencatat bahwa selama dekade terakhir, justru yang mendapat penekanan kuat dari keempat pilar itu hanyalah pada penerapan tindakan di bawah pilar kedua, sedangkan pilar pertama dan keempat terlalu sering diabaikan. Padahal menanggulangi kondisi yang kondusif bagi terorisme dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk semua dan peraturan hukum saat melawan terorisme mestinya dapat mereduksi keseuruhan masalah jika diprioritaskan secara sungguh-sungguh.

Di berbagai Negara seperti Indonesia, menjelang ulang tahun kesepuluh penerapan Strategi tersebut, pada tahun 2016, kenyataan tetap belum banyak berubah. Rakyat dibiarkan tidak perlu tahu apa agenda Negara, malah sebaliknya memilih memaksa rakyat wajib percaya atas semua tindakan Negara jika pun itu sesuatu hal yang sangat tidak masuk akal.

Seorang analis militer berpendidikan Barat dari Indonesia (Salim Said), baru-baru ini telah berbicara cukup menohok pada sebuah stasiun televise Swasta Nasional sekaitan dengan kegandrungan melabeli setiap tindakan kekerasan sebagai pekerjaan ISIS. Selain mengkonfirmasi kaitan sejarah kepenjajahan negeri ini yang sesungguhnya adalah menjadi beban terberat sepihak bagi mereka yang beragama Islam, Salim Said memiliki kesamaan pandangan dengan Daniel S Lev.

Bagi Daniel S. Lev salah satu persoalan yang cukup pelik di Indonesia saat ini adalah bagaimana mengatasi ketegangan dalam hubungan antara negara dengan agama yang, faktanya, hal ini sekaligus terkonfirmasi secara meyakinkan tentang semakin menguatnya dominasi ekonomi, sosial dan politik yang melahirkan berbagai bentuk ketegangan kontestasi dan konflik yang tak seorang pun mampu mereduksi agar tak ditemalikan dengan agama tertentu.

Dominasi, terutama dalam bidang ekonomi, yang diikuti oleh dominasi politik dan budaya, lambat laun melahirkan rasa ketidak-adilan dan bahkan rasa keterampasan (relative deprivation).  Mungkin ada orang atau golongan yang sangat mahir dan sudah sangat terlatih bersandiwara untuk memenangkan persaingan atas nama agama yang disamarkan sedemikian rupa, sedangkan yang lain tak terlatih untuk itu dan dengan demikian selalu akan menjadi korban yang potensil dikukuhkan dalam logika generalisasi yang sangat simplistis.

Daniel S Lev sudah barang tentu benar untuk satu hal, tetapi tidak untuk yang lain. Ia tak berdiri pada posisi yang dapat melihat semua variable yang menyebabkan kerumitan yang luar biasa ini. Karena itu, menuntut berbagai instrumen yang berkeinginan semakin mengokohkan pentingnya perumusan baru mengenai peran agama atau kerukunan beragama dalam pertumbuhan negara-bangsa untuk tujuan menekan sepihak, sangatlah tidak bijak.

Orang selalu memilih untuk tak mampu dengan jujur melukiskan duka dalam peradaban terjajah secara ekonomi, politik dan budaya. Padahal dunia internasional semestinya kini sudah mulai melakukan pertaubatan serius atas paradigma yang digunakan selama ini dalam memandang terorisme. Dangkal sekali, memang.

Belajar dari kasus-kasus yang sudah terjadi dalam kategori terorisme di Indonesia selama ini, agaknya Negara harus menyadari apa yang sedang menimpanya. Negara pun tak boleh menjadi mainan bagi instrumen global yang tak menjamin keadilan yang hakiki. Para pemimpin umat Islam di Indonesia seharusnya menyadari kerugian besar memilih membangun arena besar saling tuding sembari secara tersamar saling memasang kuda-kuda untuk beroleh reward dari tukang ponten, atau pihak yang kurang lebih secara serampangan dan secara pragmatis dianggap patut dipertuan.

Ngomong-ngomong, Anda mau heran gak ya ketika di Indonesia disebut-sebut begitu meluasnya ISIS, namun pada saat yang sangat favourable seperti gelombang aksi terbesar (aksi superdamai 212) sebuah gelas pun tak pecah di arena? Atau ketika sebuah aksi terror di lumpuhkan di sekitar Sarinah (Jakarta), Presiden RI Joko Widodo datang ke lokasi beberapa jam kemudian hanya dikelilingi oleh pengawal tanpa perangkat pengaman standard (padahal untuk meninjau proyek saja lazim Presiden Jokowi memakai baju rompi dan topi pengaman).

Jika dunia internasional mengaitkan ISIS sebagai ekspresi totalistas Islam yang brutal, maukah Anda ikut heran bersama saya ketika penistaan yang direstui dunia terjadi begitu dahsyat di Palestina dan ISIS itu tak tersinggung?

 

Shohibul Anshor Siregar
Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS)
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA,
Medan 31 Juli 2017, hlm B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: