'nBASIS

Home » ARTIKEL » PILGUBSU (5)

PILGUBSU (5)

AKSES

  • 545,772 KALI

ARSIP


cagubsu

Nah sekarang di atas ketak-mudahan merumuskan variable pasti untuk alasan pengeluaran, tentulah pertanyaan “berapa sebetulnya biaya yang diperlukan untuk maju menjadi calon dalam pilgubsu 2018?” sulit dijawab. Sungguh, sangat sulit. Tetapi jika saya akan maju dalam perhelatan itu, saya akan menyiapkan uang antara 750 milyar hingga 1 triliun rupiah.

Berapakah biaya yang diperlukan buat seseorang yang akan maju pilkada di Sumut? Maksud saya, untuk menjadi peserta kontestasi menuju kursi Gubernur Sumatera Utara melalui pilkada 2018 mendatang.

Menurut saya, agar lebih realistis, pertama-tama kita perlu membuat rumusan umum yang bisa menunjukkan unsur-unsur pembelanjaan rasional bagi seseorang yang akan maju dalam pilkada itu. Mestinya kita berusaha menghindari sejauh mungkin cara-cara mengarang, meski masalah yang akan dikaji ini adalah sebentuk ketak-beraturan yang sudah pasti dan telah berulang secara empiris di negeri ini.

Bukankah hingga kini tak seorang yang tahu kebenaran praktik suap atau semisalnya, bahkan jika pun dibawa ke depan mahkamah tertinggi dalam sebuah negara hukum? Kita tak selalu beroleh kebenaran di sana. Saksi dan kesaksian yang dihadirkan pun kerap tak menuntun ke suatu pemahaman utuh atas masalah. Konon pula kisah-kisah yang terkait dengan pembelanjaan uang pada pilkada? Itulah analogi kesulitannya.

Tetapi mungkin abstraksi kita tidak akan begitu jauh dari kenyataan jika berfikir bahwa pembelanjaan dalam setiap pilkada itu bisa dibagi secara garis besar kepada dua bagian. Pertama, alokasi untuk pos-pos yang menjadi prasyarat utama. Kedua, alokasi untuk pos-pos tambahan lainnya. Tulisan ini membatasi diri pada sebagian dari alokasi untuk pos-pos yang menjadi prasyarat utama.

Pos-pos prasyarat utama menunjukkan modalitas dan sumberdaya tersedia untuk tampil menjadi seorang calon. Calon di sini tentu bisa untuk posisi Gubernur dan bisa posisi Wakil Gubernur. Lazimnya, meski tak selamanya, keduanya berbeda pula dalam beban dan tanggungjawab.

Kiranya tak mengapa saya merujuk pada kejadian tahun 2013 lalu ketika saya merasa lebih tepat mengakhiri sebuah perbincangan serius yang mestinya bisa panjang lebar dan berseri, hanya dalam hitungan menit saja, dan hanya ketika lawan bicara saya bertegas-tegas tentang niat maju menjadi calon gubernur dengan tanpa alokasi uang untuk “membeli” dukungan partai. Lawan bicara saya waktu itu juga tak berniat menempuh peluang alternatif maju melalui perseorangan jika sudah sangat yakin tak akan mau membayar partai untuk keperluan dukungan itu.

Memastikan dukungan partai tidak akan pernah transparan sama sekali, bahkan lingkaran di dalam internal sebuah partai saja bisa hanya mendapat berita burung belaka mengenai hal itu, Jadi cukup kuat unsur kerahasiannya, tentu saja. Lagi pula kedua belah pihak (pembayar, calon, dan penerima, otoritas tertinggi di dalam sebuah partai) pastilah merasa malu sekali mengumumkan transaksi itu kepada halayak. Itu pantang besar. Jenis transaksi ini berbeda dengan tindakan, misalnya, membeli kemasan air mineral di swalayan yang jelas-jelas dibandroli dan tak ada lagi tawar-menawar. Inilah jenis alokasi pembelanjaan utama, yakni memastikan dukungan partai.

Saya pernah mendengar pasar harga beberapa tahun lalu bahwa untuk satu kursi anggota DPRD itu tidak kurang dari 250 juta. Itu saya dengar di daerah (Kabupaten/Kota), bukan di tingkat provinsi. Jika kejadian itu berlangsung beberapa tahun lalu, maka sekarang kita masukkan perhitungan nilai inflasi dan sebagainya. Tentulah sekarang nilai itu bisa saja sudah naik secara signifikan. Apalagi jika harus ditautkan pula dengan upaya mengumpul modal menghadapi pileg tahun 2019.

Pasaran harga untuk dukungan itu pun bisa melonjak tajam sesuai permintaan pasar. Misalnya si A sudah sangat ingin dukungan dari partai X dan sudah memberi uang panjar. Namun si B, C, D, E, F dan G mengetahui itu dan masing-masing berniat memberi lebih besar lagi. Ini dengan sendirinya menjadi sebuah peluang besar bagi partai X memainkan trik-trik hingga lalulintas tawar-menawar seperti lelang besar yang hanya akan berakhir pada sebuah angka paling fantastis. Bargaining position partai otomatis meroket sesuai sentimen rivalitas yang terjadi. Siapa pembayar tertinggi bisa menjadi pemenang. Tentu saja orang bisa semakin waswas mengingat kejadian terakhir seperti di Tebing Tinggi ketika fakta telah menunjukkan hampir semua partai diborong oleh satu pasangan yang mengharuskan pilkada di sana hanya memiliki satu pasangan.

Eskalasi sentimen pasar yang sekaligus menisbikan nilai mata uang ini tak jarang malah mencari jalan lebih praktis. Mereka menggunakan bukan mata uang rupiah lagi. Kini dalam dunia politik memang sudah semakin dilazimkan bertransaksi dengan menggunakan bukan uang rupiah yang berdaya beli kecil itu. Sudah banyak yang memraktikkan penggunaan US dollar. Satu tas uang rupiah malah bisa masuk di dalam tas tangan berukuran kecil jika sudah ditukar dengan US dollar. Jadi, siapa saja yang ingin mengendus transaski ini (KPK misalnya, kalau mau) tak akan melihat berkarung-karung uang dipindahkan dari satu mobil ke mobil lainnya.

Lazim dalam mengawali pilkada partai-partai membuka pendaftaran bakal calon. Ini kelihatannya mengesankan cara-cara demokratis. Tetapi sekali diketahui bahwa kewenangan daerah untuk penentuan calon sangat kecil, maka siapa pun yang mendaftar sangat faham bahwa dirinya hanyalah berada dalam posisi tak bisa menghindar dari sebuah mekanisme yang kesemuanya tak lain dari tujuan utama semata untuk uang belaka. Saya tidak tahu apakah para pendaftar dibebani uang pendaftaran atau apa pun namanya dibakukan.

Lalu di mana letak peran lembaga survey yang kerap dibayar mahal untuk membantu penentuan calon usungan partai itu? Kata banyak orang, survey itu memang pekerjaan akademis-ilmiyah. Tetapi tak banyak yang tak setuju bahwa ada kondisi yang tak selalu dapat menepis pengaruh pasar dan nilai-nilai tak akademis dari luar. Lagi pula hasil survey hanyalah salah satu di antara sejumlah variable dalam penentuan keputusan pemberian dukungan.

Selain itu biaya tim dan unsur-unsur political cost lainnya begitu penting. Seorang ahli perencanaan dapat menghitungnya dengan mudah antara lain dengan menggunakan variable-variable keluasan wilayah, jumlah penduduk, tingkat rivalitas dan karakter masyarakat yang menjadi pemilih.

Tentu saja biaya publikasi juga wajib dihitung untuk memenuhi hasrat yang seperti dilukiskan oleh teoritisi Erving Goffman tentang Front Stage and Back Stage (The Presentation of Self in Everyday Life, 1959). Ini tidak tak harus dihitung untuk masa pencalonan dan kampanye. Jauh sebelum itu orang sudah harus mengeluarkan biaya meski penyelenggara sudah memiliki aturan untuk itu.

Jika ada sengketa yang mengharuskan maju ke pengadilan, dan jika pilkada harus berlangsung lebih dari satu putaran, perhitungan harus direvisi lagi.

Perencana perhelatan pemilihan langsung di Negara demokrasi mana pun tentu saja akan menghitung besaran angka yang mesti dialokasikan untuk sesuatu yang untuk tulisan ini terpaksa harus disebut “biaya lain-lain” yang di dalamnya termasuk kemungkinan memainkan money bombing. Tidak ada yang bersedia mengakui kenyataan faktual itu meski orang harus merasa berbicara plin-plan (double talk).

Masih banyak lagi biaya-biaya yang sulit menghitungnya. Misalnya, ini sebuah kejadian yang saya ketahui persis, seorang bakal calon ditelefon sekitar pukul 8 pagi oleh seseorang dari 10 utusan DPP sebuah partai untuk melakukan semacam fit and proper test di daerah. Isi telefonnya adalah laporan bahwa handphone dia jatuh ke bak mandi di hotel hingga tak bisa lagi dipakai.

Bakal calon tanggap, dan segera menyuruh orangnya ke toko handphone. Ketika handphone baru tiba di tangan ia pun bertelefon lagi dan isinya “ini teman-teman yang 9 orang lagi menjadi cemburu, pak ketua. Si bakal calon cepat faham dan menyuruh kembali anggotanya ke toko untuk mengambil 9 buah handphone lagi. Bayangkan, pukul 10.00 WIB pagi pengeluaran bakal calon itu sudah 100 jutaan, dan itu tidak bersifat resmi, dan itu tak menjadi jaminan dukungan partai.

Nah sekarang, di atas ketak-mudahan merumuskan variable pasti untuk alasan pengeluaran, tentulah pertanyaan “berapa sebetulnya biaya yang diperlukan untuk maju menjadi calon dalam pilgubsu 2018?” sulit dijawab. Sungguh, sangat sulit. Tetapi jika saya akan maju dalam perhelatan itu, saya akan menyiapkan uang antara 750 milyar hingga 1 triliun rupiah.

Dari manakah uang sebanyak itu diperoleh? Adakah seseorang yang mampu menyediakan uang sebanyak itu? Jika memiliki uang sejumlah itu apakah tidak lebih baik dinikmati saja dengan jalan investasi yang akan memungkinkan pelipatgandaan jumlah (economic return) dalam jangka waktu tertentu? Dalam dunia politik ternyata pertanyaan serupa itu akan dianggap naïf. Mengapa?

Pertama, karena memang dunia politik itu dunia obsesi, dunia rasa yang dikendalikan kekuasaan yang untuk sebuah ambisi seseorang atau sekelompok orang bersamanya tak merasa harus merasa kecut menghadapi tantangan seperti itu. Kedua, jumlah uang sebesar itu memang tak masuk akal jika akan dibayangkan pengembaliannya dari akumulasi nilai pendapatan sah seorang gubernur. Itu bukan cara menghitung yang tepat untuk kasus ini.

Di belakang kandidat ada kelompok pemodal, dan memang peran merekalah yang diarus-utamakan menghantam nilai demokrasi sesungguhnya dalam perhelatan demokrasi liberal seperti yang dianut Indonesia sekarang. Pemenang otomatis akan menjadi “budak” bagi para pemodal itu. Itulah jawaban mengapa nilai kerakyatan tergantikan begitu dramatis oleh nilai keperkasaan keelitan yang amat niscaya.

Baru-baru ini ada juga saya dengar selentingan bahwa partai akan membiayai calon. Tertawalah saya mendengar itu. Dari mana pula partai beroleh uang karena sumbernya dari APBN dan APBD saja sangat minim dan anggota tak lazim menyetor iyuran. Lagi pula, figur politik mana yang memiliki kekuatan yang mampu merangsang pemilih untuk membiayai sendiri dengan recehan masing-masing untuk pengorbitan seorang figur ke kursi gubernur? Itu amat hayali.

Kalau begitu sia-sialah rakyat berharap dari perhelatan ini. Apa boleh buat. Negara telah memilih jalan lain yang tak sesuai kepribadian bangsa. Menangislah untuk Indonesia.

 

Shohibul Anshor Siregar.
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA
Medan, 7 Agustus 2017, hlm B7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: