'nBASIS

Home » ARTIKEL » DEMOKRASI: KEKUATAN UNTUK BERKATA “TIDAK”

DEMOKRASI: KEKUATAN UNTUK BERKATA “TIDAK”

AKSES

  • 729,151 KALI

ARSIP


Penyederhanaan Demokrasi

|Kecurigaan besar cukup berdasar bahwa kini demokrasi telah dikendalikan oleh ide-ide dan prinsip-prinsip yang secara radikal merestrukturisasi gagasan besar politik ke dalam proses modifikasi konstruksi persetujuan dan peran formal semata, dan semua itu dengan serampangan dikukuhkan sebagai legitimasi partisipasi dalam debat publik |Gagasan utama di balik semua kekeliruan ini terletak pada prioritas yang salah yang diberikan justru pada prosedur atau struktur formal lembaga yang dengan sendirinya telah berakibat pada disain politik yang menyembunyikan tujuan nyata dari pewacana dan pendiskusian isyu publik, atau lebih umum, tujuan nyata dari politik itu sendiri (Vincenzo Maimone, 2017, hlm 2)|

Menurut John S. Mill (On Liberty and other writings, 1989), vakumisasi (yang ukurannya selalu dapat subjektif) yang dirancang menyepelekan kebebasan opini (rakyat), adalah fenomena demokrasi umum yang benar-benar menghalangi orang untuk menyatakan pendapat yang bertentangan (dari mainstream), untuk lebih mendengarkan (suara) mereka yang memihak. Memang demokrasi selalu membutuhkan kesempurnaan nilai dalam memasuki kerangka kompleksitas dan pendekatan pluralistik dalam tatanan sosial.

Sebetulnya, meski pun tak selalu sekeras Vincenzo Maimone (Democracy is the power to say “No”, 2017), di negara-negara berkembang yang sedang membangun demokrasinya juga terdapat berbilang tokoh dan institusi yang meneriakkan pentingnya pergeseran demokrasi dari pengutamaan aspek prosedural ke aspek substantif. Dalam seri laporan tahun-tahun terakhir mengenai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), misalnya, suara-suara senada pun mendapat tempat khusus sebagai rekomendasi yang dituliskan dengan bahasa yang kuat, karena dianggap penting untuk ditindak lanjuti oleh semua pihak.

Memang ada himbauan untuk memeratakan nilai demokrasi secara menyeluruh kepada setiap warga, sekaligus juga selalu direkomendasikan untuk penyebaran nilai-nilai demokrasi itu sebagai bingkai bagi praktik kehidupan yang tak hanya sebatas urusan elektoral semata. Tetapi pembatasan IDI atas kriteria pengukuran demokrasi meliputi aspek kebebasan sipil, hak-hak sipil dan kelembagaan demokrasi sejak awal telah memiliki cacat bawaan. Meski ketiganya dibreakdown menjadi sejumlah variable dan indikator dengan pembobotan tertentu, tetapi semuanya masih jauh dari kualitas assesment objektif pencapaian demokrasi. Apalagi jika demokrasi itu didefinisikan secara filosofis (democracy is what you want: demokrasi sebagai jalan mulus untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh rakyat).

IDI memang masih sangat jauh dari standar assesment ideal itu, termasuk jika dibandingkan dengan model-model pengukuran yang dibuat oleh otoritas-otoritas internasional lainnya yang berlaku sekarang. Apalagi di dalam konstruk IDI itu konsepsi yang digunakan secara tendensius mengabaikan fenomena demokrasi yang terjadi pada level pemerintahan pusat. Juga secara sengaja tidak pernah dimaksudkan untuk sekaligus mampu mengukur tipis atau tebalnya benang merah yang menghubungkan demokrasi dengan capaian dalam kehidupan ekonomi. Para penggagas IDI sengaja mengabaikan itu, dan kita semua dengan mudah tahu maksudnya.

Para akademisi dari negara-negara berkembang mestinya sudah harus tampil mengubah arah perjalanan demokrasi dari sekadar mengcopy-paste gagasan Barat menjadi demokrasi lokal sesuai nilai. Pada titik ini praktik hegemoni harus diidentifikasi sebagai suatu bencana besar ketika harus menyaksikan pertumbuhan demokrasi di seluruh dunia menjadi fenomena modernisasi yang secara dependen berakar pada westernisasi sehingga, misalnya, peradaban politik dan budaya dianggap harus identik dengan gagasan dan kelembagaan khas Barat. Betapa pun asingnya ide Barat itu di dunia baru jelajahan hegemoniknya, namun mentalitas dan rasa kepercayaan diri para akademisi di negara-negara berkembang telah terkurung pada sebuah problem serius keterjajahan yang tak terobati. Mereka malah menganggap prestasi besar dekonstruksi nilai dan peradaban sendiri untuk disesuaikan dengan kehendak imperatif Barat.

Dengan mengambil contoh tipikal sebuah hasil studi yang relevan (Wael B. Hallaq, The impossible state: Islam, politics, and modernity’s moral predicament, 2013) setidaknya menyajikan argumen utama bahwa negara (dalam hal ini Negara Islam) adalah model Negara yang tidak mungkin karena negara modern tanpa moralitas adalah penemuan Eropa dengan silsilah Eropa yang jelas. Hallaq memberi argumen melalui deskripsi tentang kebangkitan historis negara modern dan perbandingannya dengan “pemerintahan Islam yang paradigmatik.” Ciri-ciri penggambaran negara modern adalah kedaulatannya, monopoli kekuasaan, dominasi proses pembentukan subjektivitas, dan abstraksi diskursif sebagai subjek yang universal, abadi dan langgeng (Hallaq, hlm 23-36).

Hallaq merujuk ke kebangkitan raja-raja Eropa absolut yang kuat dan berdaulat dalam arti mereka memiliki kekuatan legislatif dan menggunakan undang-undang untuk memaksakan disiplin dan ketertiban kepada masyarakat yang mereka kuasai. Instrumen susulannya adalah tentara dan barak sebagai institusi pemaksaan dan disiplin pertama dan wajib militer itu menandakan kedatangan negara modern. Penjara, sekolah, dan rumah sakit kemudian bergabung dengan sistem ini sebagai institusi disiplin dan kontrol. Hallaq berpendapat bahwa operasi pendisiplinan yang dilakukan atas tubuh sosial melalui semua lembaga-lembaga itu menciptakan “subjek negara” yang dijinakkan dan tidak berbahaya secara politis. Proyek negara modern, oleh karena itu, mensyaratkan bangkitnya hukum dan politik tanpa moral, yang menanamkan warga negara, atau “subyek negara,” yang akan mengorbankan hidup mereka untuk negara. Di dalam konsep ini negara adalah berhala.

Tragedi serupa umumnya dialami oleh negara-negara non-Barat lainnya, terlepas secara paradigmatik mau pun moral negara itu ditundukkan pada ajaran agama apa saja. Apalagi negara-negara yang pada umumnya pernah menjadi bagian dari jajahan, yang broleh kerusakan parah atau paling tidak mengalami keterpecahan serius dalam kurun waktu yang panjang, baik dalam pemahaman maupun dalam kecenderungan-kecenderungan kuat cita-cita serta agenda perjuangan masing-masing dalam tragedi keterpecahan.

Dalam ketidak-cocokan yang terus menyumbang pada kondisi bergejolak itu, tindakan-tindakan reifikasi dan pemaksaan berdasarkan kewibawaan moral dan kekuasaan efektif beroleh pengarusutamaan seiring dengan penaklukan-penaklukan model baru berdasarkan perangkat yang diciptakan untuk mendukung globalisasi.  Indonesia dengan segenap kelemahannya berhadapan dengan agenda-agenda mengguncangkan karena ia sendiri tak begitu faham mengapa harus mengikuti desakan-desakan politik yang membuatnya merasa begitu terpaksa merombak identitasnya sendiri melalui perombakan konstitusi yang menjauhkannya dari karakteristik yang dicita-citakan oleh para pendiri. Setelah belasan tahun pasca transisi pemerintahan dari Orde Baru, di tengah kegencaran neoliberalisme yang seolah tak tertangguhkan, Indonesia jatuh pada penyesalan-penyesalan yang memecah-belah bangsa atas dasar pertikaian untuk membangun pemahaman kolektif atas peran negara dan isyu keadilan terutama dalam ekonomi.

Selain itu China yang ingin membangun hegemoni global baru melalui strategi perdagangan jalur sutra baru yang dinamai One Belt One Road (OBOR) adalah contoh terbaru yang bisa dibandingkan dengan pengalaman terdahulu di berbagai lintasan jalur OBOR seperti Malaysia dan negara-negara lain yang terlanjur terjerat dalam mekanisme khas China di bawah pemerintahan Xi Jin Ping, yakni loan to own (praktik ijon).

Karena itu sekarang patut dipertanyakan, bahwa sesungguhnya apakah gerangan yang terjadi dengan demokrasi yang dikembangkan? Apakah negara-negara penerima ajaran demokrasi itu benar-benar telah begitu yakin bahwa kriteria mayoritasisme dan mandat di penghunjungnya yang terus dijalankan adalah pilihan terbaik untuk menentukan dan mengevaluasi hasil pilihan publik? Masih bisakah dipercaya model demokrasi semacam ini? Masih bisakah dipercaya aspirasi popularisme atau keniscayaan populisme? Bukankah kecenderungan yang tampaknya mengkonsolidasikan dirinya dalam berbagai macam debat politik, adalah tipikal dari sintaksis populis dan referensi dangkal, tetapi anehnya selalu menggugah, untuk konsep-konsep seperti tradisi, keanggotaan, identitas dan fondasinya? Prinsip untuk selalu membuka pintu bagi perbedaan pendapat adalah karakter demokrasi, dan itu berarti sebuah kecerdasan yang inheren dalam nilai demokrasi untuk mengurangi kesenjangan yang terkadang menganga antara pilihan kolektif dan keputusan yang baik dan benar.

Kecurigaan besar cukup berdasar bahwa kini demokrasi telah dikendalikan oleh ide-ide dan prinsip-prinsip yang secara radikal merestrukturisasi gagasan besar politik ke dalam proses modifikasi konstruksi persetujuan dan peran formal semata, dan semua itu dengan serampangan dikukuhkan sebagai legitimasi partisipasi dalam debat publik. Gagasan utama di balik semua kekeliruan ini terletak pada prioritas yang salah yang diberikan justru pada prosedur atau struktur formal lembaga yang dengan sendirinya telah berakibat pada disain politik yang menyembunyikan tujuan nyata dari pewacana dan pendiskusian isyu publik, atau lebih umum, tujuan nyata dari politik itu sendiri (Vincenzo Maimone, 2017, hlm 2). Itulah yang menyebabkan mantra-mantra politik yang cenderung selalu ambigu, tetapi sangat populer berkat dukungan media, tampaknya telah berubah menjadi aturan emas politik yang begitu kokoh pada zaman kontemporer. Bukankah kita selalu mendapatkan wacana di semua leval “Jika orang menginginkannya dan jika orang memilihnya, maka hasilnya akan benar, baik, dan tidak dapat diperebutkan lagi, apa pun itu dan apa pun yang akan menjadi konsekuensi bagi mereka atau bagi orang lain ?”

Karena itu klarifikasi dan bahkan konsolidasi menjadi selalu penting dan selalu diperlukan untuk menguji secara cerdas dan cermat cara-cara umum demokrasi yang berlaku dalam mempertahankan pandangan paternalistik terhadap keputusan publik dan kualitasnya. Tentulah diperlukan ketegasan untuk mengatakan sanggahan bahwa di dalam demokrasi kadar seperti ini sesungguhnya orang tidak selalu bisa atau tidak selalu tahu bagaimana memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya. Membongkar hal-hal sepele yang bisa saja disunglap menjadi seolah begitu besar seperti ini harus mampu membangun model demokrasi yang dapat melindungi gagasan demokrasi luhur dari ancaman-ancaman yang sebetulnya adalah hal-hal sepele dan itu jelas sesuatu yang sangat berbahaya (bagi demokrasi). Demokrasi memerlukan perhatian khusus mengenai kompleksitas dan karenanya tidak boleh dilakukan tanpa melindungi pluralitas konsepsi dan ruang kebebasan berekspresi dan kritik dalam arsitektur kelembagaan yang dibangun.

Jika semua keadaan yang berkembang secara universal ini diuji dengan data-data empiris di lapangan, maka jika melihat skenario dan sifat demokrasi kontemporer, keberlangsungannya memang begitu buruk dan beberapa bukti untuk itu dapat dipetik dari peristiwa-peristiwa mutakhir yang konon mempengaruhi secara serius sudut pandang demokrasi (Vincenzo Maimone, Democracy is the power to say “No”, 2017), Mengamati dengan cermat evolusi proses historis dan politis, tampaknya telah muncul isu-isu penting yang berkaitan dengan masa depan yang justru berpotensi besar mengancam demokrasi itu sendiri sebagai model atau solusi dalam menyusun pendekatan dalam penyelesaian konflik kelembagaan internal dan eksternal.

Bukankah kecenderungan yang tampaknya mengkonsolidasikan dirinya dalam debat politik, adalah tipikal dari sintaksis populis dan referensi dangkal, tetapi menggugah, untuk konsep-konsep seperti tradisi, keanggotaan, identitas, fondasi. Demokrasi kontemporer telah dikendalikan oleh ide-ide dan prinsip-prinsip yang secara radikal merestrukturisasi cara proposal politik menjadi proyek bersama yang layak, konsisten, dan yang secara fungsional layak. Intinya adalah proses konstruksi persetujuan dan peran serta fungsi yang dianggap berasal dari partisipasi dalam debat publik telah dimodifikasi sedemikian rupa.

Wilayah-wilayah perbedaan pendapat untuk menjadi agenda dialog menuju konsensus yang baik dalam demokrasi harus dipersubur pertumbuhannya setiap hari. Pertanyaanya, mengapa artikulasi demokrasi justru membangun bongkahan rasa takut dan mengapa pula demokrasi seolah tak membutuhkannya? Menurut Vincenzo Maimone  (2017), konsensus akan selalu terpilah pada tiga varian proses umum, yakni dengan keyakinan, karena penundukan atau karena pengaruh tekanan terhadap pentingnya nilai kesesuaian yang dianggap begitu pragmatis desakannya. Ketiga basis proses umum menuju konsensus itu akan selalu berlomba dalam pemerioritasan sesuai kompleksitas tawar-menawar dan persuasi yang dapat ditampilkan.

Seyogyanya demokrasi itu adalah kekuatan untuk mengatakan “Tidak”. Namun di sini kalkulus persetujuan akan selalu menabrak untuk menaklukkan komponen-komponen berseberangan hingga perbedaan pendapat yang paling masuk akal sekalipun, terus-menerus terbukti berakhir dalam penyelesaian yang seyogyanya atas nama dan untuk demokrasi dikategorikan sebagai tragedi demokrasi manipulatif yang anehnya, tradisi ini beroleh iklim untuk dilembagakan.

Saksikan dengan seksama bagaimana cara dan strategi pragmatis pembangunan opini publik begitu dahsyat mengubah tata bahasa percakapan publik, dan juga bagaimana kemahapentingan kemenangan elektorasi mengubah sifat demokrasi menjadi sesuatu yang lain dan yang justru menentang jatidirinya sendiri.

 

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA
Medan, 20 Mei 2019, hlm B7


1 Comment

  1. […] oposisi. Itu karena mereka takut dan inginb nyaman meski terus menyelewengkan kekuasaan. Lihat https://nbasis.wordpress.com/2019/05/20/demokrasi-kekuatan-untuk-berkata-tidak/ [5] Waspada saja. Segalanya bisa terjadi. Ingat begitu mudahnya mengamandemen UUD 1945 sampai 4 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: