'nBASIS

Home » ARTIKEL » HEBOH KPK

HEBOH KPK

AKSES

  • 729,160 KALI

ARSIP


Berulangkali rencana revisi UU KPK menjadi perdebatan nasional. Kali ini tak kurang serius pro dan kontra yang muncul. Pihak yang menilai KPK akan dilemahkan menuding adanya 19 titik krusial yang akan menjadi kunci pelemahan KPK itu. Apa yang sedang terjadi sebenarnya ?

Ada dua obsesi besar dalam penegakan hukum atas korupsi di Indonesia. Pertama, pihak yang ingin korupsi diberantas tuntas sampai ke akar-akarnya. Obsesi ini ada di luar birokrasi dan politik. Banyak LSM yang konsern dengan aspirasi seperti ini dengan kadar pemahaman yang bervariasi, mulai dari yang sekadar bisa berteriak hingga yang secara filosofis memahami anatomi kultural dan politik kekorupsian di dalam sebuah negara-bangsa.

Kedua, pihak yang berwacana A tetapi berkehendak B dengan kemampuan double talk dan rekayasa politik dan hukum yang dahsyat. Kalangan birokrasi dan politik ada di sini. Mereka ingin nyaman. Dalam perjalanannya, pihak-pihak ini pun mampu mengatur ritme isyu korupsi dan mengendalikan wacana.

Pihak kedua malah mampu memanipulasi arus politik hingga pihak pertama dapat merasa terakomodasi hingga merasa nyaman dengan keadaan. Hasilnya ialah apa yang berjalan di Indonesia saat ini sejak dibentuknya KPK.

KPK sekarang adalah model akomodatif atas elit koruptif dengan tetap pada kesan jujur. Padahal tak ada yang dapat dilakukan oleh KPK dalam membangun iklim zero tolerant to corruption. KPK didisain untukhanya bisa menyeser orang kecil dan dengan pengecualian tertentu untuk menohok orang-orang tertentu dalam posisi yang tidak begitu disukai rezim. Ini tidak aneh, dan di berbagai negara di dunia, model seperti ini yang paling umum.

Orang awam pasti marah jika disuarakan “bubarkan KPK”. Bagi orang ini KPK adalah lembaga suci, bersih dan efektif. Kesan seperti itu datang dari model-model publikasi dan enggalangan opini berbiaya besar. Lihatlah hasil survey setiap tahun, hasilnya pasti menunjukkan tingkat kepercayaan tertinggi kepada KPK. Bagaimana bisa seperti itu?

Disain survey memang dibuat untuk kaum awam. Misalnya ditanyakan lembaga mana yang paling terpercaya dengan opsi Jawaban a, b, c, d, dan seterusnya. Nanti secara frekuensi KPK akan tampil sebagai peroleh mayoritas mutlak suara.

Coba didisain pertanyaannya begini “Fungsi KPK adalah ……………..” Menurut Anda, sudah berhasilkah KPK menjalankan fungsi itu? Begitu seterusnya hingga semua lembaga memeroleh penilaian. Jika disain itu yang dibuat,maka hasilnya pasti akan berbeda dengan hasil-hasil survey yang selama ini mengunggulkan KPK.

KPK sebagai lembaga superbody memiliki keistimewaan dalam hukum hingga seburuk apa pun kinerjanya hanya akan bisa dikritik sebatas wanacan politik. Ia bisa menyadap siapa saja yang iamau. Bayangkan kalau ada lembaga lain yang bisa menyadapnya, kira-kira apa yang akan terjadi? Dari model rekrutmen KPK saja sudah selalu menunjukkan adanya hal-hal perkawanan khusus yang meski terbuka ke publik, namun terus saja berjalan.

Dalam pemerintahan Indonesia di bawah Jokowi terasa KPK itu semakin tak penting. Tetapi Jokmowi bkan tak berbuat untuk kesan. Misalnya dibentuknya sebuah satuan tugas yang berawal dari ditemukannya (tangkap tangan) senilai Rp puluhajuta di Kementerian Perhubungan. Kejadian itu didisain sebagai dasar pembentukan satgasnya Jokowi itu. Kala itu beliau berucap “Pungli Rp 10.000 pun akan saya kejar”, dan bagi orang awam itu sangat ksatria.

Mengapa KPK perlu dipreteli? Mungkin arus modal asing yang akan terus mengalir tanpa batas ke Indonesia akan sangat potensilmenjadi sorotan bagi lembaga superbody seperti KPK. Kita tahu selama ini korupsi korporasi tak menjadi sorotan KPK dan tak banyak orang yang faham keanehan ini.

Bagi saya hanya ada dua opsi. Pertama, perkuat KPK dengan kewenangan tanpa ewuh pakewuh hingga Presidenpun bisa ditangkaptangan karena mandatnya dari UU, bukan dari Presiden. Ini memerlukan perombakan mulai dari rekrutmen yang melahirkan komisioner yang tak perlu berhutang budi kepada Presiden.

KPK mandiri dan sehat ini harus faham dan yakin betul bahwa korupsi itu hanya ada pada kekuasaan berjenjang dan di mana kekuatan kunci politik dan kekuasaan digenggam, di situlah korupsi paling besar (power tend to corrupt).

Kedua, bubarkan KPK dan perkuat lembaga penegakan hukum konvensional. Jika ini tak berjalan, ya saya minta korupsi itu jangan lagi dijadikan isyu. Lupakan saja. Tidak ada yang tak korupsi di dunia ini. Bedanya, ada negara rendah dengan tingkat kekasaran budaya berkorupsi seperti Indonesia. Negara yang lebih maju berkorupsi ria secara hidency (tersembunyi).

Ketika Presiden Nigeri belum lama ini pergi ke AntiCorruption Summit di Eropa, seorang Kepala Pemerintahan menunjuk-nunjuknya sebagai presiden gagal melawan korupsidi negaranya. Pada kesempatan yang tepat presiden nigeri berbicara lantang “saya tak butuh permohoinan maaf dari Anda. Tetapi saya ini datang dengan audit lengkap stolen assets yang dibawa oleh negara Anda sebagai hasil perampokan darinegara saya”.

Lalu lintas modal dan bantuan antar negara, terutama dari negara maju ke negara terbelakang, untuk infrastruktur maupun untuk keperluan politik lainnya, adalah feeding yang menggemukkan iklim korupsi di negara berkembang. Kira-kira itu kesimpulan dari kejadian pada AntiCorruption Summit itu

Shohibul Anshor Siregar


1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: