'nBASIS

Home » ARTIKEL » JAMINAN PRODUK HALAL

JAMINAN PRODUK HALAL

AKSES

  • 729,151 KALI

ARSIP


Umat Islam Indonesia tampaknya tak begitu sadar bahwa UUD Negara RI 1945 mengamanatkan negara menjamin dan memberi perlindungan kepada setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya, termasuk jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi. Lihatlah, 65 tahun (1945-2014) Indonesia tak peduli atas urgensi keselamatan warga negara mayoritas dalam menjalankan
agamanya yang dijamin oleh konstitusi.

Setidak-tidaknya terdapat terdapat beberapa kealpaan besar Indonesia seputar penerbitan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).[1] Hingga kini kehadiran UU itu seolah hanya dapat dinilai sebagai kemunculan sebuah tekad belaka. Kurangnya upaya civil society untuk mendorong pemerintah memenuhi kewajibannya secara jelas berkaitan dengan lemahnya posisi tawar umat Islam.

Bayangkan, Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) baru dapat terbit pada tanggal 29 April 2019 (Nomor 31 Tahun 2O19). [2] Akibat kekosongan pengaturan teknis UU JPH sama sekali belum dapat dikategorikan sebagai keputusan politik yang mengikat efektif, baik kepada penyelenggara negara maupun kepada rakyat.

Kealpaan pertama ini sangat fatal, karena sekaligus dapat dilihat sebagai pengabaian pemerintah atas kewajibannya untuk menindaklanjuti pembentukan berbagai ketentuan teknis bersifat imperatif  yang lahir dari UU JPH. UU JPH ini memang lahir pada masa pemerintahan SBY. Tetapi sama sekali tidak ada alasan bagi pemerintahan Joko Widodo untuk tidak menindaklanjutinya dengan alasan apa pun. [3]

Kecuali, misalnya, oleh desakan untuk membatalkan dari kekuatan politik dan ekonomi tertentu di Indonesia,  secara konstitusional dibatalkan sendiri oleh pemerintah sesuai mekanisme yang berlaku. Katakanlah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). [3]

Memang Peraturan Presiden Republik Indonesia No 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama telah menetapkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal termasuk dalam lingkup kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Agama RI sebagaimana ditegaskan pada pasal 3 huruf h.[4]

Namun meski pun Kementerian ini memiliki pern sentral dalam proses perwujudan JPH di Indonesia, dalam keterbatasannya secara faktual telah menunjukkan lambannya penyelesaian tuntutan perlindungan untuk umat Islam. Tetapi hingga pertengahan bulan ini suara-suara yang cukup keras masih terdengar dan bahkan semakin kuat. Ini terkait dengan fakta belum disiapkannya perangkat aturan JPH. Malah ada yang mempertanyakan akankah pemerintah harus menerbitkan Perppu?

Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94/TPA Tahun 2017 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memang resmi sudah memiliki pimpinan yakni Sukoso, seorang guru besar bidang kelautan dan bioteknologi perikanan padai Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Malang. Tetapi itu baru sebagian dari banyak hal yang diperlukan untuk mendorong efektifitas UU JPH.

Aturan Teknis

Sejumlah pengaturan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan UU JPH hadir sangat terlambat atau bahkan hingga kini masih belum tersedia. Misalnya tentang ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat (5), model kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana disebutkan pada pasal 11 yang memerlukan Peraturan Pemerintah.

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai pasal 16; ketentuan mengenai lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) sebagaimana disebutkan pada pasal 21 ayat (3). Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana disebutkan pada pasal 22, tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana ditegaskan pada pasal 27 ayat (3), ketentuan mengenai Penyelia Halal sesuai pasal 28 ayat (4), tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal sesuai pasal 29 ayat (3).

Tata cara penetapan LPH sesuai pasal 30 ayat (3), ketentuan mengenai Label Halal sesuai pasal 40, tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sesuai pasal 41. Pembaruan Sertifikat Halal sesuai pasal 42, biaya sertifikasi halal sesuai pasal 44 ayat (3), pengelolaan keuangan BPJPH sesuai pasal 45 ayat (2).

Kerja sama internasional dalam bidang JPH sesuai pasal 46 ayat (3), tata cara registrasi Sertifikat Halal oleh lembaga halal luar negeri sesuai pasal 47 ayat (4). Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sesuai pasal 48 ayat (2), ketentuan mengenai Pengawasan JPH sesuai pasal 52, tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan sesuai pasal 55 dan ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal sesuai pasal 67 ayat (3), dan lain-lain.

Salah satu masalah yang kini jelas terlihat ialah bahwa kini jutaan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang wajib disertifikasi halal terutama pangan, obat, kosmetik dan yang lainnya diasumsikan sedang menantikan terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) yang menjadi turunan UU JPH. Walaupun sebenarnya kriteria sertifikasi halal cukup sederhana, namun terdapat titik krusial yang harus dipahami.

Misalnya pelaku usaha yang memproduksi bahan baku yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Itu menuntut pengaturan rinci tentu saja. Selain itu yang disertifikasi adalah bahan dan proses produksi. Sedangkan bahan baku masih akan diatur lebih lanjut daftarnya melalui penetapan Menteri Agama. Penetapan itu wajib berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Setiap proses produksi memerlukan pemengujian. Begitu juga lokasi, alat produksi yang wajib terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Kriterianya terdiri dari standar kebersihan dan higienitas, jaminan keterbebasan dari kontaminasi najis dan dari kontaminasi bahan tidak halal.

Jangan lupa, kesalahan yang dikategorikan sebagai tindak pidana menurut UU JPH diberi sanksi tegas atas sebagaimana dinyatakan pada pasal 56 (pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah).

Trend Dunia 

Saat ini sesungguhnya JPH sudah tumbuh pesat menjadi bisnis multi-miliar dolar di seluruh dunia. Demandnya (permintaan) terus meningkat dan sekarang diterima secara luas karena memang produk bersertifikat halal itu secara substantif telah memenuhi standar internasional untuk keamanan konsumsi. Sebagai perbandingan  (Ahmad Robin Wahab, 2004) [5] standar makanan Halal Malaysia dan program sertifikasinya telah diterima dan digunakan oleh komisi FAO/Codex dalam penyusunan standar halal Codex (Codex Alimentarius Commission – Codex General Standard untuk Pelabelan Makanan Olahan – Codex Stan 1-1985, ayat CAC) / GL 024-1997 – Pedoman Umum Penggunaan Istilah “HALAL”).

Selain itu di seluruh dunia kini banyak lembaga yang memiliki kewenangan mengurusi masalah halal yang menurut sejarahnya sejak tahun 1999 lalu telah bersepakat atas pendirian Dewan Makanan Halal Dunia (WHFC) yang di dalamnya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) memiliki peran penting.

Di wilayah Asia organisasi itu memiliki jejaring NPO Japan Halal Association, Japan Muslim Association (JMA), Japan Halal Foundation (JHF), Jamiat Ulama I Hind Halal Trust, Jamiat Ulama Halal Foundation (India), Taiwan Halal Integrity Development Association (THIDA), Halal Certification Agency (Vietnam), Korea Moslem Federation (KMF), Halal Accreditation Council (Guarantee) Limited (HAC)-Sri Langka, Halal International Authority Gulf (Arab Saudi), Halal Development Institute of the Phillipines, INC.

Di Australia dan Selandia Baru ada Australian Federation Of Islamic Council (AFIC), Global Halal Trade Center (GHTC), Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia Inc. (SICHMA), The Islamic Co-ordinating Council of Victoria, Western Australia Halal Authority (WAHA), Asia Pacific Halal Services New Zealand PTY 2011 LTD, New Zealand Islamic Development Trust (NZIDT),  The Federation of Islamic Association of New Zealand (FIANZ), Australian Halal Authority & Advisers (AHAA), Australian Halal Development &Accreditation (AHDAA) dan Global Australian Halal Certification (GAHC).

Di Amerika dan Amerika Latin ada America Halal Foundation (AHF), Halal Food Council USA (HFC USA), Halal Transaction of Omaha, The Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA), Islamic Services of America (ISA), Federation of Muslim Association in Brazil (FAMBRAS), Islamic Dissemination Centre for Latin America (CDIAL), Halal Montreal Certification Authority, Islamic Food and Nutrition Council of Canada, Islamic Inspection Services SIIL, dan Islamic Center of the Argentine Republic.

Eropa sendiri telah memiliki Halal Certfication Services (HCS), Eurasia Halal Service Center, Halal Food Council Of Europe (HFCE), Halal Institute of Spain, Halal Quality Control (HQC), The Grand Mosque of Paris – SFCVH, The Muslim Religious Union of Poland, Total Quality Halal Correct Certification (TQHCC), The Muslim Food Board UK, Halal Feed and Food Inspection Authority (HFFIA), Halal Food Authority (HFA), Islamic Foundation of Ireland, HAFSA Halal Certification and Food Imp & Exp Ltd, KASCERT TURKEY, HFC Halal Turkey, Polish Institute of Halal (Polandia), Instituto de Halal Portugal, World Halal Authority (Italia). Sedangkan di Afrika Selatan terdapat National Independent Halaal Trust (NIHT).

Peran Umat

Setelah cukup alpa selama 7 dasawarsa lebih tak pernah berfikir bagaimana mengatur ketentuan perlindungan tentang JPH, ternyata setelah diundangkan baik pemerintah maupun rakyat terkesan sama-sama acuh tak acuh. Padahal masalah ini menyangkut mayoritas umat beragama di Indonesia.

Halal adalah konsep dan terminologi hukum fiqh (Islam) yang menyangkut hidup dan pengabdian sehari-hari pemeluknya yang di Indonesia mereka menduduki posisi mayoritas. Saat kemerdekaan jumlah mereka sekitar 95 %, dan menurut Sensus Penduduk 2010, hanya dalam kurun 65 tahun saja, telah mengalami penyusutan menjadi sekitar 87 %. Terlalu banyak variable yang harus dihitung untuk proyeksi persentase itu untuk tahun-tahun mendatang di Indonesia.

Lemahnya posisi dan peran umat Islam Indonesia yang nyaris tak dihitung sebesar jumlahnya kecuali untuk perolehan legitimasi dalam setiap pemilu dan pilkada sangat terasa. Sebetulnya oleh kekuatan-kekuatan dominan dunia, mayoritas umat Islam Indonesia adalah fakta yang benar-benar dihitung baik secara sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Namun demikian, observer dari luar akan terheran-heran atas sebuah ketak-masuk-akalan yang nyata karena melihat di Indonesia ada organisasi-organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, Alwashliyah, ada FPI ada FUI dan masih ada lagi badan-badan semi pemerintah seperti MUI serta juga memiliki sebuah kementerian yang mungkin hanya terdapat di Indonesia, yakni Kementerian Agama yang awalnya didirikan untuk mengakomodasi umat Islam sebagai mayoritas.  Jangan lupa bahwa Indonesia juga memiliki sejumlah besar perguruan tinggi berlabel Islam dan partai politik berasas Islam, di pusat pemerintahan mau pun di berbagai daerah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Observer asing akan bertanya apa kerja mereka hingga tak merasa perlu berusaha serius melindungi umatnya? Mestinya semua lembaga itu terus mendesak dan membantu pemerintah agar segera dapat melaksanakan amanat UU No 33 Tahun 2014.

Penutup

Umat Islam Indonesia tampaknya tak begitu sadar bahwa UUD Negara RI 1945 mengamanatkan negara menjamin dan memberi perlindungan kepada setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya, termasuk jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi. Lihatlah, 65 tahun (1945-2014) Indonesia tak peduli atas urgensi keselamatan warga negara mayoritas dalam menjalankan agamanya yang dijamin oleh konstitusi.

Pemerintah Indonesia pun termasuk naif tak berhitung tentang kaitan UU ini dengan upaya mendorong kemajuan wisata. Dunia Barat dan Timur, terlepas apa agama mayoritas negara-negara di dua kawasan itu, telah lama berhitung tentang keuntungan besar dari industri wisata halal dan mereka berlomba berinvestasi pada sektor yang terus berkembang sangat positif ini. [6]

Catatan:

[1] Pasal-pasal UUD 1945 yang dirujuk sebagai konsideran UU No 33/2014 antara lain adalah pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; pasal 28J ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat (2)

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; pasal Pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

UU ini mendefinisikan produk halal sebagai produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam yang proses penentuannya melalui rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

Secara tegas diatur tentang bahan sebagai unsur yang   digunakan untuk menghasilkan produk yang penjaminannya dimaksudkan sebagai bentuk kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Karena itu diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dibentuk oleh Pemerintah. Kewenangannya tetap tergantung kepada fatwa MUI dan diperlukannya Lembaga Pemeriksa Halal yang tugasnya melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan setiap produk. Juga terdapat Auditor Halal yang adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk, serta penyelia. Sertifikat Halal pada gilirannya memerlukan Label Halal yang merupakan bentuk kepastian hukum atas bahan, proses dan produk halal.

Tujuan akhir penyelenggaraan JPH ini ialah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku  usaha  untuk memproduksi dan menjual produk halal. UU ini memang mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikat halal.

Tentu sangat diperlukan, dan dalam UU ini ada Bab khusus mengenai kerja sama internasional. Isinya menentukan bahwa pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang jaminan produk halal dan dalam kondisi sertifikat halal sudah diperoleh dari badan dunia yang diakui, hal itu diakui di Indonesia.

Bab VIII UU ini menjelaskan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal berupa melakukan sosialisasi dan pengawasan.

[2] Dari isi UU 33/2019 ini menjadi jelas bahwa Indonesia belum pernah memiliki UU tentang halal. Untuk lebih jelas konsideran menimbang dalam UU ini dikutip sepenuhnya. Konsideran pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu; konsideran kedua, bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat; kosideran ketiga, bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya; konsideran keempat, bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan. Sekiranya Indonesia pernah memiliki regulasi halal sudah barang tentu akan disebutkan di dalam konsideran ini. Namun demikian regulasi berupa SK Menkes No. 82/MENKES/SK/I/1996 yang kemudian diperbaiki dengan SK Menkes No 924/MENKES/SK/VIII/1996 memiliki pengaturan teknis antara lain pencantuman tulisan “halal” diberikan oleh Dirjen POM berdasarkan fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”. Dengan demikian SK Menkes ini adalah peraturan pertama yang mengatur pencantuman label halal berdasarkan sertifikat halal dari MUI.

[3] Pada pasal 65 UU 33/2014 dinyatakan “Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.  Padahal Peraturan Pelaksanaan yang diminta oleh UU ini baru dapat diterbitkan oleh pemerintah pada tanggal 3 Mei 2019 dengan Nomor 31/2019. Sedangkan beberapa pasal dalam UU 33/2019 tidak mungkin terpenuhi tanpa landasan Peraturan Pemerintah dimaksud, di antaranya pasal 61 (LPH yang sudah ada sebelum Undang-Undang  ini  berlaku diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 13 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk); pasal 62 (Auditor halal yang sudah ada sebelum  Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Auditor Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 14 dan  Pasal 15 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan); pasal 63 (Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 28 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan); dan pasal 64 (BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan). Perangkat lain seperti Peraturan Menteri yang diminta oleh UU 33/2014 tidak mungkin diterbitkan sebelum adanya Peraturan Pemerintah yang menjadi acuannya. Pada pasal 67 malah disebutkan “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

[4] Pasal 2 “Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”. Pasal 3 “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi: h. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal”.

[5] Lihat https://www.researchgate.net/publication/321146025

[6] Lihat https://nbasis.wordpress.com/2017/08/14/wisata-halal/

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada
Medan, 14 Oktober 2019, Hlm B 6


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: