'nBASIS

Home » ARTIKEL » PILKADA DAN PARADOKS DEMOKRASI

PILKADA DAN PARADOKS DEMOKRASI

AKSES

  • 729,151 KALI

ARSIP


SKEMA ISYU PILKADA

|Di luar kelaziman saling mendiskreditkan atas nama Pancasila, dan di luar keluasan realitas sosial yang menyimpang dari Pancasila selama ini (kadar kebertuhanan, sila 1;  realitias penerapan prinsip kemanusiaan, sila 2; soliditas persatuan, sila 3; dan agenda terbengkalai untuk realisasi ide besar keadilan sosial, sila 5), dihadapkan dengan fakta pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung selama ini, sebetulnya telah terjadi pelanggaran sila 4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan|


Jum’at 6 Maret 2020, Ketua Departemen Politik FISIP USU, Dr H Wardjio, mendaulat Siti Nur’aini dan Indra Fauzan sebagai narasumber diskusi “Election in Medan”. Selain dihadiri para akademisi, diskusi juga diikuti utusan Lafran Institute, Rumah Konstitusi Indonesia, Walhi, Cisdev, OIC dan LBH. Tulisan ini menyarikan pokok pikiran Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS) yang difokuskan pada masalah hulu Pilkada yang kerap terabaikan.

Memang, dalam forum ini, sepintas disinggung kriteria keamanan Pilkada bagi alat kekuasaan yang tak selalu identik dengan aman pemilu menurut nilai demokrasi walaupun selama ini ukuran merekalah yang lebih berlaku dan alokasi biaya untuk mereka pun tak kecil. Masalah lain seperti kriteria efektivitas kinerja Gakkumdu juga bukan tak dianggap penting, meski ia berada di hilir belaka.

Di Medan, lazim orang merujuk data KPK yang menorehkan image juara korupsi. ‘nBASIS mengkategorikannya konstruk mitos yang perlu dihadapkan pada nalar filosofi hukum dan nalar sosiologis. Mungkin orang kerap melakukan komparasi. Surabaya semaju ini, Bandung semaju itu, New York begini, Tokyo begitu. Aktivitas mental menyusun daftar keinginan serupa itu tetap harus dihargai, betapa pun kurang menyadari kekhasan sejarah dan kompleksitas setiap kota. Medan memiliki visi, misi dan program prioritas. Agar tak berakhir sia-sia, dokumen inilah yang harus dijadikan patokan evaluasi.

Diskusi juga mendengar keluhan wilayah sekitar USU tergenang setiap hujan berdurasi 15 menit saja. Tetapi ini jelas pengabaian atas faktor perencanaan tata ruang dan tak menguliti akar masalah, yakni rivalitas modal dalam perebutan wilayah dan pemaksaan tata kota seburuk ini. Orang yang begitu bersemangat perlu disadarkan bahwa tanpa perbaikan, makin ke depan, partisipasi pemilih hanya ditentukan politik identitas dan politik uang. Tetapi politik identitas itu bukan ghal buruk dan malah kerap efektif melawan masalah kedua. Partisipasi pemilih identik uang.

Berilah bukti untuk menentang fakta bahwa rendahnya partisipasi pemilih Medan (pilkada 2015) adalah indikasi minimnya operasi politik uang. Tentu ada variable makro politik lainnya yang bekerja di situ.

Legalframework dan Watak Indonesia. Salah satu bentuk ngotot-ngototan paling emosional dan nyaris minus etika di negeri ini adalah soal Pancasila. Tingkah itu ada di mana-mana. Ada lagi fenomena yang lebih serius. Presiden bilang “Saya Indonesia, saya Pancasila” (Kompas, 30 Mei 2017). Salim Said menyindir bahwa dengan pernyataan itu yang lain bisa merasa dikategorikan bukan Indonesia dan bukan Pancasila (Jaktv 31 Mei 2017). Kepala BPIP Yudian Wahyudi dihebohkan karena bilang “Agama musuh terbesar Pancasila” Banyak diprotes, termasuk Kongres Umat Islam Indonesia VII di Bangka Belitung yang dari istana direspon dengan penolakan pembubaran BPIP (detikNews, 3 Maret 2020). Banyak lagi, dan diperkirakan akan bersusulan tak kalah seru ke depan. Dengan mencukupkan kedua petinggi negara ini sebagai representasi untuk masalah bahwa Pancasila itu telah digunakan tak hanya sebagai klaim yang membelah dan bahkan menimbulkan keresahan, tiba saatnya membahas sebuah paradoks.

Di luar kelaziman saling mendiskreditkan atas nama Pancasila, dan di luar keluasan realitas sosial yang menyimpang dari Pancasila selama ini (kadar kebertuhanan, sila 1;  realitias penerapan prinsip kemanusiaan, sila 2; soliditas persatuan, sila 3; dan agenda terbengkalai untuk realisasi ide besar keadilan sosial, sila 5), dihadapkan dengan fakta pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung selama ini, sebetulnya telah terjadi pelanggaran sila 4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Indonesia selain suka berbicara kebenaran sesuatu yang mungkin hanya diakuinya secara ragu-ragu, juga tidak memiliki institusi kritisisme kuat yang bisa memberi koreksi atas mainstream kehidupan yang menyimpang.  Meskipun narasi kunci regulasi pilkada adalah “demokratis”, namun diperbandingkan dengan model demokrasi mana pun  dan dengan argumen apa pun, interpretasi sila 4 Pancasila jelas sekali diingkari.  Dengan sila 4 mestinya hanya satu pemilihan langsung yang wajib dilaksanakan menurut Pancasila, yakni saat menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif yang kelak salah satu tugas utamanya memilih presiden, gubernur, bupati dan walikota atas nama rakyat.

Pro dan kontra pilkada bergulir dengan kuantitas kecil tuduhan sebagai penentangan terhadap Pancasila karena pertimbangan yang lebih mengemuka adalah mudharat atau manfaat dihubungkan dengan berbagai praktik buruk (massifikasi politik uang yang mengokohkan wajah demokrasi Indonesia sebagai tawar-menawar transaksional, dan lain-lain). Dorongan bagi pemenang untuk korupsi, menutupi pembiayaan “sewa perahu” dan transaksi massif meraup suara pemilih, adalah tragedi susulan di tengah kondisi kemiskinan struktural yang akhirnya menjadi mainstream budaya politik. Realitas ini adalah bentuk pradoks lainnya di Indonesia, yang selalu berteriak anti korupsi, bahkan mendirikan lembaga dengan otoritas besar, namun perkuatan budaya korupsi terus dilakukan antara lain dengan praktik buruk dalam pemilu dan pilkada.

Pada akhir periode pemerintahan SBY diterbitkanlah revisi UU mengembalikan pilkada menjadi urusan legislatif (No 22/ 2014). Ketika itu SBY sedang berada dalam kunjungan di luar negeri dan begitu tiba di tanah air langsung menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (No 1/2014) untuk membatalkan revisi UU yang baru saja disahkan itu. Satu lagi bukti watak Indonesia yang buruk, revisi UU itu berasal dari eksekutif dan setelah disahkan dibatalkannya pula. Revisi UU itu pun tak secara substantif memasuki inti masalah, karena jika tetap berlaku akan menjadi aneh: pilpres langsung dan pilkada tak langsung.

Oligarki Partai, Anti Demokrasi. Jika sekarang masih ada keinginan beroleh pemimpin daerah yang baik, kemungkinan besar hal itu hanyalah hayal belaka.  Sesungguhnya rakyat daerah tidak pernah menentukan figur karena regulasi penetapan calon ada pada pimpinan partai politik di Jakarta.  Regulasi didisain memosisikan rakyat tak boleh berdemokrasi penuh. Jika belakangan ada klausul calon perseorangan, hal itu adalah hasil judicial review di Mahkamah Konstitusi Putusan (No 5/PUU-V/2007), dan di tengah kondisi buruk pengalaman demokrasi kehadiran calon perseorangan sangat jarang menjadi pemenang.

Salah satu sebabnya ialah ketertanaman faham di tengah rakyat bahwa jika setiap orang terjun ke dunia politik adalah koruptor yang juga harus siap untuk membagi-bagi hasil korupsinya kepada pemilih sejak proses awal pengumpulan dukungan. Bagaimana penetapan calon oleh partai di tingkat pusat? Praktik ini adalah salah satu bentuk lawfull corruption di antara praktik-praktik lain yang diabadikan sambil beteriak anti korupsi.  KPK tak akan pernah berani melakukan tugasnya dalam transaksi “sewa perahu”. KPK belum sungguh-sungguh menihilkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, kekayaan dan sumberdaya milik Negara atau setidaknya ia benar-benar berusaha menghindari hulu masalah yang berpangkal pada dalil power tend to corrupt.

Sadarkah Anda apa penyebab fenomena pasangan tunggal dalam pilkada? Itu hanya ekspresi serius lainnya dari oligarki partai yang diabadikan oleh demokrasi transaksional khas Indonesia yang demi kekuasaan tak malu berurusan dengan kotak kosong.

Integritas Penyelenggara. Sebetulnya masih termasuk bagian dari aspek legalframework ketika diinginkan integritas penyelenggara. Bagaimana pengaturan regulasi agar penyelenggara dapat dibentuk sebagai lembaga independen yang berintegritas dan untuk setiap deviasi beroleh sanksi hukum tak sebatas putusan DKPP yang kerap penuh toleransi berbasis solidaritas sesama instrumen penyelenggara pemilu.

Sangat lazim dalam celotehan Indonesia bahwa penentu pemenang pemilu adalah penghitung suara. Hal itu mengindikasikan secara kuat, rakyat tahu bahwa sistem pemilu tidak menjamin ketakberlangsungan deviasi. Inherent dalam tubuh demokrasi harus ada jaminan penyelenggaraan pemilu jurdil dan berintegritas. Faktanya dengan, misalnya, keberadaan bawaslu hingga satuan-satuan kerjanya hingga ke jajaran terbawah tak serta-merta memberi harapan keterjaminan perbaikan. Padahal semestinya regulasi harus mengatur kewajiban-kewajiban penyelenggara yang dengan sendirinya membuatnya tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan di atas nilai demokrasi untuk mempertahankan status kebenaran kinerjanya yang buruk di mata publik.

Revisi tajam legalframework harus menjamin tujuan utama menghapus realitas sosial yang selama ini dikemukakan oleh rakyat bahwa penentu pemenang pemilu adalah penghitung suara. Ini tak sekadar memastikan Indonesia keluar dari fakta buruk tak pernah mampu membuat Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tranparansi serta akuntabilitas untuk itu, tetapi juga sekaligus harus mampu menegakkan definisi standar demokrasi sesehat nalar berkemajuan yang tak mati dalam formalisme berbahaya.

Di sini dirasakan perlu hadirnya instrumen kuat. Sayangnya kalangan akademisi Indonesia tak pernah memikirkan masalah hulu, selalu lebih asyik di hilir dan yang paling fatal mereka banyak menyibukkan diri dalam survei yang siapa pun sudah mulai tahu bahwa selain amat potensi menjadi budak materi, pekerjaan ini pun amat mudah terjebak dalam pengumpanan diri ke missi yang mirip dengan pekerjaaan kriminal demokrasi.

UU pemilu dan UU pilkada ke depan harus memiliki instrumen itu. Di antara instrumen yang sudah banyak teruji keterandalannya di Negara-negara demokrasi terkemuka di dunia ialah Telisik Forensik Pemilu  yang antara lain dapat dirujuk pada karya Mebane, Election Forensics Toolkit and Guide (2017).

Ada hal yang kelihatannya sepele namun secara politik menggelikan. Abuse of power sangat dicaci di negeri ini tetapi narasi itu tak dimaksudkan untuk menolak pengistimewaan  petahana presiden yang leluasa berapa menit dan berapa jam memerlukan cuti di sela perkampanyeaan yang penuh persaingan tak sehat itu. Logika hukum mana yang membenarkan cuti amat istimewa bagi petahana presiden? Maukah memberinya kepada petahana pilkada?

Constitutional Base. Untuk setiap kontestasi selalu hadir dua domain umum pergerakan politik yang menguras energi, yakni aspek kontestasi dan tuntutan imperatif konstitusi.  Sayangnya demokrasi Indonesia hanya lebih menyibukkan diri pada aspek pertama, tetapi tak sampai menukik kepada segenap dampak buruknya seperti populisme menyesatkan yang kerap dibarengi praktik politik uang bermanis-manis. Jarang sekali fenomena demokrasi di seluruh Indonesia berusaha merujuk perhelatan kepada konstitusi, kecuali sebatas paparan harfiah belaka. Pertanyaan serius di sini adalah, untuk apa pemerintahan dibentuk dan disirkulasikan jika bukan untuk tujuan yang dinukilkan di dalam pembukaan UUD 1945?

Setidaknya ada lima nilai dasar, yakni memastikan tiada penjajahan di atas permukaan bumi, melindungi segenap tumpah darah dan seluruh bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menjaga ketertiban dunia.

Hiruk pikuk kontestasi akhirnya kerap dengan sendirinya menganggap aspek pemenuhan fungsi pemerintahan sesuai ketentuan konstitusi terabaikan begitu saja dan anehnya Indonesia tetap saja mengklaim dirinya negara demokrasi Pancasila. Idealitas cita-cita itu tak mungkin diraih tanpa perkuatan demokrasi yang secara otomatis melahirkan kondisi adil makmur. Dengan tingkat kemakmuran tertentulah Indonesia akan didengar berbicara di forum dunia untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan dan menyumbang secara signifikan untuk ketertiban dunia. Jika tetap dengan ketergantungan (misalnya pangan) dan ketakberwibawaan karena modal, teknologi dan sumberdaya manusia, Indonesia malah akan dianggap menjadi bagian dari beban saja.

Untuk apa semua perhelatan demokrasi itu jika tak memiliki keterkaitan dengan revitalisasi usaha memanusiakan manusia dalam bingkai NKRI berdasarkan konstitusi?

Rakyat dan bangsa Indonesia adalah determinan awal untuk semua itu. Jangan terus diabaikan.

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA
Medan, Senin, 9 Maret 2020 hlm B7.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: