'nBASIS

Home » ARTIKEL » MELAYU POLITIK

MELAYU POLITIK

AKSES

  • 729,151 KALI

ARSIP


Istana-Maimun-tempat-wisata-di-Medan-1024x576

| Komunike Melayu boleh tidak terlalu pusing dengan progress dan dinamika yang masing-masing dihadapi oleh Akhyar Nasution, Bobby Nasution, Ikhwan Ritonga dan Salman Alfarisi termasuk akan berpasangan dengan sesiapa mereka | Tak menday jika berhenti pada titik ini | Maju dan berbicaralah kepada Jokowi dan semua Ketua Umum partai di Jakarta | Urusannya memang di sana meski komunike politik boleh di sembarang tempat dengan penuh kepastian didengar dan diapresiasi penentu di Jakarta| Jika diplomasi boleh bersifat ultimatum, sampaikan saja tokoh Melayu harus menjadi Walikota|

Kamis (12/03/2020) lalu komunike 17 Ormas Melayu di Medan mengirim signal politik meminta parpol memerhitungkan tokoh Melayu menjadi Calon Wali Kota Medan atau Wakil. Cukup sederhana dasar pengiriman signal politik itu dilihat dari nilai posisi tawar. Kota Medan adalah simbol mahkota terpenting Tanah Deli. Sekaligus salah satu homeland  terpenting puak-puak Melayu Indonesia. Mereka bersejarah panjang (politik, ekonomi dan budaya) di sini sebagai bagian integral bangsa.

Komunike itu mereview sejarah meski untuk rentang waktu amat terbatas. Juga tak cukup menelisik berbagai faktor di balik rivalitas politik yang menyertakan putera Melayu dalam setiap kontestasi. Sejak 2005, kata komunike, Kota Medan selalu dipimpin tokoh Melayu. Dalam rentetan pilkada tak hanya mencatatkan nama putera Melayu sebagai kontestan (calon Wali Kota maupun Wakil), namun juga pemenang. Bagaimana menerjemahkan data ini?

Tahun 2005 Abdillah berhasil memenangi pilkada langsung pertama menggandeng birokrat karir yang berasal dari Mandailing Natal, Ramli Lubis. Sebagai seorang pengusaha sukses, Abdillah itu luar biasa yang mardomutuk (match in heaven) menemukan ruang dan masanya dalam kancah otonomi yang sedang mengawali ujicobanya waktu itu, Dalam pemilihan tak langsung (2000) ia raih jabatan Walikota Medan untuk periode pertama, berpasangan dengan Maulana Pohan.

Mantan Sekda Tapanuli Selatan, Rahudman Harahap berpasangan dengan seorang birokrat karir putera Melayu, Tengku Dzulmi Eldin dan menang (2010). Harusnya tak dilupakan kewibawaan politik Datuk Lelawangsa Syamsul Arifin Silaban Sahabat Semua Suku mempersatukan keduanya. Waktu itu Datuk gubenur. Tak hirau kritik, ia tak hanya mengambil jabatan Plt Walikota Medan dari Rahudman Harahap yang sebelumnya ia tugasi menguasai lapangan. Semua itu adalah “jaminan” kepemihakan politik dalam kontestasi.

Tahun 2015 hanya ingin berpasangan dengan seorang kader PDIP dari grassroot, Akhyar Nasution, Tengku Dzulmi Eldin beroleh legitimasi sebagai Walikota melalui perhelatan yang sepi sekali. Pemilih tak sampai seperempat dari orang yang berhak. Bermacam analisis telah dibuat orang atas fenomena titik nadir terendah partisipasi pemilih ini, tetapi tak ada yang jujur berkata sebenarnya. Pilkada 2015 itu adalah perhelatan demokrasi langsung terbaik sepanjang masa di Indonesia karena tradisi besar politik uang tak dimainkan.

Putera Melayu Sakhyan Asmara yang berkemampuan manajerial mumpuni, dengan catatan karir cukup cemerlang di ibukota, kembali ke habitat lamanya (USU). Dengan mengejutkan rela tak menjadi profesor demi panggilan nurani membenahi kota Medan. Menurutnya kota ini enggan hadir untuk dihitung dalam konstelasi pusat politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya Indonesia seoptimum potensi sejatinya yang malah terus degradatif.

Kolonel Datuk Saiful Azhar juga tampil. Secara impilisit seakan ingin mereplikasi success story putera Melayu senior dari TNI berbintang tiga, Edy Rahmayadi. Tentu bacaan politik yang benar dapat membedakan political circumtance makro dan mikro Pilgubsu 2018 dan Pilkada Medan 2020. Selain itu ada sejumlah nama lain seperti Aulia Rachman, M Syafii dan Hefriansyah. Pemahaman atas proses regenerasi tokoh Melayu lainnya dalam kancah politik juga tak mungkin mengabaikan orang-orang belia yang baru terjun ke dunia politik, misalnya Tengku Ryan Novandi, Afif Abdillah dan lain-lain.

Seyogyanya harus disebut seorang tokoh Melayu yang lazim bergerak taktis tak kentara Datuk Ilhamsyah yang cukup berpengalaman dalam dunia politik bersama partai Golkar. Begitu pun  Edy Ikhsan yang dengan berani pernah berencana maju melalui jalur perseorangan, meskipun cita madani yang ia gaungkan rontok membentur realitas keniscayaan kebudayaan politik berbayar di tengah masyarakat.

Melihat perkembangan pengerucutan figur hingga kini mungkin peluang Melayu yang dalam komposisi penduduk Kota Medan sekitar 7 persen itu hanya menyisakan posisi Wakil. Tak bisa dipungkiri kenyataan kemencuatan dua nama yang berebut restu PDIP hari-hari belakangan,  Plt Walikota Medan Akhyar Nasution dan Bobby Nasution. Tetapi dapat disederhanakan dengan kemungkinan salah satunya gugur, atau keduanya tampil dengan dukungan partai (dan koalisi) yang berbeda, atau keduanya maju sebagai pasangan. Mereka sudah menyerahkan masing-masing 3 nama bakal calon wakil. Akhyar Nasution mengajukan seorang ulama, seorang birokrat dan seorang akademisi. Sedangkan Bobby Nasution, dalam pertemuan di markas PDIP Kota Medan, pekan lalu, menyebut sebuah nama yang mengesankan hasil telaahannya atas peta politik dan peluang kemudahan beroleh restu Jakarta, yakni Roby Barus, sebagai salah satu dari 3 nama yang ia ajukan.

Political pressure tetap penting digencarkan, meski harus disadari bahwa semua partai memutus berdasar elektabilitas berbasis tiga wilayah integratif (figurity, networking dan budgetting). Sebagaimana di Solo, pilkada Kota Medan 2020 harus menghitung faktor Jokowi untuk mengatakan bahwa Bobby Nasution tak datang sendirian ke perhelatan.

Satu hal amat pasti, bahwa polarisasi politik cukup memudahkan untuk membaca keberuntungan istimewa pengelompokan partai (termasuk juga kemungkinan PDIP) yang dinikmati Bobby Nasution. Tetapi satu hal lain di seberang begitu penting, yakni status kepetahanaan dan solidaritas kader (PDIP) yang tak mungkin diabaikan. Itu kekuatan moral yang anggun Akhyar Nasution. Memang sulit membayangkan pasukan Megawati bertempur dengan pasukan Jokowi memperebutkan jabatan Walikota Medan. Tetapi mudah menghitung siapa yang diuntungkan.

Menurut hasil pemilu 2019, di Medan hanya PDIP dan Gerindra yang berhak mengajukan calon tanpa berkoalisi. Gerindra kalah tipis hingga Ikhwan Ritonga harus puas pada posisi Wakil pada lembaga legislatif daerah. Sejak dini ia menyuarakan hasrat maju dengan kegesitan mengelola gerakan menjangkau political sense pada grassroot, elit lokal dan nasional. Ia cukup berhasil sehingga jika sebuah survei objektif dilakukan hari ini, namanya mungkin bertengger pada papan atas nilai elektabilitas figur. Tetapi rekonsiliasi elit nasional pasca pemilu adalah pertemuan kepentingan dua nama belaka, Prabowo Subianto dan Jokowi. Bisakah menolak kehendak Jokowi mengusung Bobby Nasution?

Ada fenomena lain yang secara samar mencerminkan sikap internal Gerindra. Rekan sefraksi Ikhwan Ritonga yang putera Melayu, Aulia Rachman, diberitakan sudah membentuk Forum Relawan Muslim Bersatu. Ratusan markas sosialisasi dibangun dengan pesan utama Bobby Nasution-Aulia Rachman untuk Medan.

Jika Sakhyan Asmara tegas tak ingin menjadi wakil walikota, dan dibanding dengan sejumlah nama putera Melayu yang direkomendasikan komunike 17 Organisasi, apakah tak terasa realistis bagi Melayu melihat pentas kontestasi yang pesertanya termasuk Aulia Rachman atau salah seorang di antara Datuk Saiful Azhar, M Syafii, Hefriansyah, Tengku Ryan Novandi, Afif Abdillah atau Datuk Ilhamsyah? Tetapi untuk sementara peluang itu mungkin hanya ada jika Akhyar Nasution dan Bobby Nasution sama-sama hadir dengan pasangan masing-masing dan Ikhwan Ritonga patuh arahan Jakarta untuk tak bergeser dari posisi di DPRD.

Belum tertutup peluang untuk putera Melayu. Salman Alfarisi dari PKS memastikan tak akan ada Kotak Kosong dalam Pilkada Kota Medan 2020 sebagaimana sempat untuk beberapa saat diprediksi oleh tak sedikit orang. Rasakan kehadirannya merubah peta, sebab  sensitivitas politik rakyat beroleh celah strategis untuk menghadapi apa yang secara khusus dapat mereka maknai sebagai perlawanan atas kemapanan hegemoni dan oligarki.

PKS memiliki 7 kursi, dan untuk memenuhi syarat regulatif pencalonan harus berkoalisi. Di antara partai yang belum bersikap sebutlah PAN dan PD (masing-masing 6 dan 4 kursi). Meski sama-sama di luar, namun jarak kualitatif keduanya tak persis sama dengan pemerintahan Jokowi. Optimisme PKS beroleh gayung bersambut dari kedua partai itu akan berada di bawah ancaman gempuran tradisi hegemoni dan oligarki politik yang pergulatannya harus dihubungkan dengan berbagai faktor termasuk target pengesahan Omnibus Law yang beroleh penolakan luas, trend bacaan atas dampak buruk wabah Covid-19 dan bayangan krisis ekonomi di depan.

Lagi pula sejak ditetapkan sebagai bakal calon oleh PKS signifikasi kehadiran Salman Alfarisi harusnya ditambah lagi dengan posisinya sebagai alternatif. Sangat mungkin beroleh dukungan luas berdasar konsolidasi hasrat kemerdekaan berpolitik dan berdemokrasi penuh ketinggian nilai di tengah rakyat yang mulai bergeliat. Tetapi seberapa besar pun elektabilitasnya, keinginan menggandeng figur lain di luar partai koalisi akan tertutup kecuali komunike 17 Ormas Melayu bisa menambah agenda mencari figur Melayu di antara partai-partai koalisi pengusung untuk dipasangkan dengan Salman Alfarisi.

Komunike Melayu boleh tidak terlalu pusing dengan progress dan dinamika yang masing-masing dihadapi oleh Akhyar Nasution, Bobby Nasution, Ikhwan Ritonga dan Salman Alfarisi termasuk akan berpasangan dengan sesiapa mereka. Tak menday jika berhenti pada titik ini. Maju dan berbicaralah kepada Jokowi, Megawati, Prabowo Subianto, dan semua Ketua Umum partai di Jakarta. Urusannya memang di sana meski komunike politik boleh di sembarang tempat dengan penuh kepastian didengar dan diapresiasi penentu di Jakarta. Jika diplomasi boleh bersifat ultimatum, sampaikan saja tokoh Melayu harus menjadi Walikota.

Jangan pula segan jika ormas kelompok lain seperti Jawa, Batak, Angkola, Minang dan lain-lain  melakukan penekanan yang sama ke pusat kekuasaan dengan argumen khas masing-masing.

Melayu politik tak boleh behenti dan membatasi diri secara sempit pada arena kontestasi, pastikan ia sepi dari hasrat mengagregasi secara semu jumlah organisasi dan warna-warni atribut. Agenda penting pemberdayaan Melayu wajib digarap. Konflik pertanahan yang terus meminta kucuran darah harus dihentikan dengan memastikan kepemihakan kepada yang mustahak berdasar hukum dan nalar keperdataan serta sejarah.

Seseorang seperti saya banyak merenung tentang hilangnya monumen dan simbol penting termasuk nama-nama jalan yang dulu dituliskan dalam aksara Arab Melayu. Saya tak sedang memancing kemarahan.

 

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASAPADA
Medan, Senin, 23 Maret 2020, hlm B 6


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: