'nBASIS

Home » ARTIKEL » MENAGIH JANJI

MENAGIH JANJI

AKSES

  • 789,368 KALI

ARSIP


| Tentu banyak pernyataan keresahan yang dikemukakan dengan berbagai cara, baik yang diliput mau pun yang luput atau diluputkan oleh peliputan | Jika kritik yang terbaca adalah “fenomena puncak gunung es”, maka “suara hati dalam diam” bisa lebih besar meski luput dari liputan media, apalagi perhitungan |

Saya sangat berharap gerakan mahasiswa hari ini adalah tanggapan ketersinggungan konstitusional. Bukan tanggapan sentimental atas hal-hal ringan atau isyu pinggiran belaka. Sorotan jujur dan konstruktif atas hal-hal serius kenegaraan. Diajukan penuh pertanggungjawaban sebagai generasi penerus. Semata-mata untuk memenuhi fungsi dan tanggung jawab moral sebagai calon pemimpin bangsa. The student of today is the leader of tomorrow (mahasiswa hari ini adalah pemimpin pada hari esok).

Buah keputusan kelembagaan BEM UI, misalnya, sebagai salah satu komunitas mahasiswa Indonesia dan bagian integral dari anak bangsa, itu, memberi julukan “The King of Lip Service” kepada Presiden Joko Widodo,[1] sudah menjadi “milik” Indonesia. Juga menjadi catatan untuk penyikapan bangsa dan Negara lain serta berbagai lembaga dunia yang berkepentingan menjaga demokrasi dan politik pemeriorItasan maslahat rakyat.

Keputusan penobatan Presiden Joko Widodo sebagai “The King of Lips Service” tentu sangat mungkin akan terus menginspirasi gerakan-gerakan lain sesudahnya. Karena itu mereka sangat perlu melakukan konsolidasi, sekali lagi, untuk tujuan elaborasi dan objektivikasi maslahat Indonesia. Mereka juga wajib menjunjung tinggi slogan kampus mereka Veritas, Probitas, Iustitia, yang berarti Kejujuran, Kebenaran, Keadilan. Tiga kata yang begitu “agung”, menggambarkan cita-cita luhur yang seharusnya dimiliki dan dijunjung tinggi [2]

May be an image of text that says 'BERHARAP KETERSINGGUNGAN KONSTITUSIONAL Siregar Inlander mentality, people suffer syndrome, tend be TITAH KONSTITUSI Multiple effects due long colonized Democratization prohibited from entering economic equal Menghapuskan segala bentuk penjajahan; ga berhak danpenghidupar kemanusiaan. history, inevitable ofthe economic resource tetap MENGAPA INDONESIA TIDAK "TUMBUH" SUBUR? Unable escape from foreign pressures the constitutional Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah; pada digunakan Indonesia, bahkan berubah understand the conceptof the establishment influences. Memajukan umum; colonization independence nation nation Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan kekayaan terkandung dan Feudalism maintained reflected sebesar Ikut menjaga ketertiban dunia. Pasal Miskin Anak- anak dipelihara Negara STUDENT TODAY THE FTOMORROW'

BEM UI bukan milik ketuanya, Leon Alvinda Putra. Semua yang dipikirkan dan disuarakan pada lembaga itu sangat perlu dikonsolidasikan elaborasi dan objektivikasi maslahat Indonesia. Keputusan itu dapat searah dengan dan atau mengikuti tanggapan-tanggapan sebelumnya terhadap pemerintah. Ini sekaligus menandakan bahwa mereka, para mahasiswa itu, selama ini sama sekali tidak pernah sendirian dan bukan pula kalangan pertama yang berani maju mengemukakan kritik kepada pemerintah.

BEM UGM diketahui sudah lebih dahulu menyindir Jokowi sebagai presiden orde (paling) baru, pada tanggal 17 Juni tahun lalu [3] dan diulangi melalui Instagram resminya @bemkm_ugm saat Joko Widodo berulang tahun ke-60 pada 21 Juni 2021 dengan doa “panjang periodenya serta sehat selalu (anak dan mantunya)”.[4] Hasil kajiannya dituangkan pada akun yang dapat diakses luas [5]

Giliran Ketua Umum PB HMI-MPO Affandi Ismail mengajak masyarakat untuk objektif dan independen melihat situasi bangsa dan negara yang sedang mengalami keterpurukan multidimensi. Utang luar negeri telah mencapai Rp 6.500 triliun, kemiskinan kian meningkat, nasib pendidikan tidak jelas. Pemerintah tentu punya dalih untuk mengatakan Indonesia dalam keadaan aman. Tapi fakta yang terjadi membuat kepercayaan publik secara konsisten menurun. Baginya, 7 tahun Presiden Joko Widodo memimpin sudah cukup. Terutama karena beban negara yang luar biasa dan mengalami keterpurukan. [6]

Tentu banyak pernyataan keresahan yang dikemukakan dengan berbagai cara, baik yang diliput mau pun yang luput atau diluputkan oleh peliputan. Jika kritik yang terbaca adalah “fenomena puncak gunung es”, maka “suara hati dalam diam” bisa lebih besar meski luput dari liputan media, apalagi perhitungan.

Mungkin suasana kekinian yang mengindikasikan derajat kehidupan demokrasi tertentu telah menjadi alasan di balik tak banyaknya media yang memilih kebijakan berterus terang atas keadaan. Ini juga bisa sangat menyesatkan perhitungan, karena berbagai fenomena di bawah permukaan memiliki mekanisme dan dinamikanya sendiri dalam hal pemberian tanggapan atas kemungkinan-kemungkinan pemicu yang ketibaannya tak dapat dijadwalkan oleh sesiapa.

Tetapi setidaknya periksalah Majalah Tempo edisi 16-22 September 2019. Dengan judul “Janji Tinggal Janji”, majalah ini dapat menjadi salah satu bentuk fenomena penting yang mengingatkan Indonesia atas hal yang sama, yakni kritik kepada pemerintah. Indonesia pun bisa membanding meme “The King of Lip Service” dari BEM UI, kritik Bem UGM, seruan PB HMI MPO dan lain-lain, dengan kritik majalah Tempo edisi bersampul disain grafis mirip wajah sebelah kiri Joko Widodo berbayangan gelap hidung panjang mirip legenda Jepang Pinokio, ini. Hari ini arsipnya dibandrol Rp150.000 [7]

Pada galibnya media akan hadir “memenuhi panggilan zamannya”, membongkar semua “tabungan” keterangan publik yang “terpaksa” ia simpan sekian lama untuk menenggang suasana belaka, sebagaimana hampir semua media melakukannya atas kasus Afrika Selatan yang akhirnya mengantar seseorang menjadi tokoh perdamaian yang dikukuhkan bersama (media dan kekuatan politik global) antara lain sebagai penerima hadiah nobel. Dialah Nelson Mandela.

Penting bagi mahasiswa saat ini untuk dipikirkan, bahwa bisa saja mereka pada akhirnya terpancing untuk direndahkan oleh “pasukan buzzer” agar bermain di arena rendah dan untuk selanjutnya kehilangan dukungan moral. Mereka harus sadar betul agar tidak terjebak dalam “kubangan kotor.” Tidak boleh gugup karena berbagai macam tanggapan, termasuk yang berusaha memobilisasi opini publik untuk mengkategorikan pernyataan mereka tidak sopan, tidak ilmiah, ditunggangi, dan dianggap tidak bertanggung jawab (karena dituding tidak menyodorkan solusi).

Wilayah sasaran para mahasiswa ini tertuju pada pokok persoalan dalam koridor demokrasi, bukan untuk pemojokan pribadi dan ranah kesopan-santunan. Orang harus lebih akrab dengan dunia akademis untuk tahu kriteria keilmiahan sebelum mereka merendahkan buah keputusan BEM UI sebagai karya tak ilmiah. Para penuduh juga semestinya tahu demokrasi dan politik sangat berkepentingan atas lalulintas informasi dan pengaruh untuk tak dengan begitu mudah menuduh siapa penunggang dan siapa yang ditunggangi.

Akan halnya solusi yang dituntut kepada para pengeritik khususnya mahasiswa, justru kritik itu sendiri adalah hakekat solusi. Ketika BEM UI memutuskan penobatan Presiden Joko Widodo sebagai “The King of Lip Service”, justru solusinya sangat jelas: jangan lupa janji. Bekerjalah memenuhi semua kewajiban yang dijanjikan. Tentu BEM UI memiliki catatan yang dapat dipertanggung jawabkannya sebelum memutuskan penobatan Presiden Joko Widodo sebagai “The King of Lip Service”.

Dimanakah akar semua masalah yang dikemukakan oleh mahasiswa Indonesia itu? Cara terbaik mengukurnya adalah dengan menggunakan konstitusi. Khususnya tentang misi konstitusionalitas pendirian Indonesia, tesis Sri-Bintang Pamungkas (Ganti Rezim Ganti Sistim, 2016) sangat bermanfaat untuk ditelaah. Ia menegaskan Indonesia terlalu lama terjajah, dikte asing berkepanjangan, fenomena penjajahan oleh bangsa sendiri dan radikalisme ekonomi dan politik yang demikian menyandera Indonesia tidak sebagai Negara sebagaimana dicita-citakan dahulu oleh para pendiri.

Memutus mata rantai budaya penjajahan panjang sangat perlu untuk mengkonstruk Indonesia ke depan. Sejalan dengan itu kemandiran bangsa yang mungkin identik dengan doktrin trisaksi Bung Karno yang sangat bernas itu. Bersamaan dengan semua itu dua faktor lain, yakni potensi penjajahan khas alam merdeka oleh bangsa sendiri dan kegagalan mengarahkan ekonomi makro berbasis konstitusi yang berujung pada penguasaan segelintir elit atas sistem sumber ekonomi dan kemampuannya untuk juga mengendalikan politik, benar-benar menjadi sasaran elaborasi tuntutan gerakan.

Terlalu lama terjajah telah menjadi sorotan kajian studi post-klonialisme yang untuk Indonesia tampaknya hanya menjadi pilihan minor di antara para akademisi dan mahasiswa mereka. Ada mainstream pengaruh global yang terus meniscayakan faktor kelanggengan dikte asing (Negara dan multi-national corporation) yang hanya bisa dihadapi oleh keteguhan kesetiaan atas titah konstitusi.

Secara budaya sebuah bangsa merdeka tidak saja harus memikirkan kemandiriannya dengan memutus matarantai kepenjajahan asing dalam berbagai bentuk, tetapi juga menangkal budaya politik domestik yang kerap menjerumuskan diri dengan cita-cita replikasi hasrat kepenjajahan bangsa yang menindas pada periode panjang sebelumnya dan dengan berbagai alasan memilih penjajahan untuk bangsa sendiri demi kekuasaan.

Radikalisme ekonomi dan politik kerap menjadi hasil kebanggaan global atas agenda demokratisasi yang diminimalisasi sebatas suksesi dan legitimasi rezim belaka. Padahal harta dan kekayaan, pekerjaan dan semua akses terhadap hajat hidup rakyat banyak harus didemokratisasi tanpa penundaan.

Titah konstitusi antara lain dengan tegas menghendaki penghapusan segala bentuk penjajahan, jaminan perlindungan bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, keniscayaan memajukan kesejahteraan umum, tuntutan filosofis dan teknis pencerdasan kehidupan bangsa, dan sensitivitas global yang dalam bahasa konstitusi disebut “ikut menjaga ketertiban dunia.”

Bagaimana pasal 27 ayat (2): “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” direalisasikan hari ini yang ternyata senantiasa ada pada semua UUD, bahkan ketika indonesia berubah bentuk menjadi negara federal. Bagaimana implementasi pasal 33: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”, dan pasal 34: “Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.”

Jadilah gerakan moral memurnikan perjalanan Indonesia untuk setia konstitusi.

Catatan:

[1] https://www.instagram.com/p/CQlMp55tQz1/?fbclid=IwAR3vUoLa2jovRspiHv6OvEmMWFiyG43Ht2W3yUDYz5xeCa5Lmk6g4ToP8M

[2] https://www.anakui.com/makna-dalam-veritas-probitas-iustitia/

[3] https://twitter.com/bemkm_ugm/status/1273239127287193601

[4] https://nasional.kompas.com/read/2021/06/29/12453851/bem-ugm-sindir-jokowi-dengan-sebutan-presiden-orde-paling-baru?fbclid=IwAR0BhGfmH4qlK-E50HmJWfuBZlYtHxw6mZNok_jEbiUydOapYesuluG_zOk)

[5] https://drive.google.com/file/d/1sd_EnjhJg85ukM3EqgRjoq7jd3EoOuUf/view.

[6] https://politik.rmol.id/read/2021/06/29/494213/usai-jokowi-the-king-of-lip-service-muncul-panggilan-revolusi-indonesia-2021-dari-pb-hmi?fbclid=IwAR1XOON7Kbk_CqylsNqy5OFU1W0kUSBviwY_8EYXgHLLit-Y0ilniRo3sXw

[7] https://www.tokopedia.com/zagabookz/majalah-tempo-no-30-sep-2019-cover-jokowi-janji-tinggal-janji?whid=0.

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA
Medan, 12 Juli 2021


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: