'nBASIS

Home » JARINGAN

Category Archives: JARINGAN

DIALOG HIJRAH


PALESTINA SEUTUHNYA DI HATI HELVY TIANA ROSA


Helvy Tiana Rosa yang menulis puisi ini, “Mahanazi”. Konon ia tulis mendadak dalam sebuah acara Forsimpta: Simpati untuk Palestina, tepatnya tanggal 25 Juni 2011.  Puisi ini juga dibacakannya dalam Pembukaan Konferensi Asia Pasific untuk Palestina di Jakarta, tanggal 29 Juni 2011 lalu. Posting ini sebuah pernyataan salut dan terimakasih ‘nBASIS untuknya.


(more…)

SURAT IDULFITHRI


Idulfithri tiba. ‘nBASIS mohon maaf lahir dan bathin.Taqabbalallahu minna wa minkum.

(more…)

KPK Disusupi Mafia Hukum?


Pihak keluarga Raden Saleh Abdul Malik, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Customer Management Service (CMS) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jawa Timur menduga ada mafia hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ayah Raden, Abdul Malik M Aliun kepada wartawan di Jakarta, Jumat, mengaku telah terjadi penyerahan uang sekitar Rp4 miliar kepada orang yang mengetahui secara rinci kasus yang menjerat anaknya di KPK.

(more…)

PROYEK GEOTHERMAL SARULLA: MEMPERTEGAS PERLINDUNGAN UNTUK RAKYAT PAHAE


TANGGAL 22 Desember tahun lalu atas nama sebuah lembaga saya Shohibul Anshor Siregar (Sekretaris Umum) bersama Dr.Hulman Sitompul (Ketua Umum) menandatangani sepucuk surat yang ditujukan kepada BAPEDALDA Provinsi Sumatera Utara. Posting ini memuat utuh pokok surat itu dan argumen-argumen lain tentang pentingnya keterbukaan dan memikirkan ulang tentang keselamatan masa depan masyarakat di sekitar proyek. Pengalaman traumatik seperti yang pernah terjadi di Porsea, tidak boleh terulang di sini.

Luat (kawasan, wilayah) Pahae, sebagai dasar perikatan (wadah) yang kami berinama Persatuan Luat Pahae Indonesia, adalah suatu kawasan di dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri dari 4 Kecamatan (Pahae Julu, Pahae Jae, Purbatua dan Simangumban). Wadah itu biasa kami singkat PLPI, anggotanya tersebar di seluruh Indonesia dan Majlis Pimpinan Pusat berkedudukan hukum di Medan.

(more…)

GERAKAN AKTIFIS 77/78 TOLAK RENCANA PERATURAN PEMERINTAH (RPP) UNTUK PEMBATASAN PENYADAPAN


Setelah skandal kriminalisasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terbongkar seperti yang terungkap dalam pembicaraan di antara oknum-oknum dari instansi terkait (Polri, Kejaksaan Agung, LPSK), pemerintah berencana membatasi kewenangan penyadapan oleh KPK. Niat pemerintah ini akan diwujudkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang akan dirancang oleh Menteri Hukum dan HAM (Menhukham) serta Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo). Berdasar PP ini, KPK hanya boleh melakukan penyadapan setelah mendapat ijin dari pengadilan.

(more…)

SEKALI LAGI TENTANG PEMAKZULAN PRESIDEN: MENGARANGKAH?


Salah satu issue nasional terkait dengan skandal Bank Century dan Kriminalisasi KPK adalah kemungkinan pemakzulan (impeachment) Presiden SBY. Issue nasional ini  belakangan ini  muncul menjadi polemik di media massa dan forum diskusi tentang pemakzulan (impeachment) Presiden SBY terkait  skandal  Bank Century dan kasus kriminalisasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Sekalipun telah terjadi  beragam pemikiran/pendapat, namun terdapat kesamaan  bahwa berdasarkan  UUD NRI 1945, terutama Pasal 7B ayat (1),  di Indonesia memungkinkan terjadinya  pemakzulan (impeachment)  Presiden dan/atau Wakil Presiden. Presiden dapat ”dilengserkan” dengan dua sebab: pertama, melakukan pelanggaran hukum (lima jenis); kedua, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Lima jenis pelanggaran hukum dimaksud yakni 1. pengkhianatan terhadap negara, 2. korupsi, 3. penyuapan, 4. tindak pidana berat lainnya atau 5. perbuatan tercela. Sesungguhnya jenis pelanggaran hukum  tidak terlalu memunculkan masalah, kecuali   frasa perbuatan tercela” karena  sangat interpretative atau multitapsir.

(more…)