Group Diskusi Aktivis 77/78: STATE CAPTURE CORRUPTION, ALIRAN DANA PUBLIK KE BANK CENTURY
- Kebijakan pemerintah tentang aliran dana publik lebih dari Rp 6 trilyun ke Bank Century yang dikeluarkan tanpa persetujuan dan mendapat penolakan dari DPR menunjukkan indikasi adanya state capture corruption (kejahatan negara terhadap warga negara).
- Kebijakan pemerintah dan negara kemudian lebih mengutamakan kepentingan pemilik modal Bank Century (termasuk orang asing) dan korporat-korporat yang memiliki dana di bank tersebut. Di lain pihak kepentingan kebanyakan nasabah diabaikan. Kebijakan-kebijakan ini sangat jelas telah merugikan keuangan warga negara.
- Nasabah Bank Century mengajukan tuntutan publik agar dana mereka dikembalikan. Hingga kini mereka terus berjuang, baik melalui jalur hukum maupun politik. Namun baik Pemerintah maupun Bank Century (kini Bank Mutiara) belum memenuhi tuntutan para nasabahnya, meskipun secara hukum mereka telah memenangkan perkara. Dalam hal ini pihak Bank Century telah diputus pengadilan sebagai pihak bersalah (Pengadilan DI Yogyakarya).
DIALOG UANG
Hanya koruptor kecil yang sering menggunakan kita. Bayangkan kalau sekelas petinggi negara dan petinggi perusahaan multi nasional berkorupsi. Jumlahnya besar. Kapasitas kita tak lagi bisa mewadahi hasrat mereka. Karena wujud kita tidak mungkin ada dalam jumlah tertentu yang mereka hasrati, maka kita pun diganti dengan mata uang lain. Dolar Amerika misalnya. Menyogok dengan uang kontan 1 milyar rupiah, berapa banyak uang dari jenis kami yang akan disusun? Tidak praktis. Berat. Gampang ketahuan, padahal korupsi itu kudengar pekerjaan rahasia dan amat sembunyi-sembunyi.
Anda tentu tak pernah menyadari sama sekali bahwa lembaran-lembaran uang milik Anda punya banyak pengalaman. Sesama uang dalam pecahan yang sama maupun pecahan yang berbeda, sekali lagi Anda tentu tak pernah menyadarinya, sering terjadi dialog tentang pengalaman-pengalaman mereka akibat perlakuan dan pemaknaan orang banyak terhadap mereka. Dialog berikut adalah rekaman pembicaraan antara selembar uang pecahan Rp 1000 (Ribu) dan Rp 100000 (Ratus) ketika untuk kesekian kalinya bertemu di kantong seorang tukang ojek.
Pemerintah: JALAN PIKIRAN DAN KEPEDULIANNYA
APA gerangan yang mungkin Anda terjemahkan dari foto di sebelah ini? Apa pun itu, marilah kita diskusikan secara singkat, jika boleh, di bawah tema “Pemerintah: Jalan Pikiran dan Kepeduliannya”.
Drs.H.Ismeth Abdullah, Gubernur Kepulauan Riau dan Drs.H.Muhammad Sani, Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Mereka berdua, dalam jabatan itu, mengatasnamakan pemerintah dan rakyat Kepulauan Riau (tidak tanggung-tanggung klaimnya) mengucapkan Selamat Bertugas kepada SBY (sebagai Presiden RI) dan Budiono (sebagai Wakil Presiden RI) beserta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
Iklan di atas dimuat untuk edisi minggu ini pada sebuah Majalah terkenal terbitan Jakarta, menghiasi penuh cover depan bagian dalam. Tentu mahal biayanya, jika pun tak seberapa bagi sebuah Provinsi “kaya penghasil minyak” Kepulauan Riau.
Sesungguhnya baru beberapa hari lalu Presiden mengumpulkan para Gubernur se Indonesia di Bidakara, Jakarta dalam kesempatan National Summit—sebuah perhelatan penting mengawali pemerintahan 2009-2014 yang oleh SBY amat disesalkan menjadi tak sepopuler yang diharapkan karena kalah oleh hangatnya “perang” cicak dan buaya. Jika pun diperlukan pemberian ucapan selamat, tentu kedua pejabat dari Provinsi Riau ini dapat melakukannya secara langsung dalam pertemuan itu sambil jabat tangan erat dan mungkin juga bincang-bincang ringkas. Mau berfoto ria bersama Presiden dan Wakil Presiden? Itu pun tentu bisa disiasati, bukan?
KEPRIHATINAN & PERNYATAAN SIKAP GRUP DISKUSI AKTIVIS 77/78
Proses radikalisasi telah semakin menemukan momentum dalam perilaku pemerintahan SBY yang baru dilantik. Ini sesuatu yang tak baik, jika SBY menyadari. Mestinya mengkaji ulang semua yang bertalian dengan sensitivitas yang memicu radikalisasi ini adalah sebuah keniscayaan. Posting berikut adalah salah satu di antara solidaritas yang muncul di tanah air yang berujung pada akumulasi radikalisasi. Dari Jakarta Grup Diskusi Aktivis 77/78, begitu nama kelompok ini, melalui salah seorang pegiatnya (Muchtar Effendi Harahap) mengirim dokumen resmi ke ’nBASIS untuk dimuat pagi ini. Baca selengkapnya (red)
SEPERTI kita ketahui saat ini telah terjadi konflik kelembagaan antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Telah menjadi rahasia umum semua ini dipandang publik sebagai upaya kriminalisasi dan pengkerdilan KPK.
Thesis Korupsi: BERHENTI ADU ARGUMEN DI PENTAS POLITIK YANG TAK EFEKTIF
Melalui desakan serius dari Lembaga PBB, kini di seluruh dunia korupsi dinyatakan sebagai kriminal luar biasa (extra-ordinary crime) yang juga harus dihadapi dengan cara-cara non konvensional. Dalam semangat keluar-biasaan itulah posting ini dibuat, tanpa maksud menggurui dan jauh dari niat memperkeruh keadaan, apalagi merendahkan sesuatu pihak. Melakukan sesuatu kebajikan untuk melawan korupsi, sekecil apa pun usaha itu, adalah sebuah moral obligation bagi setiap warga negara tak peduli apa kedudukan dan status sosialnya.
陶瓷板孪晶从古代中国
Sutan窗格,所有者的雙重瓷板,從未實現的古代藝術品在中國包含了他的藝術價值和歷史高度。在這個古老的傳統對象發現他的父親,Saroga窗格,一obziter,贏得拍賣舉行的荷蘭政府在西蘇門答臘的將離開該地區年40;
Darurat Korupsi: GAJI KECIL KORUPSI BESAR, GAJI BESAR JUGA KORUPSI BESAR
-
Melihat kualitas dan kuantitas korupsi di Indonesia saat ini dan ketak-menentuan arah lembaga-lembaga yang bertugas untuk melawan korupsi, ‘nBASIS menyarankan kepada Presiden agar diberlakukan darurat korupsi menandakan iktikad perlawanan kepada musuh nomor 1 masyarakat ini.
-
Corruption can be like grease, speeding the wheels of commers. Samuel P Huntington yang mengatakan hal itu berdasarkan fakta yang secara empiris memang sepintas terlihat seolah persis seperti itu. Tetapi James Wolfensohn, Presiden Bank Dunia cukup gerah dengan ucapan tokoh terkenal dalam ilmu sosial itu hingga kemudian berkomentar corruption is like cancer, retarding economic development.
-
Ada pesismisme yang amat mendalam seputar pemberantasan Korupsi di Indonesia 5 tahun ke depan. Pesimisme itu amat berdasar, setidaknya dengan mencermati perang naif cicak vs buaya yang cukup representatif melukiskan komitmen politik yang rendah dan kekuatan setia yang tak berakar kuat dalam tubuh masyarakat, sistem politik dan struktur pemerintahan untuk perang melawan korupsi.
-
Peran lembaga-lembaga pengawasan di luar pemerintah seperti ICW akan menjadi lebih penting ke depan jika mereka menyadari bahwa kinerja mereka dapat menjadi satu-satunya ikhtiyar yang bisa membawa perubahan di tengah kecenderungan pemaafan (permissiveness) nasional terhadap korupsi dan kecenderungan baru modus lebih tersembunyi (hidency) malapetaka musuh besar masyarakat (korupsi) ini.
Komoditi Ganja: PERLU DIBENTUK PTPN KHUSUS
-
Tanpa sangkut-paut dengan kontroversi yang pernah muncul tentang legalitas ganja beberapa tahun lalu, justru yang lebih penting ialah pemanfaatannya bagi kehidupan manusia (secara medis maupun untuk kepentingan industri yang berorientasi keuntungan ekonomi lainnya).
-
Melihat potensinya di daerah-daerah tertentu seperti Aceh, maka kekayaan alam ini mestinya dapat menyumbang perbaikan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Tentu saja harus disertai pengawasan khusus yang superketat;
-
Banyak negara melarang penanaman ganja. PP 1/1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja yang hanya diberlakukan khusus bagi lembaga pendidikan atau lembaga pengetahuan setelah memperoleh izin tidak lagi memadai.
DALAM berbagai sumber tertulis umumnya diperdapat kesamaan keterangan bahwa ganja pertama kali ditemukan 8000 SM. Sesuai keadaan waktu itu ganja umumnya digunakan sebagai salah satu bahan tekstil. Dalam kaitan pendekatan hukum dan keamanan di banyak negara, dewasa ini umumnya ganja lebih dikaitkan sebagai jenis tumbuhan yang disebut pemicu dalam penciptaan euforia pemakainya.
Pemilukada 2010: RENUNGAN SUKSESI BERMARTABAT
Keledai, kata orang bijak, tidak akan pernah terjerembab kembali pada lubang yang sama. Kelompok-kelompok civil society harus memperkuat diri agar dapat berperan efektif melawan para kriminal demokrasi yang inherent dalam sistem, proses dan institusi politik. Itu pekerjaan berat yang tidak mungkin dipikirkan tanpa tekad dan komitmen yang kuat.
JIKA MENTERI JADI KETUA PARTAI
Koalisi partai itu menguatkan pemerintahan. Kuat dalam arti tak perlu ada kekhawatiran adanya perlawanan dari kekuatan politik efektif yang ada. Dalam pemerintahan ini hanya ada PDIP dan partai-partai gurem lainnya yang tidak ikut dalam koalisi. Mereka tak dihitung atau setelah “dihitung” berkali-kali, rupa-rupanya tak “terperhitungkan” juga. Ini kasus PDIP tentunya. Gerindra dengan tokoh puncak Prabowo Subianto juga sempat disebut-sebut akan direkrut menjadi menteri. Tentu, jika ini sampai terjadi, akan menjadi mala petaka besar bagi karir politik Prabowo Subianto.
DEMOKRASI PANCASILA
Maaf, pak. Mohon izin saya ingin mengajukan pertanyan:
Mengawali aktivitas kelas kita pagi ini saya ingin mempertanyakan apa sesungguhnya pengertian Demokrasi Pancasila itu. Pertanyaan ini sudah lama muncul di benak saya karena berdasarkan pemeriksaan saya terhadap sejarah perjalanan negara-bangsa ini ternyata begitu lebarnya jarak antara definisi pegangan [yang ditulis pada buku-buku dan diktat serta yang diomongkan oleh para pakar di depan berbagai forum dan yang juga dipublikasi oleh ratusan bahkan ribuan media, serta yang juga didokumentasikan dalam lembaran-lembaran negara] dengan realitas politik yang berlangsung sehari-hari.
TWINS PLATE FROM ANCIENT CHINA
His name Sutan Pane. He was a retired government employee who lives in Medan, North Sumatra, Indonesia. Since a few decades ago he inherited a pair of old china plate made in China.







