'nBASIS

Home » ARTIKEL » KONSEP PENDIDIKAN NON FORMAL

KONSEP PENDIDIKAN NON FORMAL

AKSES

  • 512,968 KALI

ARSIP


pendidikan

A. Pendahuluan.  Pendidikan formal, informal dan nonformal sebagai bagian dari continuing education dan lifelong education (shogai kyoiku), ketiga-tiganya tidak dapat terpisahkan dan tidak dapat berdiri sendiri. Ketiganya saling mengisi terutama dalam;

  1. Memenuhi kebutuhan belajar sepanjang hayat (selama masyarakat itu ada). Masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan pemahaman lainnya tidak hanya cukup dengan pendidikan formal saja, akan tetapi masyarakat perlu memperoleh pendidikan lain sebagai (complementary) baik melalui pendidikan informal maupuan pendidikan nonformal. Maka pendidikan formal, informal dan nonformal akan secara terintegrasi dibutuhkan oleh masyarakat agar pengetahuan dan kemampuan yang diperolehnya menjadi lebih utuh (komplit).
  2. Pengembangan pendidikan sepanjang hayat melalui pendidikan formal, informal dan nonformal yang terintegrasi akan memudahkan masyarakat dalam memilih pendidikan mana yang paling cocok dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan diri serta sesuai dengan keahlian (kompetensi) yang diperlukan bagi kehidupannya.

Ketika seseorang memilih pendidikan formal, kemudian berhenti pada satu titik tertentu karena pendidikan formal dibatasi kesempatan dan waktu, atau dia tidak diperkenankan untuk memperoleh pendidikan formal karena usia, atau putus pendidikan formal (drop out), dan karena berbagai hal sehingga seseorang tidak memiliki kesempatan untuk mengikutinya, maka pada saat itulah pendidikan informal dan nonformal dibutuhkan untuk melayaninya (subtitute). Ketika seseorang tidak cocok dengan pendidikan formal atau ada beberapa materi yang tidak diperoleh melalui pendidikan formal dia akan mendapat tambahan secara bebas melalui pendidikan nonformal atau informal (suplementary).

Secara lebih jelas bagaimana konsep complementary antara pendidikan formal, informal dan nonformal dijelaskan UNESCO (1985) sebagai berikut:

mutual support between the formal education and nonformal education or others system of education in respect of mobilization and utilization of physical facilities, personel (providers, trainers, and teachers), administrative structure, curriculum and manual books (materials), training of trainers, training of teachers, supervisors and evaluation certification procedure and techniques that have developed within formal and nonformal education.

Secara mendasar pendidikan formal, informal dan nonformal sebagai sebuah konsep pendidikan dalam rangka pendidikan sepanjang hayat dan belajar sepanjang hayat, memiliki berbagai ragam program sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyatakat masa kini maupun masa depan. Masyarakat tidak akan berkembang pengetahuan dan keterampilannya apabila hanya mengandalkan pendidikan formal, oleh karena itu kebutuhan akan layanan pendidikan informal dan nonformal sangat dirasakan dalam menunjang kehidupan masyarakat terutama dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Sehingga variasi layanan program pendidikan nonformal yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat merupakan sebuah wujud dari lifelong education.

Membicarakan pendidikan nonformal bukan berarti hanya membahas pendidikan nonformal sebagai sebuah pendidikan alternatif bagi masyarakat, akan tetapi berbicara pendidikan nonformal adalah berbicara tentang konsep, teori dan kaidah-kaidah pendidikan yang utuh yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kehidupan masyarakat. Karena pendidikan nonformal sebuah layanan pendidikan yang tidak dibatasi dengan waktu, usia, jenis kelamin, ras (suku, keturunan), kondisi sosial budaya, ekonomi, agama dll. Meskipun pendidikan formal merupakan komponen penting dalam pendidikan sepanjang hayat. Akan tetapi, peran pendidikan nonformal dan informal dalam rangka pelayanan pendidikan sepanjang hayat bagi masyarakat sangat dibutuhkan saat ini dan kedepan. Pada bagian ini akan dibahas lebih mendasar tentang bagaimana peran pendidikan nonformal dalam membangun dan memberdayakan masyarakat melalui dua kasus yang dikembangkan di Indonesia melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan kasus model pengembangan pendidikan sosial yang dikembangkan di Jepang melalui Kominkan (Community Cultural Learning Centre atau disebut dengan Citizens’ Public Halls), yang dalam konsep pendidikan Jepang Pendidikan nonformal lebih dikenal dengan istilah social education (Hideaki Teuchi, 2006).

Pendidikan nonformal menjadi bagian dari pembicaraan internasional terutama berkaitan dengan berbagai kebijakan tentang pendidikan pada era sebelum tahun 1960 dan akhir tahun 1970-an. Hal tersebut dapat dilihat bagaimana kaitan antara konsep pendidikan berkelanjutan dengan konsep pendidikan sepanjang hayat. Tight (1996:68) mengajukan konsep tentang penyatuan pendidikan extention dan belajar sepanjang hayat secara utuh dan menyeluruh, sehingga untuk menyatukan itu pendidikan nonformal dianggap memiliki peran dalam ‘acknowledging the importance of education, learning and training which takes place outside recognized educational institutions‘. Begitu bula dengan yang diungkapkan Fordham (1993), menyatakan bahwa sejak tahun 1970-an, ada empat karakteristik dasar yang berkaitan dengan peran pendidikan nonformal di masyarakat:

a) relevan dengan kebutuhan kelompok masyarakat (orang-orang) yang tidak beruntung,
b) ditujukan dan memiliki perhatian khusus pada kategori sasaran-sasaran tertentu,
c) terfokus pada program yang sesuai dengan kebutuhan,
d) fleksibel dalam pengorganisasian dan dalam metoda pembelajaran.

Dalam banyak negarapun pembicaraan masalah pendidikan nonformal menjadi topik-topik khusus, serta dianggap sebagai pendidikan yang mampu memberikan jalan serta pemecahan bagi persoalan-persoalan layanan pendidikan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak terlayani pendidikan formal. Alan Rogers dalam satu bukunya menyatakan bahwa:

There is a renewed interest in non-formal education (NFE) today. And it is significant that this interest comes not so much from the so-called ‘Third World’ (I use this term to refer to poor countries in receipt of aid from rich countries, because many other persons use it as a short-hand). The assembly recognizes that formal educational systems alone cannot respond to chalange of modern society and therefore welcomes to reinforcement by nonformal education (Alan Rogers, 2004).

Namun demikian dalam membahas pendidikan nonformal selayaknya tidak terlepas dari konsep yang mendasari bagaimana pendidikan nonformal berkembang dengan utuh sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya, oleh karena itu keterkaitan analisis antara pendidikan nonformal dengan community learning, informal education, dan social pedagogy merupakan sesuatu hal yang tetap harus manjadi acuan.  Pembahasan secara original tentang konsep pendidikan nonformal muncul pada tahun 1968 (Coombs 1968), perkembangan pendidikan nonforml begitu pesat terutama ketika pendidikan dirasakan masih banyak kekurangan (Illich 1973), hal tersebut dirasakan tidak hanya di Negara-negara berkembang tetapi merambah sampai ke belahan dunia barat (western) juga sampai ke belahan dunia utara (northern). (Bowles dan Gintis 1976 dan kawan-kawan). Di belahan dunia barat reformasi pendidikan bergerak melalui berbagai perbedaan format, akan tetapi dalam semua perencanaan dan kebijakan-kebijakan yang diambil sangat berkaitan erat dengan pendidikan yang diperlukan bagi negara-negara berkembang mulai tahun 1968 sampai tahun 1986, pada saat itu pendidikan nonformal dirasakan sebagai obat mujarab untuk semua penyakit pendidikan yang dirasakan di tengah-tengah masyarakat (Freire 1972 dan kawankawan).

Berbagai lembaga pendidikan nonformal dan lembaga lain dibidang pendidikan melakukan intervensi kuat serta mendorong terjadinya perubahan di bidang pendidikan khususnya di negara-negara barat termasuk Amerika Serikat. Di Amerika Serikat perubahan pendidikan dilakukan pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah akademik, di pusat-pusat penelitian, tempat konsultasi, publikasi dan laporan-laporan lainnya. Pada banyak hal pendidikan nonformal dirasakan sebagai sebuah formula yangsangat ideal serta lebih resfect dibandingkan dengan pendidikan formal. Namun demikian kita tetap harus merasa bahwa pendidikan nonformal tetap merupakan bagian dari sistem pendidikan yang keberadaannya tidak dapat terpisahkan dengan pendidikan formal apalagi dalam konteks pendidikan sepanjang hayat. Sehingga tidak dirasakan, bahwa pendidikan nonformal lebih hebat dari pendidikan formal, atau pendidikan nonformal lebih rendah dari pendidikan formal. Namun itu harus tetap menjadi catatan penting agar pendidikan formal tidak dirasakan sebagai sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat Pigozzi, menyebutkan bahwa: It could even be described as a temporary ‘necessary evil’ in situations of crisis until formal schooling could be restored (Pigozzi, 1999).

Membicarakan pendidikan nonformal seperti halnya membicarakan salah satu bagian dunia yang terbagi dua secara dikotomis. Salah satu bagian tentang pendidikan formal dan pada bagian lainnya adalah pendidikan nonformal. Namun ketika membicarakan pendidikan nonformal harus sangat hati-hati, karena ada sebagian Negara yang menerjemahkan pendidikan nonformal sesuai dengan kebijakannya masing-masing. Seperti halnya di Jepang secara implementatif pendidikan nonformal tidak terlalu dikenal secara utuh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Masyarakat dan pemerintah Jepang menganggap bahwa pendidikan sosial (social education) itu adalah pendidikan nonformal, karena program-program yang dikembangkan social education sama dengan program-program yang dikembangkan pendidikan nonformal, seperti pendidikan untuk orang dewasa, pendidikan keterampilan dan pendidikan untuk masyarakat pada umumnya melalui Citizens’ public halls atau dikenal dengan Kominkan (Community cultural learning centre).

Pada negara-negara lainpun program-program pendidikan, seperti halnya pengembangan sekolah dan perguruan tinggi, dilakukan oleh menteri pendidikan termasuk di dalamnya program (kelas) pendidikan keaksaraan bagi orang dewasa. Ada negara yang mengembangkan pendidikan oleh lembaga non pemerintah (NGOs), ada yang mengembangkan pendidikan sekolah dan kegiatan-kegiatan pelatihan oleh berbagai mentri seperti mentri (pemberdayaan perempuan, menteri kesehatan, tenaga kerja, pemuda dan olah raga serta kebudayaan). Ada juga sebagian negara yang mengembangkan pendidikan nonformal, dalam bentuk pembelajaran individual, pembelajaran kelompok, kelompok belajar khusus untuk perempuan, dan kelompok-kelompok bimbingan khusus, dimana kegiatankegiatannya dikembangkan oleh lembaga-lembaga swasta/LSM, lembaga komersial, serta berbagai lembaga sosial lainnya seperti (keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan gerakan sosial lainnya). Ada yang lebih extreme mengartikan bahwa semua kegiatan pendidikan merupakan bagian dari sekolah dan universitas termasuk di dalamnya penyiaran radio, program televisi, koran, majalah dan berbagai kegiatan yang menurut anggapan sebagian negara termasuk dalam bagian pendidikan nonformal.

Sejak tahun 1986 diskusi dan debat tentang masalah pendidikan nonformal dikategorikan sebagai bagian dari sejarah penjang tentang pendidikan. Akan tetapi mulai penghujung abad 21 pembicaraan tentang dikotomi pendidikan nonformal sudah mulai berkurang baik dalam jurnal-jurnal, surat kabar maupun majalah pendidikan lainnya, sejalan dengan sudah meningkatnya pemahaman dan kebutuhan akan pendidikan nonformal di tengah-tengah masyarakat. Terutama sejak pesatnya penyelenggaraan program pendidikan nonformal bagi Negara-negara berkembang. Sejak Juminten Conference tahun 1990 diskusi tentang pendidikan nonformal lebih diarahkan pada masalah pendidikan untuk semua (education for all), terutama menyangkut kebijakan dan rencana pengembangan education for all bagi negaranegara berkembang, khususnya mengenai pelayanan pendidikan bagi anak-anak. Melalui konsep education for all pendidikan nonformal diharapkan mampu melayani pendidikan mulai tingkat dasar termasuk pendidikan untuk anak-anak usia sekolah sampai pada program-program alternatif untuk melayani pendidikan para pemuda, terutama dikonsentrasikan bagi para pemuda yang tidak sekolah (drop out/putus sekolah) dan tidak berada pada usia sekolah formal. Dengan digulirkannya education for all pendidikan nonformal memiliki program yang sangat luas, tidak hanya melayani pendidikan orang dewasa akan tetapi juga pemuda dan anak-anak yang tidak terlayani pendidikan formal.

Kesemua program tersebut diintegrasikan dengan berbagai lembaga pemerintah di daerah maupun dengan lembaga non pemerintah khususnya masyarakat. Dari berbagai konsep dan perkembangan pendidikan nonformal pertanyaan yang muncul adalah: kenapa pendidikan nonformal menjadi pilihan untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat termasuk di dalamnya anak-anak dan pemuda yang ada pada usia sekolah? Pertanyaan ini merupakan dasar pemikiran untuk membangun pendidikan nonformal yang berkualitas dan setara dengan pendidikan formal, akan tetapi model yang dikembangkan harus berbeda dengan pendidikan formal mengingat karakteristik sasaran pendidikan nonformal yang heterogen, baik dilihat dari segi kesempatan, waktu, atau berbagai kondisi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai sasaran. Berdasar pada kondisi itu pendidikan nonformal harus disiapkan dalam model yang betul-betul fleksibel, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, kurikulum cavetaria, waktu yang disesuaikan dengan kesempatan sasaran, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dijadikan landasan dalam pengelolaan, kemandirian merupakan tujuan pembelajaran dll. Di samping itu pula kualitas proses pembelajaran dan kualitas hasil pembelajaran merupakan standar yang harus tetap menjadi acuan dan setara dengan pendidikan formal. Kesimpulan dari semua itu sebenarnya apa yang dimaksud dengan pendidikan nonformal, sehingga memerlukan penjelasan panjang, dan bagaimana landasan teori serta landasan filosofis pendidikan nonformal, begitu pula bagaimana membangun program-program yang memiliki identitas khusus tentang pendidikan nonformal.

Untuk itulah studi yang lebih mendalam tentang keberadaan pendidikan nonformal harus terus dilakukan, baik melalui; penelitian, telaah buku, temu konsultasi dengan negara-negara maju, seminar nasional dan internasional serta studi banding terhadap negara-negara yang telah berhasil dalam mengembangkan pendidikan nonformal. Studi komparatif tentang pendidikan khususnya pendidikan nonformal di Jepang sebagai Negara maju di kawasan Asia adalah salah satu upaya untuk lebih meningkatkan kualitas program pendidikan nonformal di masa depan khususnya di Indonesia. Sehingga studi ini mencoba membahas secara tuntas tentang pendidikan nonformal di Indonesia dan pendidikan sosial di Jepang melalui contoh kasus penyelenggaraan program Kominkan dan PKBM.

B. Apa dan mengapa pendidikan formal, informal dan nonformal? Ada tiga alasan mendasar kenapa judul pembahasan ini mempertanyakan ketiga hal itu. Membahas sistem pendidikan berarti membahas secara mendalam tigal hal tentang sistem pendidikan yakni pendidikan formal, informal dan nonformal. Namun ada ketidak pastian yang mengganjal dalam konteks pembahasan apa isi pendidikan nonformal yang sebenarnya, apa acuannya, dan apa maknanya. Setidaknya ada tiga alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Pertama, meningkatnya keberagaman pendidikan formal menimbulkan ketidak jelasan apa yang termasuk dan yang tidak termasuk kedalam pembahasan (rubrik, topik) wacana pendidikan formal.  Apakah pembelajaran terbuka dan pembelajaran jarak jauh merupakan bagian dari pendidikan formal ataukah nonformal? Apakah pendidikan diploma dalam bentuk (kursus, pelatihan) yang diselenggarakan lembaga swasta dan komersial yang berijazah resmi (seringkali berijazah negara) merupakan bagian dari sistem formal atau bukan? Bagaimana dengan e-learning? Bagaimana dengan banyaknya bentuk dan jenis sekolah yang bermunculan tetapi tidak mau ikut ke dalam sistem pendidikan formal? Bagaimana dengan ‘universitas terbuka’ komersial dan program kejuruan? Dimanakah ujung pendidikan formal dan awal pendidikan nonformal?

Kedua, saat ini berbicara tentang wacana pendidikan nonformal merupakan satu kesatuan rangkaian program pendidikan yang sangat luas. Perbedaan yang pertama terdapat pada model-model pendidikan yang diselenggarakan secara fleksibel serta secara subsistem terpisah dari sekolah dengan sasaran anak-anak, anak muda, dan orang dewasa yang tidak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan formal.

Perbedaan lainnya adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pendidikan, kursus dan pelatihan, dan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta. Namun demikian sebagian program pendidikan tentu saja ada yang memiliki kemiripan dengan pendidikan formal, baik dari segi sasaran didik maupun jenjang pendidikan yang harus ditempuh oleh sasaran didik serta memperoleh ijazah yang disetarakan dengan pendidikan formal.

Di sisi lain ada jenis pendidikan yang diselenggarakan secara individual di rumah-rumah, namun memperoleh ijazah penyetaraan dari pendidikan nonformal sehingga ingin setara dengan pendidikan formal, ada juga jenis pendidikan nonformal dalam bentuk pesantren tapi di dalamnya menyelenggarakan program pendidikan nonformal dan program pendidikan formal. Hal ini membuat kebingungan ketika memasukkan berbagai jenis kegiatan (ketentuan) tersebut kedalam naungan pendidikan nonformal atau ke dalam naungan pendidikan formal karena keduanya memiliki suasana dan bentuk yang berbeda. Permasalahan atau wacana tersebut tentu harus dibahas secara tuntas dan mendalam agar semua orang mengenal kenapa dan apa pendidikan formal, nonformal serta informal, sehingga mendapatkan kejelasan yang nyata.

Untuk memberikan kejelasan itu, kiranya perlu dibahas dari sisi karakteristik ketiganya serta contoh konkrit tentang penyelenggaraan-penyelenggaran pendidikannya. Istilah pendidikan formal yang dipakai di sini ialah ‘sistem pendidikan’ yang terlembagakan, secara hirarkis terstruktur, mempunyai kelas yang berurutan yang terentang dari Sekolah Dasar sampai tingkat Universitas. Coombs dan Ahmed (1074:8) dalam bukunya menjelaskan; Pendidikan formal adalah ‘Sistem pendidikan’ yang berstruktur hirarkis dan memiliki kelas yang berurutan dari Sekolah Dasar sampai Universitas yang termasuk juga di dalamnya kegiatan tambahan bagi studi akademik umum dengan bermacam-macam program juga lembaga khusus untuk pelatihan teknis dan profesional. Namun istilah pendidikan formal tidak perlu didefinisikan dengan jelas karena tentu “saja” setiap orang dapat mengenali sistem pendidikan formal. Hal ini sangat berbeda ketika kita membicarakan pendidikan nonformal, karena seringkali orang tidak memahami makna dari kata itu, seringkali di setiap Negara memiliki perbedaan tentang makna dari pendidikan nonformal. Misalnya dalam sistem pendidikan Jepang kata pendidikan nonformal jarang sekali digunakan yang ditemukan hanya pendidikan social (social education) padahal jika ditelusuri arti, konsep dan program yang dikembangkannya sama dengan pendidikan nonformal.

Jika kita pahami definisi pendidikan nonformal sebagai setiap kegiatan pendidikan di luar pendidikan formal, dan cukup dengan lima kata itu, kemudian diperkenalkan kepada seluruh masyarakat pasti akan mudah untuk ditelusuri dan dimengerti. Namun demikian karena sistem penyelenggaraan pendidikan nonformal memiliki berbagai keragaman serta seringkali kabur dengan pendidikan formal dan informal maka perlu dijelaskan dalam hal ini secara tuntas. Coombs dan Ahmed menjelaskan, bahwa pendidikan nonformal, adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir dan sistematis yang diadakan di luar kerangka sistem formal guna memberikan materi pembelajaran khusus bagi sebagian kelompok masyarakat, baik orang dewasa maupun anak-anak. dalam definisi lain dijelaskan Pendidikan nonformal: adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal, diselenggarakan secara tersendiri atau merupakan bagian penting dari sebuah system yang lebih luas dengan maksud memberikan layanan khusus kepada warga belajar atau membantu mengidentifikasi kebutuhan belajar agar sesuai dengan kebutuhan dan mencapai tujuan belajarnya. (Coombs dan ahmed, 1974:8).

Ketiga, pada konteks belajar sepanjang hayat pendidikan informal merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem lainnya nonformal dan formal. Namun demikian dengan berkembangnya penyelenggaraan pendidikan informal dan pendidikan nonformal di tengah-tengah masyarakat sehingga sulit sekali mengidentifikasi dan membedakan diantara keduanya, seringkali kegiatan pendidikan informal dianggap sebagai kegiatan pendidikan nonformal atau sebaliknya, seperti halnya membicarakan sekolah rumah, sekolah rumah tunggal dan sekolah rumah majemuk, bagaimana dengan belajar otodidak dll. Oleh karena itu perlu diperjelas tentang definisi dan konsep pendidikan informal sehingga masyarakat mengerti bahwa ada perbedaan tentang keduanya.

Seperti diketahui definisi pendidikan informal adalah: sebuah proses pendidikan sepanjang hayat dimana setiap individu memperoleh dan mempelajari tingkah laku, norma-norma, keterampilan, pengetahuan dari pengalaman sehari-hari, dan pengaruh serta sumber-sumber pendidikan di lingkungan sekitarnya; dari keluarga, tetangga, dari lingkungan kerja dan lingkungan bermain, dari tempat belanja, dan dari perpustakaan serta media massa. (Alan Rogers, 2004).

Pada definisi tentang pendidikan informal tersebut, kita perlu memahami secara tajam, karena ketika kita membicarakan tentang pendidikan informal, timbulah masalah pelik di dalamnya dan perlu penjelasan mendalam. Apakah definisi tersebut benar-benar membicarkan tentang ‘pembelajaran informal’ atau ‘pendidikan informal’, karena menurut beberapa ahli pendidikan, istilah pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses pembelajaran terencana dan terarah; akan tetapi mengacu pada definisi tentang ‘pendidikan informal’ tersebut menunjukkan sesuatu yang dipelajari diluar situasi yang terencana, seperti nonton di pekan budaya atau dalam kegiatan-kegiatan rapat masyarakat lainnya.

Pada definisi lain diketahui, bahwa pengertian pendidikan informal adalah sebagai sebuah proses sepanjang hayat yang dengannya setiap orang mendapatkan dan mengumpulkan pengetahuan, keterampilan, pendirian, dan wawasan, baik diperoleh dari pengalaman sehari-hari, pengamatan lingkungan di rumah, di lingkungan kerja dan lingkungan bermain; dari teladan dan sikap anggota keluarga dan teman; dari perjalanan, membaca Koran dan buku; atau dengan mendengarkan radio atau menonton film atau acara TV.

Dari definisi-definisi tersebut diketahui bahwa pendidikan informal, adalah sebuah proses pendidikan yang tidak terorganisir dan seringkali tidak sistematis; namun demikian pendidikan informal berperan besar dalam pembelajaran sepanjang hayat semua orang, termasuk orang yang berpendidikan tinggi sekalipun. Dengan kata lain, pendidikan informal memiliki kaitan yang sangat erat dengan ‘pembelajaran pengalaman’. Oleh karena itu makna yang mendalam tentang pembelajaran informal dan pendidikan informal memiliki kaitan yang sangat erat diantara keduanya, meskipun sangat sulit untuk mencari definisi diantara keduanya.

Karena pendidikan informal tidak terorganisir dan merupakan pembelajaran seumur hidup, maka jelas yang dibicarakan dalam pendidikan informal adalah juga berbicara tentang pembelajaran informal. Ini merupakan konsep yang sangat penting yang harus dibuat karena pada kenyataannya banyak orang yang menggunakan wacana pendidikan nonformal baik dengan mengabaikan pendidikan informal sama sekali maupun menggunakannya untuk pembelajaran informal. Sampai saat ini belum ditemukan pengertian yang berbeda tentang arti pendidikan informal dan pembelajaran informal selain pembelajaran tidak terstruktur. Sehingga membicarakan dunia pendidikan seperti halnya membagi dua dunia yaitu dunia pendidikan formal dan dunia pendidikan nonformal, namun keduanya tetap terangkum dalam konteks pembelajaran informal yang lebih luas.

C. Definisi dan peran pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal dengan berbagai atribut dan nama atau istilah lainnya, baik disebut dengan, mass education, adult education, lifelong education, learning society, out-of-school education, social education dll, merupakan kegiatan yang terorganisir dan sistematis yang diselenggarakan di luar subsistem pendidikan formal. (Sudjana, 1994:38. R.A. Santoso, 1955:10). Meskipun kesemua istilah tersebut memiliki perbedaan dan kesamaan dengan pendidikan nonformal, akan tetapi sangat sulit untuk merumuskan pengertian yang konprehensif dan berlaku umum, mengingat titik pandang yang berbeda. Berikut ini diuraikan berbagai definisi tentang pendidikan nonformal yang dikemukakan oleh para ahli:

1) Pendidikan nonformal adalah usaha yang terorganisir secara sistematis dan kontinyu di luar sistem persekolahan, melalui hubungan sosial untuk membimbing individu, kelompok dan masyarakat agar memiliki sikap dan cita-cita sosial (yang efektif) guna meningkatkan taraf hidup dibidang materil, sosial dan mental dalam rangka usaha mewujudkan kesejahteraan sosial. Hamojoyo (1973:vii):

2) Secara luas Coombs (1973:11) memberikan rumusan tentang pendidikan nonformal adalah: setiap kegiatan pendidikan yang terorganisasi, diselenggarakan di luar pendidikan persekolahan, diselenggarakan secara tersendiri atau merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih luas dengan maksud memberikan layanan khusus kepada warga belajar di dalam mencapai tujuan belajar.

3) Niehoff, (1977:8) merumuskan pendidikan nonformal secara terperinci yakni: Nonformal education is defined for our purpose as the method of assessing the needs end interests of adults and out-of school youth in developing countries-of communicating with them, motivating them to patterns, and related activities which will increase their productivity and improve their living standard.

4) Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan sosial dalam hal ini adalah Semua kegiatan pendidikan termasuk di dalamnya pendidikan olah raga dan rekreasi yang diselenggarakan di luar sekolah bagi pemuda dan orang dewasa, tidak termasuk kegiatan-kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan kurikulum sekolah. (article. 2) lifelong learning in Japan. (1992:39)

Dari definisi-definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa pendidikan nonformal dalam proses penyelenggaraannya memiliki suatu sistem yang terlembagakan, yang di dalamnya terkandung makna bahwa setiap pengembangan pendidikan nonformal perlu perencanaan program yang matang, melalui kurikulum, isi program, sarana, prasarana, sasaran didik, sumber belajar, serta faktor-faktor yang satu sama lain tak dapat dipisahkan dalam pendidikan nonformal.

Pada definisi lain Coombs menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran yang dianggap cocok dengan penyelenggaraan pembelajaran pada pendidikan nonformal terutama mengenai sistem pembelajaran individual dan sistem pembelajaran kelompok. Pada definisi tersebut Coombs menjelaskan, bahwa pendekatan kelompok dalam penyelenggaraan pembelajaran pendidikan nonformal lebih dominan ketimbang pendekatan individual. Kenapa demikian karena dengan kelompok proses pembelajaran atau transfer pengetahuan, keterampilan akan lebih efektif. Pada konteks lain pendidikan nonformal sering disebut dengan istilah pendidikan luar sekolah (outof-school education). Istilah ini mengacu pada penyelenggaraan pendidikan di luar sistem sekolah atau di luar kurikulum yang diprogram secara nasional untuk sekolah.

Istilah pendidikan luar sekolah sebenarnya lebih popular di Indonesia ketimbang di Negara-negara lain (baik negara maju maupun negara dunia ke tiga). Pengungkapan istilah pendidikan nonformal memberikan informasi bahwa pada hakikatnya pendidikan tidak hanya diselenggarakan di pendidikan formal saja, tetapi juga di pendidikan nonformal. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tEntang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1:

  •  ayat (10) Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
  • ayat (11) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
  • ayat (12) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
  • ayat (13) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Berdasarkan padapernyataan di atas, maka pendidikan nonformal merupakan salah satu jalur dari penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

Pendidikan nonformal diselenggarakan melalui tahapan-tahapan pengembangan bahan belajar, pengorganisasian kegiatan belajar, pelaksanaan belajar mengajar dan penilaian. Hal ini sejalan dengan pendapat Knowles, bahwa langkah-langkah pengelolaan kegiatan belajar meliputi:

  •  menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar;
  • menetapkan struktur organisasi pengelola program belajar;
  • mengidentifikasi kebutuhan belajar;
  • merumuskan arah dan tujuan belajar;
  • menyusun pengembangan bahan belajar;
  • melaksanakan kegiatan belajar; dan
  • melakukan penilaian.

Bahan belajar yang disediakan pada pendidikan nonformal mencakup keseluruhan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan aspek kehidupan. Hal ini ditujukan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan belajar yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhan belajar terasa dan prioritas program nasional. Yang dimaksud kebutuhan belajar terasa adalah kebutuhan belajar yang dirasakan oleh setiap anggota masyarakat, sedangkan prioritas program nasional berhubungan dengan tuntutan pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki setiap anggota masyarakat berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.

Oleh karena itu keberadaan pendidikan nonformal saat ini semakin dibutuhkan oleh masyarakat karena berbagai alasan meliputi:

  • Kemajuan teknologi;
  • Kebutuhan pendidikan keterampilan yang tidak bisa dijawab oleh pendidikan formal;
  • Keterbatasan akses pendidikan formal untuk menjangkau masyarakat suku terasing, masyarakat nelayan, pedalaman, serta masyarakat miskin yang termarjinalkan;
  • Persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kehidupan dan perkembangan masyarakat terutama berkaitan dengan; i) pertambahan penduduk dan pencemaran lingkungan; ii) keinginan untuk maju; iii) perkembangan alat komunikasi dan; iv) terbentuknya bermacam-macam organisasi sosial.

Berdasar kepada kriteria tersebut, kebutuhan pendidikan nonformal semakin nyata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik yang menyangkut persoalan pendidikan maupun persoalan sosial lainnya. Pada sisi yang lebih ideal pendidikan nonformal semakin nyata dibutuhkan terutama dalam usaha pengembangan dan implementasi belajar sepanjang hayat (lifelong learning) atau di Jepang disebut dengan istilah shogai gakushu.

Pertama, sebagai pelengkap (complement) bahan belajar yang diselenggarakan di sekolah; kedua sebagai penambah (supplement) bahan belajar yang dipelajari di sekolah; dan ketiga, sebagai lembaga pilihan lain yang berdiri sendiri (substitut). Di Jepang pengembangan konsep “shogai gakushu” mulai diperkenalkan sekitar tahun 1960-an di seluruh Jepang, Pemerintah Jepang saat itu dan masyarakatnya menganggap bahwa konsep belajar sepanjang hayat sangat relevan dengan kehidupan masyarakat terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pendidikan melalui berbagai kegiatan pendidikan nonformal. Ogawa (1991) menjelaskan

The main principle of social education is twofold: (1) to ensure every citizen’s right to learn, in particular those who lack a proper school education, and (2) to promote participatory democracy by enlightening people through learning in their own communities.

Pentingnya peran pendidikan nonformal di masyarakat bisa di analisis dari jenis kebutuhan belajar yang beragam, hal ini sejalan dengan pendapat para ahli di bidang pendidikan nonformal. Lebih jauh Coombs mengungkapkan bahwa program belajar bagi masyarakat perdesaan di dunia ketiga dapat dikelompokan kedalam:

  •  Pendidikan umum atau dasar, meliputi program literasi, pengertian dasar mengenai ilmupengetahuan dan lingkungan, dan sebagainya;
  • pendidikan kesejahteraan keluarga, terutama dirancang untuk menyebarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga;
  • pendidikan kemasyarakatan; dan d) pendidikan kejuruan.

Sedangkan, Herbinson yang dikutip Simkins mengajukan pengelompokan program belajar pendidikan nonformal berdasar atas peningkatan produktivitas kerja yaitu:

  • program peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang telah bekerja;
  • program penyiapan angkatan kerja, terutama bagi masyarakat yang belum bekerja; dan
  • program untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman di luar dunia kerja.

Berdasar kepada kondisi-kondisi tersebut program pendidikan nonformal dapat dikelompokan ke dalam dua hal, yakni:

  1. Program pendidikan dasar, yang memberikan pelayanan belajar kepada masyarakat yang belum memiliki kemampuan-kemampuan dasar, seperti program literasi.
  2. Program pendidikan lanjutan, yang memberikan pelayanan pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti; pendidikan untuk peningkatan produktivitas kerja.

Pada sasaran pengembangan kelompok pertama pendidikan nonformal memiliki peran mendasar dalam rangka membangun kemampuan dasar masyarakat (sasaran didiknya), terutama dalam implementasi belajar sepanjang hayat. Maka pendidikan nonformal memiliki tugas khusus bukan hanya sekedar tuntutan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun akan tetapi yang paling penting mencerdaskan masyarakat pada level literasi (pembebasan buta huruf) berarti membuka wawasan dan cakrawala masyarakat ke arah kemajuan dan perubahan hidup dan kehidupan yang baru. Program pendidikan dasar melalui pendidikan nonformal jangan hanya dikategorikan sekedar menyelesaikan masalah tingginya angka drop out pendidikan dasar dan menjadi sorotan dunia internasional yang berpengaruh terhadap HDI (human development index), akan tetapi tugas ini harus dianggap sebagai suatu kewajiban dalam menata lifelong education pada tingkat awal.

D. Antara pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Simkins (1976), menganalisis perbedaan pendidikan nonformal dan pendidikan formal secara kontras berdasar pada beberapa terminologi diantaranya; tujuan program, waktu, system pembelajaran yang digunakan, dan control (system monitoring dan evaluasi). Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasannya adalah, mengembangkan tipe ideal dari sebuah penyelenggaraan pendidikan nonformal dapat memberikan suatu kerangka kerja yang bermanfaat serta menghasilkan sejumlah model yang dapat dipakai dalam penyelengaraan berbagai program pendidikan nonformal. Apalagi kalau kurikulum (program) pendidikan nonformal yang dikembangkan memperhitungan fleksibilitas, kondisi daerah (masyarakat), respon positif masyarakat dan berbagai sumber (lingkungan) yang dianggap menguntungkan serta dapat dijadikan acuan pengembangan progran pendidikan nonformal. Mengacu pada konsepsi ideal yang dikemukakan Simkins, nampak ada beberapa perbedaan mendasar antara pendidikan nonformal dengan pendidikan formal, terutama dilihat dari lima kriteria dasar pendidikan. Meskipun secara prinsip ada beberapa perbedaan lain yang dapat dianalisis atau tidak sekedar melihat kriteria yang dikembangkan Simkins, seperti dilihat dari sasaran didik, proses pembelajaran, isi program dll. Namun demikian lima criteria yang dikembangkan Simkins sudah cukup mewakili untuk memahami dengan jelas tentang karakter program pendidikan nonformal di lapangan.

Sejalan dengan pemikiran ideal Fordham (1993), pendidikan nonformal akan menjadi lebih bermakna, apabila dalam pengembangan program-programnya lebih memperhatikan faktor-faktor; minat peserta didik (warga belajar), pengorganisasian dan perencanaan kurikulum yang matang terutama disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar itu sendiri. Atau kurikulum diarahkan lebih kepada kebutuhan warga belajar secara grass root (bottom up), hal ini dilakukan agar warga belajar lebih berdaya dan mengerti bagaimana melakukan perubahan pada struktur sosial yang ada di lingkungannya. Berikut ini digambarkan model ideal pendidikan formal dan nonformal berdasar kepada teori Simkins.

Long Life Education

Fordham (1993) memberikan contoh: “Membangun masyarakat melalui pendidikan memiliki unsur yang saling terkait di masyarakat dan sulit dicapai apabila hanya mengandalkan satu faktor saja dari kondisi yang ada masyarakat, jika pendidikan nonformal mampu mengambil satu bagian saja dari kondisi yang ada di masyarakat dan masyarakat lebih mempercayai akan keberhasilan program yang dikembangkannya, maka tak ayal pendidikan nonformal merupakan satu panutan lain dan menjadi lembaga yang tak terpisahkan dari lembaga yang ada di masyarakat”. Dari cantoh ini dapat diambil makna bahwa hanya dengan kepercayaan dari masyarakat pendidikan nonformal akan berkembang dan menjadi lembaga tersendiri dan tak terpisahkan dari sistem yang ada di masyarakat. Jeff dan Smith (1990,1999), pada sisi lain memberikan perbedaan yang dapat dianggap cabang tersendiri dari satu sistem pendidikan yang ada, secara lebih terarah mereka mengungkapkan: bahwa, pendidikan formal umumnya diperkirakan akan menuju formasi kurikulum top-down (a); pendidikan nonformal akan menuju formasi kurikulum bottom-up (b); dan pendidikan informal bisa saja non kurikulum atau dalam bentuk percakapan saja (c).

Berikut ini digambarkan bagaimana keterhubungan model kurikulum yang dikembangkan dari pendidikan informal sampai ke pendidikan formal.

Long Life Education1

Pada kerangka belajar sepanjang hayat, perbedaan antara pendidikan formal, informal, dan nonformal, menjadi lebih khusus terutama dilihat dari tujuan, waktu penyelenggaraan, kurikulum, metodologi, dan kontrol. Dimana proses pendidikan formal dan informal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam pengembangan program, kondisi sasaran, sumber belajar maupun dalam pengelolaan proses pembelajaran. Secara lebih tegas UNESCO menyebutkan sebagai berikut:

Beberapa perbedaan yang dapat diambil antara pendidikan formal dan nonformal serta pendidikan informal sebagai pendidikan berkelanjutan (continuing education) adalah:

Long Life Education2

Arlen Wayne Etling (1990) telah merinci enam dimensi pendidikan nonformal sebagai sistem pendidikan di luar sistem pendidikan formal, yaitu: a) berpusat pada warga belajar/peserta didik (learner centered), b) Kurikulum kafetaria (cafeteria curriculum), c) hubungan horizontal antara peserta didik dengan tutor, d) berhubungan dengan sumberdaya local (reliance on local resources), e) digunakan dengan segera (immediate usefulness), f) level struktur dibangun dari bawah. Masing-masing dimensi tersebut dijelaskan secara berurutan dalam perspektif berikut:

  1. Learner centered; dalam pendidikan nonformal, peserta didik (warga belajar) memiliki dan mengontrol proses pembelajaran. Peserta didik menciptakan suasana pembelajaran sendiri dan bukan ditentukan dari atas (tutor, penyelenggara) atau dari luar. Peserta didik juga menerjemahkan tujuan pembelajarannya sendiri atau sampai ikut merumuskannya.
  2. Cafeteria curriculum; kurikulum pendidikan nonformal fleksibel dan dapat dinegosiasikan (dirundingkan antara peserta didik dengan tutor). Kurikulum juga ditentukan atau dipilih sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan bukan ditentukan atau diminta oleh orang lain dan bahkan mungkin tidak selalu sekuensial.
  3. Hubungan horizontal; pendidik (tutor) betindak sebagai fasilitator bukannya guru. Hubungan yang dibangun antara keduanya ‘fasilitator’ dan ‘peserta didik’ harus berdasar pada hubungan persahabatan dan informal, dan peserta didik menganggap fasilitator sebagai sumber belajar dan bukan sebagai instruktur. Fasilitator bisa saja datang dari sekolah (formal) tetapi perannya harus berubah ketika masuk pada lingkungan pendidikan nonformal. Fasilitator bisa juga sekelompok pelajar/siswa dari sekolah formal atau dari kelompoknya sendiri yang memiliki kemampuan memimpin serta memiliki beberapa keahlian khusus atau berbagai pengetahuan lainnya yang dapat dijadikan sumber belajar.
  4. Reliance on local resources; pengembangan program pendidikan nonformal diutamakan berbasis sumber daya lokal, baik dalam bentuk sumberdaya manusia, sumberdaya material, maupun sumberdaya financial. Oleh karenanya alternatif biaya yang murah dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal bisa dilakukan jika sumber daya daerah menjadi pilihan penyelenggaraan program.
  5. Immediate usefulness; pendidikan nonformal lebih menekankan pada aspek relevansi antara materi yang dipelajari dengan kebutuhan peserta didik, sehingga hasil belajar dapat cepat dirasakan. Apabila memungkinkan pendidikan nonformal membutuhkan tindakan yang sangat cepat dan apa yang telah dipelajari dapat diaplikasikan secara langsung oleh peserta didik serta dapat meningkatkan taraphidup yang lebih baik. Hal ini sangat berbeda dengan pendidikan formal, pendidikan formal dipilih oleh masing-masing peserta didik dianggap sebagai bagian dari pembelajaran sepanjang hayat.
  6. Struktur dibangun dari bawah; selain kegiatan pembelajaran yang lebih fleksibel. Pendidikan nonformal harus menyiratkan tentang keberagaman struktur. Dari sudut pandang sistem, pendidikan nonformal sebagai pendidikan lanjutan kadang kala satu sama lain tidak terkoordinasi, tidak lengkap, kadangkala beraneka ragam program yang dikembangkan di dalamnya. Namun demikian apabila dilihat dari sudut pandang kebutuhan sasaran (peserta didik), ketidaklengkapan atau keragaman seperti itu tidak menjadi masalah dalam hal pengembangan dan pemenuhan rencana pembelajaran sepanjang hayat. Karena dengan banyak ragam dan jenis program, serta situasi yang berbeda-beda, maka akan lebih banyak pilihan yang tersedia bagi sasaran atau calon peserta didik, di samping itu pula peserta didik lebih besar kemungkinan akan menemukan kegiatan yang cocok dan sesuai rencana belajar dankebutuhan belajarnya.

E. Filsafat dan teori pendidikan nonformal. Berbicara tentang philosophy dan teori pendidikan nonformal, tidak terlepas dari pemahaman konsep tentang kegiatan belajar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau dikenal dengan istilah learning society. Terciptanya masyarakat gemar belajar (learning society) sebagai wujud nyata model pendidikan sepanjang hayat mendorong terbukanya kesempatan menuntut setiap orang, masyarakat, organisasi, institusi sosial untuk belajar lebih luas. Sehingga tumbuh semangat dan motivasi untuk belajar mandiri terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar sepanjang hayat, dan memperkuat keberdayadidikan (educability) agar mampu mendidik diri dan lingkungannya.

Masyarakat gemar belajar dapat menciptakan peluang pendidikan nonformal di tempat yang mudah dijangkau dengan cara-cara yang sesuai dengan; potensi, keterampilan dan kecakapan warga belajar serta sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupannya. Meta-konsep “educability” ini memungkinkan warga belajar “fully able to take advantage of any available educational opportunities” lebih giat mencari informasi baru yang berkaitan dengan kepentingan hidupnya melalui media elektronika, media cetak, nara sumber, obyek langsung dan lainnya. Dengan konsep itu, warga belajar dapat menambah pengetahuan dengan membaca buku, jurnal, surat kabar, majalah, menulis dan menyampaikan informasi mengenai pengalaman kerjanya serta belajar berkelanjutan untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan, belajar memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas kehidupan diri dan masyarakatnya.

Konsep belajar sepanjang hayat (lifelong learning) sebagai landasan pendidikan nonformal telah menjadi suatu kebutuhan vital untuk kelangsungan hidup setiap individu, masyarakat dan bahkan bangsa. Peran dan tanggung jawab pembelajar, tutor secara gradual mengalami pergeseran ke warga belajar sehingga warga belajar dapat berperan lebih bebas dan proaktif serta bertanggungjawab dalam memahami dan mengendalikan diri dan lingkungannya.

Bagi masyarakat yang tidak sempat mengikuti pendidikan persekolahan atau pendidikan tambahan lainnya perlu mempelajari cara-cara belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Biarpun memiliki keahlian tertentu, mereka juga tetap perlu belajar terus dan menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan. Mereka harus memiliki kecakapan dan kemampuan dalam menunaikan berbagai peran dan fungsi sosial dan organisasi. Jika tidak, mereka secara pribadi akan frustrasi dan kecewa. Mengingat bahwa masyarakat pada umumnya bukanlah “students by profession”, tetapi mereka adalah mayoritas buruh, petani, pengrajin, tukang, nelayan, pengusaha kecil, ibu rumah tangga dan mayoritas pegawai rendahan yang kurang atau tidak memiliki akses informasi seperti academic society.

Pendidikan nonformal sebagai modes of learning, memberikan akses pendidikan dan belajar lebih luas kepada warga belajar. Oleh karena itu warga belajar berpeluang memiliki daya suai (adaptability), daya-lentur (flexibility), kapasitas inovatif dan “entrepreneurial attitudes and aptitudes”. Sehingga warga belajar tertantang mencari dan memperkuat “basic knowledge and competences, curiosity and motivations, critical and creative behaviors” untuk menciptakan situasi-situasi yang memungkinkan dirinya lebih mapan “to know how to learn, how to be, and know how to become: (a) Belajar berahlak mulia; (b) Belajar untuk memahami; (c) Belajar berbuat; (d) Belajar hidup dalam kebersamaan; dan (e) Belajar mewujudkan jati dirinya.

Pada sisi lain, warga belajar diarahkan untuk memiliki: (a) kepribadian harmonis, seperti: “positive, self-image, and psychological stability”, (b) kemampuan dasar, seperti mengetahui cara mengamati sesuatu, membaca secara efisien, dan kemampuan mengungkapkan pendapat, (b) kemampuan kognitif, seperti kemampuan meneliti, menganalisis, mensintesis, mengambil keputusan secara kritis, dan mengevaluasi diri, serta (c) kemampuan beradaptasi dengan situasi secara fleksibel, memikul fungsi dan tanggungjawab, semangat, kritis, kreatif, kemandirian, bekerja sama dengan berbagai pihak, memahami masalah, mampu berkomunikasi, berpartisipasi dalam masyarakat baik di tingkat lokal, nasional maupun global.

Belajar sepanjang hayat (lifelong learning) sebagai core pembuka akses bagi pendidikan nonformal adalah kunci memasuki abad baru bagi warga belajar. Dengan pendidikan nonformal warga belajar di dorong belajar menguasai kompetensi tertentu supaya dapat hidup dalam situasi yang berubah-ubah dan belajar untuk hidup lebih mandiri dan bertanggung jawab baik kepada diri pribadinya maupun kepada masyarakatnya. Di samping itu pula melalui pendidikan nonformal warga belajar mampu belajar untuk hidup bersama orang lain terutama dalam membangun rasa kebersamaan dan saling ketergantungan serta kemampuan dalam menganalisis resiko dan menganalisis tantangan masa depan dengan cara cerdas dan damai.

Perubahan teknologi baik teknologi informasi maupun teknologi komunikasi yang lebih luas memacu terjadinya pergeseran masyarakat dari masyarakat agraris, ke masyarakat industri dan terus ke masyarakat informasi. Oleh karena perubahanperubahan tersebut, warga belajar dituntut untuk belajar mengenal perubahan dan perkembangan itu serta sekaligus dapat membuka peluang terciptanya konsepsi belajar yang berdasar pada “learning how to learn, learning how to think, learning to be and to become and learning revolution”. Munculnya gagasan inovatif dan kritis tentang konsep-konsep tersebut memberi “perspectives dan horrizons” lebih luas kepada warga belajar untuk terus belajar sepanjang hayat.

Hakekat keilmuan dalam proses pembelajaran pendidikan nonformal adalah mempelajari proses pembentukan kepribadian manusia dan kegiatan belajar yang dirancang secara sadar dan sistematis dalam interaksi antara tutor/sumber belajar dan warga belajar. Kepribadian adalah kondisi dinamis yang merupakan keterpaduan antara pola berpikir, sikap, dan pola tingkah laku warga belajar dan sumber belajar. Pembentukan kepribadian dapat mencakup proses transfer dan transformasi pengetahuan, sikap dan perilaku mengenai aspek logika, etika dan estetika yang masing-masing mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor.

Dalam mengkaji objek tersebut di atas, pendidikan nonformal sebagai suatu ilmu menyusun batang tubuh pengetahuan teoritis berdasarkan epistimologi keilmuan secara logis, analisis, dan teruji dengan mengembangkan postulat, asumsi, prinsip, dan konsep yang berdasar pada ilmu pendidikan itu sendiri dengan dibantu oleh teori-teori keilmuan di luar bidang pendidikan. Teori pendidikan sebagai bahan acuan keilmuan pendidikan nonformal terutama bersumber dari filsafat, psikologi, sosiologi dan antropologi, serta menjelaskan realitas pendidikan (educational reality) dari pengalaman pendidikan (educational experience) dan objektifitasnya (objectification) sebagai phenomenon bene fundamentation, yaitu dasar suatu teori. Jadi ilmu pendidikan nonformal tidak dapat dipahami dari pengalaman individual semata, melainkan harus melalui analisis anatominya yang sistematis. Seperti dikemukakan Trisnamansyah (1995:3); Ilmu pendidikan nonformal dapat diartikan sebagai ilmu yang secara sistemik mempelajari interaksi sosial-budaya antara warga belajar sebagai objek dengan sumber belajar dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan, dengan menekankan pada pembentukan kemandirian, dalam rangka belajar sepanjang hayat. Konsep keilmuan pendidikan nonformal pada prinsipnya menunjukkan sifat reflektif studi aktivitas kemanusiaan yang terjadi di dalamnya. Subyeknya, yaitu manusia pengamat dan obyeknya yaitu manusia yang bertindak, oleh karenanya komponen utama ini tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya.

Dengan demikian teori dan realitas dalam keilmuan pendidikan nonformal adalah suatu kesatuan yang satu sama lain saling mencampuri (interfere). Maka keilmuan pendidian luar sekolah adalah suatu kesatuan disiplin ilmu (multireferential discipline) yang membangun sistem teori yang bersifat khusus dengan memiliki ciri khas sebagai realita dari ilmu pendidikan itu sendiri sebagai acuan utamanya bagi pengembangan keilmuan pendidikan nonformal.

Dari bahasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan nonformal sebagai suatu ilmu memiliki fundamen dasar sebagai suatu multireferential discipline yang dibangun dari sistem teori yang khas dan memiliki kekhususan yang berkenaan dengan ciri khas realita dari pendidikan nonformal. Fundamen dasar yang dibangun pendidikan nonformal memiliki objek dan subjek, sehingga pendidikan nonformal disusun berdasarkan atas batang tubuh pengetahuan teoritis dengan argumen dasar epistimologi keilmuan secara logis, analisis, sistematis, dan teruji dengan pengembangan postulat, asumsi, prinsip, dan konsep pendidikan nonformal dengan tidak melewatkan bantuan dari teori-teori keilmuan di luar bidang pendidikan nonformal. Di luar itu pendidikan nonformal dalam konsep keilmuannya memiliki cirri khas di bandingkan dengan teori ilmu pendidikan formal. Karena batasan ilmu pendidikan nonformal memiliki cakupan yang sangat kaya dan luas. Pendidikan nonformal selalu terkait dengan norma tertentu, fakta empiris pendidikan nonformal selalu sarat nilai dalam arti bahwa setiap fakta selalu ditafsirkan dengan mengacu pada norma tertentu serta dalam konteks tujuan tertentu. Sehubungan dengan hal itu Sutaryat Trisnamansyah (1995:3) menyimpulkan bahwa:

  1. Interaksi sosial budaya antara warga belajar dan sumber belajar mengandung arti, proses pendidikan itu berlangsung secara sadar, dengan diwujudkan melalui media tertentu dan situasi lingkungan tertentu, dapat ditinjau dari aspek mikro dan aspek makro, sarat makna dan nilai serta terarah pada pengembangan kemandirian melalui proses belajar sepanjang hayat.
  2. Tujuan pendidikan nonformal yang ingin dicapai melalui interaksi tersebut terkandung makna pengembangan manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Secara lebih khusus tujuan itu juga mencakup; Pelayanan terhadap warga belajar, pembinaan warga belajar, dan memenuhi kebutuhan warga belajar dan masyarakat yang tidak terpenuhi melalui jalur formal (sekolah). (Sutaryat Trisnamansyah, 1995:4).

Sebagai suatu ilmu pendidikan nonformal memiliki sifat ilmu yang berdasarkan pada otonomi disiplin ilmunya tersendiri. Karena pendidikan nonformal mampu memberikan argumen dasar struktur ilmu yang jelas baik struktur ilmu yang bersifat internal maupun eksternal. Dengan jelasnya struktur dan otonominya ilmu pendidikan nonformal mampu mengkaji dan menghasilkan generalisasi-generalisasi, serta konsep, teori tentang belajar dalam rangka mewujudkan kemandirian, baik itu melalui magang (learning by doing) atau pemberdayaan (empowering process).

Hakekat keilmuan pendidikan nonformal, baik sebagai teori maupun sebagai pengembangan program, secara lebih jelas dapat dilihat dari berbagai definisi yang berhubungan dengan konsep keilmuan pendidikan nonformal, seperti diuraikan berikut ini.

Ilmu pendidikan nonformal memiliki landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan nonformal merupakan dasar tempat berpijak, mengkaji dan menelaah kegiatan pendidikan nonformal. Kata filosofis, dari kata filsafat, berarti cenderung ke arah filsafat. Kemudian filsafat sendiri dapat diartikan sebagai suatu metode berfikir, cara memandang atau melihat sesuatu secara komprehensif. Sebagai suatu metode, filsafat merupakan cara berfikir menganalisis dan mengutak-atik pendidikan nonformal secara mendalam sehingga kehadiran pendidikan nonformal pada dunia pendidikan khususnya dan kehidupan manusia pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai suatu cara pandang, filsafat diharapkan dapat memberi suatu nilai dan pemikiran mengenai eksistensi, landasan dan pedoman pendidikan nonformal sehingga dapat memberi nilai tambah dan kontribusi terhadap individu atau masyarakat dalam menyikapi hidup dan kehidupannya.

Landasan filosofis pendidikan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh landasan ideologi yang dianut oleh bangsa itu sendiri. Landasan filosofis Bangsa Indonesia berbeda dengan landasan filosofis pendidikan bangsa lainnya. Pancasila sebagai landasan idiologi bangsa, merupakan landasan pembangunan dan pengembangan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Melalui program pembelajaran dalam pendidikan nonformal diharapkan dapat membantu warga belajar memilih dan mengembangkan wawasan keTuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakansanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial. (Sudjana, 1989:197).

 Mengacu pada landasan idiologi bangsa, maka falsafah pendidikan yang dijadikan dasar atau landasan fundasional pendidikan nonformal, mempunyai sifat spekulatif, preskriptif, dan analitik. Sifat spekulatif ini muncul tatkala falsafah pendidikan menelusuri teori-teori yang berhubungan dengan hakekat manusia, masyarakat, dan dunia. Penelusuran teori-teori ini dilakukan melalui pengkajian hasilhasil penelitian dan berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku manusia (behavioral sciences). Sifat preskriptif timbul ketika falsafah pendidikan merinci tujuan-tujuan pendidikan yang harus dicapai dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Sifat analitik muncul pada waktu falsafah pendidikan menguji dasar-dasar pikiran yang digunakan dalam rumusan tentang gagasan-gagasan pendidikan. Konsistensi antara gagasan pendidikan dengan gagasan-gagasan lain, dan metode-metode yang digunakan pengujian gagasan-gagasan itu sendiri. Sifat analitik diterapkan ketika menguji secara logis semua konsep yang berkaitan dan berkenaan dengan kenyataan atau realitas yang dihadapi. Dengan demikian spekulatif, preskriptif, dan analitik saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Ada dua kategori yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pokok-pokok utama filsafat pendidikan yang dipandang melandasi eksistensi dan pentingnya pendidikan nonformal sesuai dengan sifat tersebut di atas; pertama filsafat sebagai suatu metoda dan filsafat sebagai suatu pandangan. Sebagai suatu metoda filsafat dapat ditelusuri dari cara berfikir dan cara menganalisis Pendidikan nonformal yang dapat dipertanggung-jawabkan. Sedangkan filsafat sebagai suatu pandangan memberikan suatu nilai serta pemikiran mengenai persepsi, landasan dan pedoman tingkah laku seseorang (individidu) atau masyarakat dalam seluruh kehidupan dan citacitanya.

Sebagai suatu metoda filsafat penting dalam menganalisis Pendidikan Nonformal:

  1. Pendidikan nonformal dalam konteks pengembangan programnya seringkali berhubungan dengan pemecahan masalah yang dialami manusia, terutama masalah yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan, keterampilan dan keahlian khusus yang tidak dapat ditemukan dalam konteks pendidikan persekolahan.
  2. Dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal memiliki karakteristik sasaran didik tersendiri, yang secara filosofis karakteristik tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dengan sasaran didik pendidikan formal.
  3. Mengembangkan satu bentuk program pendidikan nonformal diperlukan adanya idealisme bagi tercapainya keberhasilan program tersebut.
  4. Dalam pengembangan program pendidikan nonformal penelusuran minat, bakat dan kebutuhan adalah merupakan daya dukung tersendiri bagi pencapaian tujuan program secara utuh dan dapat diterapkan dalam kehidupannya (learning to be)

Mengacu pada keempat dasar analisis kajian tersebut di atas, beberapa ahli memberikan gambaran bagi landasan fundasional pendidikan nonformal, seperti Darkenwald, (1982), Sahakian (1972), Beder (1972), Craver (1981), Sudjana (1991), Merriam, (1980). Pada intinya anggapan-anggapan para ahli tersebut mengisyaratkan bahwa eksistensi dan pentingnya pendidikan nonformal secara fundasional memiliki konsep dasar yang mengacu pada filsafat pendidikan, atau aliran filsafat lainnya.

Konsekwensi tersebut memberikan isyarat bahwa mengapa pendidikan nonformal penting, karena konsekwensi filosofis pendidikan nonformal secara fundamental tidak bertentangan dengan atribut yang diinginkan oleh aliran dan filsafat pendidikan. Di samping itu pula pendidikan nonformal sebagai salah satu bentuk dari pendidikan senantiasa memiliki sumber nilai yang didasarkan pada konsep-konsep yang berlaku dan relevan bagi proses dan perkembangannya. Pendidikan nonformal baik sebagai praktek maupun sebagai teori, akan dilakukan atas dasar kerangka-kerangka kerja tertentu. Dengan kata lain kerangka-kerangka tersebut bersumber dari filsafat.

Salah satu pengujian filosofis pendidikan nonformal adalah ditujukan pada hubungan antara filsafat yang mendasarinya dengan kegiatannya (antara teori dan praktek) Sehingga kekuatan filosofis yang mendasari pendidikan nonformal tergantung pada kemampuannya membuat warga belajar (individu, masyarakat) dapat memahami dan mengekpresikan aktivitasnya sehari-sehari dengan cara-cara yang lebih baik. Pengujian filosofis pendidikan nonformal perlu didasarkan pada faktor-faktor berikut :

  1. Hakekat kehidupan yang baik menjadi tujuan pendidikan nonformal. Kehidupan yang baik itu menyangkut norma dan nilai-nilai kehidupan yang ideal yang harus dapat dicapai oleh manusia melalui pendidikan, khususnya pendidikan nonformal.
  2. Hakekat masyarakat itu sendiri sehubungan dengan pendidikan nonformal sebagai proses yang terjadi di tengah-tengah masyarakat luas di luar persekolahan. Masyarakat senantiasa berubah sesuai dengan ruang dan waktu.
  3. Hakekat manusia yang menjadi warga belajar pendidikan nonformal. Warga belajar sebagai mahluk individual, religius, sosial dan unik memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah individu memiliki potensi untuk berkembang, dan perkembangan itu akan mantap apabila melalui pendidikan, keterbatasan jangkauan pendidikan formal memberikan tendensi bagi berlakunya pendidikan nonformal untuk berkiprah di dalamnya secara lebih luas.
  4. Hakekat kebenaran yang menjadi kajian berbagai ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya pendidikan nonformal. Kebenaran itu berkaitan dengan kebenaran yang disepakati (agreement reality) dan kebenaran yang dialami (experiential reality). Secara lebih khusus fiilsafat pendidikan nonformal dapat dikaji dari cabang filsafat ontologi, menyangkut objek materi keilmuan pendidikan nonformal itu, epistimologi bertalian cara pemerolehan dan pembelajaran keilmuan pendidikan nonformal dan aksiologi yang berhubungan dengan kegunaan keilmuan pendidikan nonformal bagi kehidupan warga belajar yang lebih luas. Cabang-cabang filsafat tersebut dikaji secara integratif sehingga memperoleh konsep yang jelas dan dapat dijadikan pedoman untuk menyusun kebijakan, menetapkan visi, misi serta menetapkan tujuan pendidikan nonformal yang lebih jelas.

F. Perkembangan pendidikan nonformal dan sosial education. Seperti diuraikan pada bagian awal bab ini, ada beberapa perbedaan pandangan tentang bagaimana orang mulai mengenal pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal sebenarnya memiliki sejarah yang sangat panjang sesuai dengan lahirnya peradaban manusia, apabila kita merujuk kepada konsep learning society dan lifelong learning ”shogai gakushu”. Pendidikan nonformal lahir dari pemikiran tentang konsep learning society dan konsep lifelong learning. Learning society lahir dan berkembang sejalan dengan lahirnya peradaban dan pemahaman tentang nilai-nilai pengalaman (pendidikan), nilai-nilai pengetahuan, dan nilai-nilai kehidupan sebagai landasan hidup dan kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Pada proses itulah masyarakat saling mengenal saling belajar saling berkomunikasi dan saling menghargai diantara sesamanya. Djudju Sudjana menjelaskan dalam bukunya Pendidikan Luar Sekolah: ”….istilah pendidikan luar sekolah” telah hadir di dunia ini sama tuanya dengan kehadiran manusia yang berinteraksi dengan lingkungan di muka bumi ini. Setelah jumlah manusia makin berkembang, situasi pendidikan ini muncul dalam kehidupan kelompok dan masyarakat. Kegiatan pendidikan dalam kelompok dan masyarakat telah dilakukan oleh umat manusia jauh sebelum pendidikan sekolah lahir di dalam kehidupan masyarakat. Djudju Sudjana (2000:63).

Pada konteks pemikiran bagaiman pengorganisasian dan pengelolaan pengetahuan, pengalaman sebagai sebuah standar kehidupan bermasyarakat yang lebih indigenous dan dapat diikuti serta menjadi nilai dan norma seluruh lapisan masyarakat, maka disitulah pendidikan nonformal diperlukan. Karena pendidikan nonformal mampu menyatukan proses learning society dan shogai gakushu kedalam sebuah sistem yang terstruktur terorganisir dan menjadi standar dalam pemahaman dan penyampaian pengetahuan, keterampilan atau pengalaman dari individu yang satu ke individu yang lain atau dari masyarakat yang satu ke masyarakat lainnya di luar konteks pendidikan formal. Sehingga learning society dan shogai gakushu dalam konsep sejarah pendidikan nonformal dijadikan prinsip dasar dan landasan dalam proses pembelajaran dan pengembangannya. Sebagai sebuah contoh tentang lahirnya

pondok pesantren, sebagai sebuah lembaga yang berdasar kepada pemikiran regenerasi Islam, bagaimana pengetahuan tentang keIslaman diturunkan dan disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat melalui media da’wah atau media lainnya. Begitu pula dengan lahirnya konsep social education atau Kominkan di masyarakat Jepang. Pendidikan nonformal sebagai sebuah format pendidikan yang utuh (original) lahir melalui berbagai gerakan pembaharuan pendidikan baik di negara-negara Amerika, Eropa, Asia maupun di Afrika. Terutama ketika orang mempertanyakan keberadaan pendidikan formal yang tidak mampu melayani kesemua lapisan masyarakat yang membutuhkan, seperti halnya berbagai kegiatan dalam rangka pemberantasan buta huruf, pemberantasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, pelatihan masyarakat desa, pendidikan keterampilan bagi orang dewasa dll. Berikut ini daftar para pemikir dan pencetus lahirnya konsep pendidikan nonformal baik perorangan maupun lembaga:

  • Paulo Freire (1921-1997). Pendidikan nonformal adalah obat mujarab bagi seluruh penyakit pendidikan di masyarakat. Pemikiran dan konsep-konsepnya memberikan keleluasaan kepada pendidikan nonformal untuk tumbuh dan berkembang dalam melayani masyarakat, dan sebagai pendidikan alternatif di luar pendidikan formal. Konsep pemikiran yang paling terkenal dilahirkan Freire adalah tentang penyadaran, dikenal dengan istilah” conscientization”. Konsep ini menggambarkan tentang penyadaran diri masyarakat terhadap lingkungannya, kesadaran diri menurutnya hanya bisa dilakukan melalui pendidikan ”pembebesan”. Thinking about progressive practice. His Pedagogy of the oppressed is currently one of the most quoted educational texts.
  • Ivan Illich (1926 – 2002). Dischooling Society (1971), pemikirannya telah memberikan jalan bagi pembaharuan pendidikan khususnya terhadap perubahan belajar (learning revolution) di lingkungan masyarakat agar terjadi perubahan budaya. Salah satu konsepnya tentang jaringan belajar (creation of learning web) dapat dilakukan melalui peer-matching system (pengelompokkan teman sejawat). Dengan konsep-konsepnya sehingga membangkitkan pemikiran untuk melahirkan pendidikan yang lebih inovatif, kreatif, partisipatif dan demokratis.
  • UNESCO (1972) . Dalam laporannya telah melahirkan gagasan tentang Learning To be, di mana konsepnya diambil dari pemahaman tentang lifelong learning dan learning society, sehingga lifelong learning menjadi master konsep dalam pengembangan sistem pendidikan dan khususnya pengembangan konsep pendidikan nonformal.
  • Phillip Coombs dan Manzoor Ahmed ((1974). Pemikiran dan konsepnya telah melahirkan strategi-strategi baru dalam meningkatkan keterampilan dan pemahaman bagi masyarakat miskin di pedesaan dalam meningkatkan kehidupan (khususnya dalam bidang ekonomi). Konsep dasar pemikiran Coombs telah melahirkan konsep tentang pendidikan nonformal, informal dan formal, yang sampai saat ini menjadi acuan utama para ahli pendidikan khususnya ahli pendidikan nonformal. Salah satu buku yang terkenal berjudul Memberantas kemiskinan melalui pendidikan nonformal. Juga beberapa tulisan lain yang berhubugan dengan peran pendidikan nonformal di masyarakat.
  • Simkins (1976). Tipe ideal pendidikan nonformal. Pemikiran Simkins melahirkan konsep ideal tentang bagaimana membangun dan menyiapkan pendidikan nonformal sesuai dengan kebutuhan warga belajar, mulai dari penyiapan kurikulum, tujuan pembelajaran, waktu, materi pembelajaran, sistem pembelajaran dan kontrol. Disamping itu pula simkins melahirkan tentang negotiated curriculum (fleksible kurikulum) antara formal dan nonformal (continuum).
  • ICED (The International Council of Educational Development) (1977). Dalam laporannya telah melahirkan gagasan tentang kelompok program pendidikan nonformal yang diarahkan bagi daerah pedesaan ”Education for rural Development”. Kelompok program tersebut diarahkan sesuai dengan; tujuan belajar, warga belajar, dan jenis program: 1) pendidikan pemberantasan buta aksara, 2) pendidikan berorientasi dunia kerja, 3) pendidikan keluarga, 4) latihan usaha tani bagi pemuda dan orang dewasa, 5) latihan produktif di luar sektor pertanian, 6) latihan kewirausaan, 7) latihan kepemimpinan bagi kepala daerah dll.
  • Suzanne Kindervatter (1983). Proses Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan pendidikan. Suzanne melahirkan 4 pendekatan dalam pemberdayaan perempuan melalui pendidikan informal dan nonformal. 1) Community organization, ialah karakteristik yang mengarah pada tujuan untuk mengaktifkan masyarakat dalam usaha meningkatkan dan mengubah keadaan sosial ekonomi mereka. 2) Self management and collaboration, yaitu, pendekatan dengan sistem penyamarataan atau pembagian wewenang di dalam hubungan kerja atau di dalam kegiatan. Karena itu perlu ada struktur organisasi yang mendukung dan memperkecil adanya perbedaan status, serta perlu adanya pembagian peranan. 3) Participatory Approaches, yaitu pendekatan yang menekankan pada keterlibatan setiap anggota (warga belajar) dalam keseluruhan kegiatan, perlunya melibatkan para pemimpin serta tenaga-tenaga ahli setempat. 4) Education for justice, yaitu pendekatan yang menekankan pada terciptanya situasi yang memungkinkan warga belajar tumbuh dan berkembang analisisnya serta memiliki motivasi untuk ikut berperan.
  • Pembaharuan pendidikan masyarakat Jepang (1887). ”Shakai kyoiku/Pendidikan Sosial” diarahkan untuk pengembangan pendidikan liberal dan pendidikan keterampilan vocational bagi orang dewasa (adult education. Gagasan shakai kyoiku menjadi dasar filosophy pendidikan nonformal (sosisal education) terutama berkaitan dengan pendidikan demokratis dan konsep partisipatif.  Tahun 1946. Didirikannya Kominkan di Jepang atau dikenal dengan istilah CCLC (Community cultutral learning centre) atau juga dikenal dengan istilah Citizens’ Public Halls. Tahun 1949 (Undang- undang Pendidikan Sosial) di Jepang. Disahkannya Undang-undang Pendidikan Sosial yang, sampai saat ini telah mengalami beberapa kali revisi, diantaranya adalah revisi tahun 1959, 1999. Revisi tahun 2001 nampaknya menjadi kejadian yang sangat kontroversial dalam sejarah Pendidikan Sosial di Jepang (Nagasawa, 2001). Ogawa (1991) Ogawa membagi proses perkembangan pembelajaran sepanjang hayat di Jepang kedalam tiga periode: (a) periode pengenalan (dari akhir tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an), (b) periode perkembangan (antara awal tahun 1970-an dan pertengahan tahun 1980-an), dan (c) periode lanjutan (dari pertengahan tahun 1980-an sampai sekarang). (Ogawa, 1991)
  • Rekomendasi lain tentang berbagai tulisan tentang konsep pendidikan nonformal dan informal (a) Fordham (1975) Dalam bukunya tentang learning networks in adult education, nonformal education on a housing state, telah melahirkan konsep model pendidikan nonformal yang idel bagi orang dewasa dan masyarakat dalam meningkatkan kemampuannya. (b) Thomson A.R. (1981). Melahirkan gagasan pendidikan yang cocok bagi masyarakat Afrika (Education and Development in Aprica). Bukunya menjelaskan lebih tajam tentang kekuatan pendidikan nonformal bagi masyarakat Afrika, terutama keterkaitan antara pendidikan informal dan nonformal. (c) Rubenson K (1982) Melahirkan gagasan tentang interaksi positif antara pendidikan formal dan nonformal. Sehingga antara pendidikan informal dan pendidikan formal programnya harus terintegrasi (d) Brookfield (1983) Gagasannya telah melahirkan berbagai konsep tentang pendidikan orang dewasa terutama : pendekatan indivual, pendekatan kelompok termasuk community adult education, yang mampu mensupport orang dewasa belajar di tengah-tengah lingkungannya. (e) Coles, E.K.T (1988) Menulis tentang Let the people learn, menjelaskan prinsip-prinsip belajar yang sesuai dengan kebutuhan hidup manusia, sehingga konsep-konsep belajarnya melahirkan tentang gagasan yang cocok bagi pendidikan nonformal. Buku-bukunya banyak diterbitkan oleh University of Menchester. The centre for adult and higher eduction. (f) Steel T. and Taylor (1995). Membahas tentang bagaimana pendidikan orang dewasa bagi perubahan masyarakat Indian sejak tahun 1940. Bukunya menjadi bagian penting dalam pengembangan Konsep Pendidikan nonformal di Amerika. (g) Youngman (2000) Sebagai penulis di bidang pendidikan orang dewasa, pemikirannya telah melahirkan gagasan-gagasan baru tentang konsep-konsep teori pendidikan orang dewasa yang lebih maju dan aktual sesuai dengan perkembangan masyarakat global. Juga secara tajam dibahas tentang pemikiran social inequality and imperialism and aid in adult education.

Berbagai pemikiran lain yang tentu tidak akan muat dalam buku ini tentang gagasan-gagasan lahirnya konsep pendidikan nonformal, baik yang secara langsung membahas pendidikan nonformal maupun yang berkaitan dengan konsep dasar pendidikan nonformal itu sendiri seperti; adult education, learning society, lifelong learning, lifelong education, informal education, formal education, community learning dan democratic education dll.

Dalam rangka pemahaman sejarah pendidikan nonformal di masyarakat Indonesia, pesantren merupakan cikal bakal terbentuknya pendidikan nonformal karena model pendidikan endegenous ini sudah mulai terorganisir dan terkelola secara baik. Bentuk lain yang serupa diantaranya adalah: Madrasah Diniyah, atau pengajianpengajian di Surau, atau pertemuan-pertemuan lain yang secara rutin dilakukan di tengah-tengah masyarakat untuk merencanakan berbagai aktivitas masyarakat, atau media da’wah yang dilakukan dalam kegiatan keagamaan lainnya.

Sejarah pendidikan nonformal khususnya yang berkaitan dengan pendidikan sosial di Jepang mencatat, bahwa perkembangan dan pertumbuhan lifelong learning diceritakan secara lengkap sebagai dasar pengembangan konsep adult education dan community education, dimana konsep tentang lifelong learning diperkenalkan pemerintah tidak hanya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan formal akan tetapi juga dalam bidang pendidikan nonformal dan pembangunan masyarakat khususnya peningkatan kehidupan. Gagasan pengembangan lifelong learning terus berlanjut hingga awal tahun 1970-an, kondisi ini membuat masyarakat bersemangat untuk terus meningkatkan dan mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan pendidikan, terutama kegiatan-kegiatan yang difasilitasi pendidikan sosial. Kegiatan pengembangan kemampuan masyarakat dilakukan tidak hanya secara individual akan tetapi dilakukan dalam kegiatan-kegiatan kelompok dan massal.

Dengan dikembangkannya konsep lifelong learning oleh pemerintah, kondisi ini sangat membatu tumbuhnya kegiatan-kegiatan pendidikan social (social education/shakai kyoiku) di tengah-tengah masyarakat, terutama kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentinganya belajar dan memperoleh pendidikan yang lebih mengakar dan komprehensif di luar pendidikan formal. Berbagai fasilitas yang dibangun pendidikan sosial diantaranya adalah Kominkan, Museum, Perpustakaan publik, Pusat Pengembangan Pemuda dan Anakanak, Pusat Pengembangan Perempuan dan kegiatan-kegiatan lain yang bergerak dalam pengembangan pendidikan nonformal.

G. Konsep dan kebijakan pendidikan sosial (Social Education). Pendidikan di Jepang mengenal tiga sistem; home education (pendidikan rumah), school education (pendidikan sekolah) dan social education (pendidikan sosial). Program-program pendidikan nonformal di Jepang dilakukan melalui sistem pendidikan sosial, istilah pendidikan sosial di Jepang diperkenalkan pertama kali melalui koran sekitar akhir abad 18. Undang-undang tentang pendidikan sosial sebagai dasar sistem pengembangan pendidikan sosial disahkan pada tahun 1949. Pendidikan sosial di Jepang di tekankan pada dua asas pokok, yaitu: (1) menjamin hak-hak setiap warga negara untuk belajar, khususnya mereka yang kurang mampu untuk bersekolah, dan (2) memajukan demokrasi yang partisipatif kepada masyarakat melalui proses pembelajaran di tengah-tengah lingkungan masyarakat (Ogawa, 1987; Sato, 1998). Landasan Filosofis tersebut telah diwujudkan melalui sebuah proses dan kegiatan pembelajaran gratis atau murah dalam Citizens’ public halls atau di Jepang dikenal dengan Kominkan (Community Cultural Learning Center) yang tersebar di seluruh wilayah Jepang. Namun demikian, Miya Narusima dalam hasil penelitiannya menyebutkan, bahwa program-program pendidikan sosial di Jepang khususnya yang diselenggarakan melalui Kominkan pada saat ini kurang menekankan pada pendidikan dasar masyarakat dan pelatihan kejuruan. Implementasi program pendidikan sosial di Jepang lebih menekankan pada hal-hal yang berhubungan dengan budaya, lifestyle, olah raga dan rekreasi, serta kegiatan pembelajaran masyarakat lainnya. Miya Narushima (2004)

 a.      Undang-undang pendidikan sosial. Pada tahun 1949, Undang-undang Pendidikan Sosial disusun sebagai bagian dari kerangka baru pendidikan pasca perang. Berdasarkan pada kesadaran terhadap fakta sejarah bahwa Pendidikan sosial di Jepang pernah dimanipulasi untuk tujuan perang oleh pemerintah kekaisaran, Undang-undang Pendidikan Sosial bermaksud mendirikan sistem pendidikan yang komprehensif serta dapat menjamin kebebasan pendidikan bagi masyarakat serta mengakar di tengah-tengah masyarakat. Lebih jelasnya lagi, Undangundang tersebut menegaskan tentang 5 komponen yang harus dikembangkan sehubungan dengan pengembangan pendidikan sosial di Jepang terutama menyangkut: a) ruang lingkup pendidikan sosial, b) menetapkan peran pemerintah, c) peran Dewan Pendidikan, d) peran staf pemerintah, dan e) menyediakan sarana prasarana pendidikan sosial lainnya. Meskipun demikian Undang-undang Pendidikan Sosial yang disahkan pada tahun 1949 tersebut telah mengalami beberapa kali revisi, diantaranya adalah revisi tahun 1959, 1999, dan 2001 yang nampaknya menjadi kejadian yang sangat kontroversial dalam sejarah Pendidikan Sosial di Jepang (Nagasawa, 2001). Salah satu keistimewaan khusus Undang-Undang Pendidikan Sosial tahun 1949, dan alasan kenapa lebih dihargai oleh banyak pendidik masyarakat Jepang, mereka berpendapat bahwa undang-undang tersebut dianggap sebagai simbol pendidikan demokrasi, (Aso & Hori, 1997, Ogawa, 1987).  Dewan Pendidikan Kota besar, Kota kecil, dan desa memiliki wewenang penuh untuk membuat keputusan mengenai pendirian dan pengembangan fasilitas pendidikan sosial melalui Kominkan. Di samping itu pula, setiap Kominkan diharuskan membuat Badan Operasional Kominkan yang terdiri dari berbagai kelompok dan perkumpulan masyarakat guna mendorong masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam menjalankan Kominkannya sendiri. Sehingga masyarakat dapat memutuskan isi program Kominkan sesuai dengan kebutuhannya sendiri (masyarakatnya). Undang-undang tersebut menetapkan tentang peran administrasi pemerintah agar mendorong pengembangan kegiatan pendidikan sosial di lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk menggali berbagai ilmu pengetahuan secara mandiri dengan cara ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar kapanpun dan dimanapun (Artikel 3). Berdasar pada artikel tersebut, maka aksi nyata yang dilakukan pemerintah guna mengimplementasikan undang-undang tersebut  adalah menemukan sarana dan prsarana sebagai perantara terjadinya proses pembelajaran masyarakat. Berkat Undang-undang tersebut, maka dibangunlah berbagai fasilitas pendidikan sosial seperti: Kominkan, Museum, Perpustakaan publik, Pusat pengembangan generasi muda dan anak-anak, Pusat pengembangan perempuan dan fasilitas pendidikan sosial lainnya. Jumlah kelas dan pelajaran yang ditawarkan di sarana tersebut diperkirakan berjumlah 74,006 dengan lebih dari 120,000,000 orang yang belajar (Aso & Hori, 1997).

Dari jumlah tersebut, nampak jelas tingkat keseriusan pemerintah Jepang khususnya Pemerintah Kota dalam meningkatkan pendidikan nonformal khususnya pendidikan sosial bagi warga masyarakat. Terutama masyarakat yang tidak terlayani pendidikan formal atau sekolah. Oleh karena itu kebijakan pendidikan sosial pasca perang yang didukung oleh Undang-undang Pendidikan Sosial nampaknya telah berhasil menggapai tujuan pembentukan dasar pendidikan sosial daerah yang solid di seluruh wilayah, terutama dengan penyediaan fasilitas (sarana/prasarana) pendidikan sosial.

Akimoto (2001), menjelaskan, bahwa banyak studi mengkritisi arah (tren) baru tentang pembelajaran di Kominkan yang lebih mengarah pada leisure-oriented ‘selfinterest’. Namun demikian studi historis perkembangan Kominkan selama lebih dari 50 tahun terakhir ini menggambarkan bagaimana Kominkan sangat membantu perkembangan gerakan demokrasi daerah pada akhir tahun 1960-an dan 1970-an. Sejak tahun 1980-an isu tentang ‘de-politicization Kominkan’ menjadi isu utama. Dengan pengenalan pembelajaran sepanjang hayat sebagai kebijakan baru pendidikan pada pertengahan tahun 1980-an nampaknya telah mempercepat ‘de-localization’ praktekpraktek tradisional pendidikan sosial.

b. Kebijakan pembelajaran sepanjang hayat.

a) Dari pendidikan sepanjang hayat sampai pembelajaran sepanjang hayat Konsep lifelong learning (belajar sepanjang hayat) diperkenalkan di Jepang sekitar akhir tahun 1960-an. Tahun 1972, Faure Report dari UNESCO membenarkan konsep tersebut sebagai konsep yang relevan bagi masyarakat Jepang, namun demikian muncul berbagai kritikan tajam terhadap konsep tersebut, karena dianggap memberikan tekanan terlalu keras terhadap penyelenggaraan pendidikan formal khususnya sekolah. Ogawa (1991) membagi proses perkembangan pembelajaran sepanjang hayat di Jepang kedalam tiga periode: (1) periode pengenalan (dari akhir tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an), (2) periode perkembangan (antara awal tahun 1970-an dan pertengahan tahun 1980-an), dan (3) periode lanjutan (dari pertengahan tahun 1980-an sampai sekarang). (Ogawa, 1991). Ogawa berpendapat bahwa tujuan diperkenalkannya konsep lifelong learning di Jepang selama dua periode awal adalah untuk menambah pengetahuan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat, sehingga perkembangan daerah mempengaruhi program-program Kominkan dan menekankan gagasan pendidikan lanjutan. Selama periode ketiga, konsep lifelong learning (pembelajaran sepanjang hayat) telah diputar balikkan dan dimasukkan kedalam kebijakan-kebijakan nasional untuk menangani permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, Wilson (2001) berpendapat bahwa lifelong learning dapat dianggap sebagai garis hidup Jepang saat ini. Perubahan nama dari lifelong education menjadi lifelong learning mengindikasikan penekanan baru pada individu atau masyarakat sebagai self-directed agents dalam rangka pembelajaran mandiri (Wilson, 2001). Di samping itu pula, penggunaan kata ‘learning (pembelajaran)’ memecah peran monopoli Departemen Pendidikan dalam sistem pendidikan dan memacu departemen lain untuk bekerja sama atau ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi (Thomas, Uesugi, & Shimada, 1997). Maka, tidak mengherankan jika Pemerintah Jepang memungkinkan untuk mewujudkan undang-undang yang baru tersebut. Namun demikian Undang-Undang tersebut berpengaruh kurang dari dua tahun setelah laporan Badan Nasional Reformasi Pendidikan tahun 1988.

b) Undang-undang lifelong learning promotion tahun 1990. Pada tahun 1990, pemerintah Jepang mensahkan Undang-undang lifelong learning promotion dan mulai memperkenalkan Undang-Undang tersebut kepada masyarakat sebagai kunci reformasi kebijakan pendidikan dan administratif. Undangundang baru tersebut disahkan dalam waktu yang sangat singkat dan mendapatkan perlawanan sengit dari para pendidik masyarakat yang menyadari bahaya undangundang baru itu. Salah satu kritik utama pada tahun 1990 adalah kurangnya penjelasan secara eksplisit mengenai istilah ‘pembelajaran sepanjang hayat’; padahal tujuan dari undang-undang yang baru tersebut adalah menciptakan struktur pendidikan yang lebih baik dan memungkinkan setiap orang (masyarakat) untuk berpartiaipasi secara aktif dalam pembelajaran sepanjang hayat. Jelaslah bahwa dari luar undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan bahwa pemerintah akan menggunakan ‘pembelajaran sepanjang hayat’ lebih dari sekedar konsep dasar yang digunakan dalam pendidikan sosial. Undang-undang tersebut dirancang agar rencana konkrit dalam implementasi kebijakan-kebijakan baru harus terus dikembangkan terutama melalui laporan dan rekomendasi Badan adhok yang telah dibentuk. Untuk itulah pada tahun 1992 Badan Nasional Lifelong Learning didirikan untuk memberikan saran bagi perkembangan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dari hasil studi-studi Wilson (2001) menjelaskan, bahwa Badan Pendidikan dan Badan Pusat Pendidikan telah mengeluarkan 10 kali laporan antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2000, dimana laporan-laporan tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan kebijakan pendidikan. (Miya Narushima, 2004). Inovasi utama Undang-undang lifelong learning promotion terangkum dalam tiga poin berikut:

  1. dukungan bagi tiap Prefektur (serupa dengan pemerintahan provinsi) guna mendirikan Badan Pembelajaran Sepanjang Hayat Prefektur serta merencanakan pembelajaran sepanjang hayatnya sendiri;
  2. dukungan bagi lembaga bisnis swasta untuk bekerja sama dalam pengembangan masyarakat melalui pembelajaran sepanjang hayat yang terintegrasi dengan sektor-sektor publik dan pemerintah; dan
  3. Departemen Perdagangan dan Perindustrian Internasional, birokrasi yang paling berpengaruh di Jepang, memiliki rencana untuk ikut terlibat memfasilitasi industri pembelajaran sepanjang hayat.

 

(source: Mengembangkan Pendidikan Nonformal melalui PKBM)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: