KECAMUK PILPRES 2024

Negara mana di dunia yang paling efektif sistem pemilihannya? Di Somalia, memerlukan waktu antara 20-30 hari sampai hasilnya baru diketahui. Di Amerika, hanya beberapa jam setelah pemilihan sudah diketahui. Di Indonesia, mereka sudah tahu hasilnya sebelum pemilihan.” Dr. G T Ng menyampaikan kritik pedas itu dalam seminar Presentation at the General Conference Annual Council 2019 pada 15 Oktober 2019.

Di Sumatera Utara (Sumut) dan mungkin juga di hampir seluruh daerah, dibanding dua figur lainnya [Ganjar Pranowo (GP) dan Prabowo Subianto (PS)], Anies Rasyid Baswedan (ARB) telah beroleh keberuntungan berlebih dalam keterbentukan jaringan pendukung Pemilihan Presiden Tahun 2024 (Pilpres 2024).

Deklarasi dini ARB oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang secara teknis tak memenuhi syarat presidential threshold tak lama beroleh dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD). Bukan cuma karena kediniannya, tetapi juga oleh derajat ancaman dalam arena kontestasi kelak, kecemasan yang sekaligus memicu ketidak-harmonisan koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma’aruf Amin begitu terasa.[1]

Deklarasi ARB segera diributi, baik di dalam maupun di luar partai. Presiden Republik Indonesia, misalnya, berucap: Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan co-pilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden, tapi juga saya titip pesen jangan terlalu lama-lama.[2]

Pidato pada acara HUT ke-58 Golkar yang digelar di Hall C, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2022), itu, sekaligus dapat mencerminkan ketak-mampuan Joko Widodo melepas keterpenjaraan atas status petugas partai yang dikukuhkan oleh Megawati kepadanya.[3]

Joko Widodo merasa nyaman dalam keterperangkapan kepatuhan yang melahirkan ekspresi deviatif berupa intensi indoktrinasi yang dikhawatirkan, cepat atau lambat, dapat merubah persepsi bangsa atas konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara Kepartaian Republik Indonesia (NKRI). Manuel L Quezon, Presiden Persemakmuran Filipina (1935-1944) yang pernah mengatakan: “My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins“, yang kemudian diucapkan oleh Presiden John F Kennedy (1961-1963), rasanya tak mungkin dihadapkan kepada Joko Widodo karena kadar literasi demokrasi dan keterbatasan lainnya yang tak mungkin lagi dirahasiakan.[4]

Relawan ARB yang tak mencerminkan kekuatan parpol kebanyakan berasal dari komunitas pendukung Prabowo-Sandi, ditambah pendukung Joko Widodo-Ma’aruf Amin pada pilpres tahun 2019. Sebuah cerminan yang jauh lebih besar dari peta oposisi kepartaian saat ini [Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD)].

Menyusul deklarasi GP, di Sumut muncul geliat lebih bergairah dibanding sebelumnya. Peluang melampaui komunitas pendukung Joko Widodo-Ma’aruf Amin pada pilpres 2019 akan menjadi target para petugas partai. Mirip dengan magic words saat SBY berjuang mempertahankan jabatan untuk periode keduanya (lanjutkan), pendukung GP akan mensarikan perjalanan pemerintahan di bawah pimpinan Joko Widodo dalam bentuk success story yang sememikat mungkin.[5]

Sebelumnya setiap even untuk mendorong pencapresan GP secara politik terasa memberi pesan khusus untuk menekan Ketua Umum PDIP Megawati agar segera mencapreskan GP. [6] Rentetannya menggambarkan bahwa sebelum ini kesan keberadaan spanduk dan baliho GP jauh lebih glorifikatif dibanding capaian target kehadiran audiens, meski akhirnya banyak beca bermotor, terutama di Medan, yang disemati gambar GP.

Pendukung Puan juga telah menyelenggarakan even-even yang sama. Tetapi sangat berbeda dengan karakteristik tampilan umum pendukung ARB. Sebagaimana GP, Puan disambut oleh komunitas yang amat identik PDIP. Dapatkah unifikasi kubu pro GP dan pro Puan menghasilkan mesin pemenangan efektif ? [7]

Bagaimana dengan PS? Di luar konstituen partai Gerindra, PS masih memiliki pendukung tipe die hard (tak tergoyahkan). Sepanjang tahun mereka berusaha berkonsolidasi tanpa keterhubungan dengan partai Gerindra. Berusaha merasionalisasi tindakan PS yang sekaligus “membawa” mantan wakilnya pada pilpres 2019 (Sandiaga Salahuddin Uno) bergabung ke kabinet Joko Widodo sebagai bentuk sikap politik kenegarawanan. Berusaha meyakinkan pentingnya pembubaran dikhotomi Cebong dan Kampret untuk persatuan nasional sebagai obsesi kekstariaan seorang prajurit sejati.

Sebagaimana pendukung GP, pendukung PS akan terus bertambah hingga kelak jenuh ketika partai-partai bergabung ke salah satu dari ketiga figur Capres, sambil menarasikan tentang bagaimana keharusan menarik dukungan dari peta intersection segmentasi pemilih. Pertarungan yang akan semakin sengit akan difasilitasi oleh perjalanan waktu antara lain untuk membuktikan kesetiaan atau ambivalensi respek kepada Joko Widodo yang terus-menerus bermanuever melintasi batas-batas psiklogis yang “diperkenankan” pendukung PS.[8]

Kontestasi simbol akan begitu penting. Bagi pendukung GP sosok Soekarno, Mega dan Joko Widodo, seperti biasanya, akan serta-merta dijadikan semacam simbol nasionalisme atau kebangsaan untuk soliditas dukungan dengan aksentuasi perasaan lebih otoritatif dari siapa pun, suka atau tidak. Bagi pendukung PS dan ARB, khususnya sosok Joko Widodo dan Mega, sudah ada garis tegas berisi batasan yang menjelaskan sama sekali tak akan beroleh apresiasi setara pendiri bangsa Soekarno. Nilai terbesar sosok Soekarno akan secara bersama dishare sebagai negarawan pendiri bangsa. Tetapi sosok yang sama akan membelah secara psikologis dan intelektual ketika sesuatu tak dapat dihindari, yakni mengevaluasi nasib bangsa.

Jika bagi pendukung ARB nilai suksesi nasional ialah perbaikan nasib bangsa yang terpuruk oleh kedigdayaan oligarki [9] yang dimanjakan dengan menekan yang lain, maka bagi pendukung GP isu yang sama dikonstruksi untuk merasionalisasi agar seaman mungkin bagi image the ruling party, dan berusaha meyakinkan bahwa kinerja petugas partai Joko Widodo sudah sangat optimum yang karena itu harus dicatat sebagai prestasi besar PDIP dan dengan itu tercitrakan kepantasan melanggengkan hasrat politik berkelanjutan.

Bagi pendukungnya PS adalah figur terbaik dengan sedikit banyaknya menautkan sepihak pentingnya pemaknaan konsep strong leadership terutama dengan konotasi figur sebagai tokoh militer dengan aksentuasi pada segudang prestasi. Simbol militer di bawah alam bawah sadar adalah salah satu peluang dukungan untuk PS. Bahasa informal kalangan aktivis pemuda dan mahasiswa menunjukkan hal itu di provinsi sejuta ketua ini. “Izin, apa perintah, Ketua?” “Izin, apa arahan, Ketua?” “Izin, boleh merapat, Ketua?” Orang memiliki cara menstrukturkan realitas kefiguran berdasar jabatan. Misalnya, meski Sekretaris Jenderal (Sekjen) tak dimiliki oleh semua jenjang kepengurusan organisasi, tetapi jabatan itu kerap disematkan sembarangan sebagai fatsoen belaka. Seseorang yang hanya menjabat sekretaris pada pimpinan anak ranting sebuah organisasi merasa nyaman dipanggil “Sekjen”.

Dengan kreatif semangat militerisme juga berhasil mendamaikan potensi benturan wibawa di antara figur penting. Meski banyak ketua, jika seseorang berkapasitas premus interpares efektif yang relatif melampaui seluruh wibawa para ketua yang ada, kepadanya lazim disematkan julukan “Ketua Besar”. Ormas, terutama ormas kepemudaan, tak sedikit yang dalam tradisi protokoler maupun ketentuan uniform menyenangi simbol militer.

Meski akan begitu sulit untuk melepas tanggungjawab, namun pendukungnya akan terus berusaha meyakinkan bahwa banyak hal dari PS harus diapresiasi sebagai mahakarya politik kenegarawanannya dengan memilah fakta sedemikian rupa dan untuk menjauhkannya dari keharusan ikut bertanggungjawab atas ketidakberuntungan nasib bangsa di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Memang, secara verbatim PS mungkin adalah pemuji terbaik Joko Widodo.[10]

Bagi pendukung GP dan PS akan ada nilai yang diperebutkan secara khusus, yakni meneruskan pembangunan yang dihasilkan oleh Joko Widodo dalam dua periode kepemimpinannya. Sedangkan bagi pendukung ARB, oligarki dipandang bertanggung jawab atas keterpurukan negeri ini yang hanya dimungkinkan oleh ketertundukan Mega dan Joko Widodo kepada mereka sedangkan PS ada dalam sistim yang tak mungkin tak ikut bertanggung jawab.

Doktrin Tri-Sakti Soekarno (berdaulat politik, berdikari eknomi, berkepribadian dalam budaya) [11]akan begitu penting bagi pendukung GP untuk memastikan perjalanan tepat arah Indonesia ke depan, versi mereka. Doktrin yang sama akan menjadi materi yang sangat bermanfaat bagi pendukung ARB dengan kadar perbedaan dengan pendukung PS untuk kepentingan mengevaluasi keberadaan bangsa.

Catatan yang cukup signifikan di sini antara lain ialah, bahwa semakin tegas pendukung ARB menarasikan keburukan nasib bangsa di bawah kepemimpinan Joko Widodo, dan semakin objektif mereka memaparkan data dari sumber resmi pemerintah, semakin besar pula peluangnya memikat para die hard di kubu GP. Itu bisa menjelajah efektif ke kantong-kantong tradisional PDIP.

Korupsi,[12] utang, [13] keadilan sosial,[14[ penegakan hukum, [15] proyek mangkrak,[16] proyek mercusuar Ibukota Negara (IKN) [17] dan banyak isu krusial lainnya begitu penting dalam wacana publik. Pada komunitas pendukung ARB dan PS isu kecurangan pemilu pasti sangat bermanfaat untuk merajut soliditas mengasah militansi. Mereka hanya ingin menang dengan prasyarat integritas. Rekonstruksi pilpres 2019, termasuk kematian mencengangkan petugas pemilu dalam jumlah yang sangat besar dengan dalih keletihan, akan menempati ruang pikiran. [18] Berimprovisasi menentang politik uang dengan kekhawatiran atas ketidak-netralan penyelenggara dan pejabat publik termasuk institusi keamanan akan membuncah. Sadar merasa tertuduh utama, pendukung GP akan menangkis.

Pendukung ARB dan PS sangat sadar tak perlu pemilu jika identik dengan kritik yang disampaikan dengan jenaka “Negara mana di dunia yang paling efektif sistem pemilihannya? Di Somalia, memerlukan waktu antara 20-30 hari sampai hasilnya baru diketahui. Di Amerika, hanya beberapa jam setelah pemilihan sudah diketahui. Di Indonesia, mereka sudah tahu hasilnya sebelum pemilihan.” Dr. G T Ng menyampaikan kritik pedas itu dalam seminar Presentation at the General Conference Annual Council 2019 pada 15 Oktober 2019.[19]

Shohibul Anshor Siregar
Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian WASPADA
Medan, Selasa, 2 Mei 2023

Catatan:

[1]https://metro.tempo.co/read/1533813/emak-emak-di-medan-deklarasi-dukung-anies-baswedan-jadi-capres-2024;

[2]https://news.detik.com/pemilu/d-6362153/pernyataan-lengkap-jokowi-di-hut-golkar-singgung-jangan-sembrono-capres;

[3]https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150721180244-32-67479/mega-tegaskan-status-presiden-jokowi-tetap-petugas-partai;https://nbasis.wordpress.com/2015/04/13/konstruk-negara-dari-bali/;

[4]https://nbasis.wordpress.com/2015/04/13/konstruk-negara-dari-bali/;

[5]https://medan.tribunnews.com/2022/03/28/pendukung-ganjar-pranowo-di-sumut-lakukan-deklarasi-sgi-ada-karakter-jokowi-di-dalam-sosok-ganjar;

[6]Meski begitu sejumlah politisi PDIP terus menyerang GP. Lihat: https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/06/01/politisi-senior-pdip-marah-ganjar-tak-menghargai-megawati-sampai-kasus-wadas-dan-banjir-rob-diungkap/

[7]https://www.kompas.tv/article/305840/relawan-pmp-sumatera-utara-siap-dukung-puan-maharani-di-pilpres-2024;

[8]https://medan.tribunnews.com/2022/06/05/deklerasi-prabowo-capres-2024-disusun-gerindra-mulai-gaungkan-pendukung-jokowi-ke-prabowo;

[9] https://nbasis.wordpress.com/2021/11/04/oligarki-indonesia/;

[10]https://nasional.sindonews.com/read/854965/12/sanjung-jokowi-negarawan-prabowo-di-negara-mana-udah-kalah-pemilu-diajak-bergabung-1660370882;